TRIBUNJATIMTIMUR.COM, Lumajang - Proses pemberkasan administrasi 1.256 calon jemaah haji asal Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, sempat mengalami kendala, terutama pada pengurusan visa keberangkatan ke Arab Saudi.
Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Lumajang, Umar Hasan, mengungkapkan sekitar 380 visa jemaah sempat ditolak oleh sistem Pemerintah Arab Saudi.
"Bulan lalu ada sekitar 380 jemaah asal Lumajang itu visa-nya tertolak di Saudi Arabia. Tapi sudah kami selesaikan, sudah kami urus," ujarnya, Selasa (21/4/2026).
Menurut Hasan, penolakan tersebut dipicu oleh beberapa faktor administratif. Salah satunya adalah kualitas foto pada biodata visa yang buram sehingga tidak terbaca oleh sistem.
Selain itu, ketidaksesuaian data identitas juga menjadi penyebab, seperti perbedaan nama antara KTP dan Kartu Keluarga (KK).
"Ada juga namanya tidak sama dengan dokumen lain, seperti antara KTP dan KK," katanya.
Baca juga: Lonjakan Permintaan LPG Non Subsidi di Lumajang Picu Kelangkaan, Ini Penyebabnya
Untuk mengatasi masalah tersebut, pihak Kementerian Haji dan Umrah Lumajang melakukan perbaikan dokumen dengan melengkapi surat keterangan tambahan dari pemerintah desa maupun kecamatan.
"Ada surat keterangan desa maupun kecamatan. Tapi semuanya sudah clear," ucap Hasan.
Saat ini, hampir seluruh proses visa telah rampung. Hanya satu jemaah yang visanya masih dalam proses penyelesaian, namun dipastikan segera terbit dalam waktu dekat.
"Hanya satu orang jemaah Lumajang visa-nya terkendala. Tapi insyaallah kami selesaikan dan yang lain sudah selesai," jelasnya.
Baca juga: Pemkab Lumajang Daftarkan 1.900 Buruh Tambang Pasir BPJS Ketenagakerjaan
Hasan menegaskan bahwa ketatnya proses verifikasi ini tidak lepas dari standar tinggi yang diterapkan Pemerintah Arab Saudi dalam memeriksa dokumen calon jemaah haji.
"(Dokumen) di Indonesia masih berlaku di Arab Saudi tidak berlaku, mungkin seperti itu. Tapi yang jelas untuk visa dan manifes insyallah sudah selesai 100 persen," tambahnya.
Setelah persoalan visa terselesaikan, para jemaah kini tinggal menunggu pembagian kartu nusuk dari embarkasi haji di Surabaya. Kartu ini merupakan dokumen penting yang wajib dimiliki jemaah selama menjalankan ibadah haji.
Baca juga: 1.222 Penerima PKH di Lumajang Dicoret, Ini Penyebabnya
Hasan menjelaskan, sistem distribusi kartu nusuk kini lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya yang sepenuhnya ditangani oleh Pemerintah Arab Saudi.
"Kalau dua tahun sebelumnya pembagian nusuk dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi. Itu ribet, sebab sampai pelaksana haji banyak jemaah belum kebagian kartu nusuk," ujarnya.
Ketiadaan kartu nusuk sebelumnya berdampak signifikan, karena jemaah tidak dapat mengakses Masjidil Haram, bahkan untuk menjalankan ibadah wajib.
"Tertolak oleh keamanan di situ, walaupun menggunakan identitas lain tidak masuk meskipun jemaah Indonesia. Maunya kartu nusuk yang diterbitkan pemerintah Arab Saudi," paparnya.
Dengan perbaikan sistem dan hampir rampungnya dokumen, keberangkatan jemaah haji asal Lumajang diharapkan dapat berjalan lancar.
