TRIBUNKALTIM.CO - Pasca gelombang demonstrasi yang berlangsung pada 21 April 2026 di Kota Samarinda, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Masud akhirnya menyampaikan tanggapan resminya kepada publik.
Tanggapan tersebut diunggah Gubernur Rudy Masud melalui akun Instagram pribadinya, @h.rudymasud pada Rabu, 22 April 2026.
Dalam unggahannya, Rudy Masud memberikan apresiasi tinggi atas kedewasaan seluruh pihak dalam menjaga situasi tetap kondusif selama aksi berlangsung.
Video dibuka dengan memperlihatkan Rudy Mas'ud yang duduk di meja kerjanya.
Ia mengenakan seragam dinas berwarna cokelat lengkap dengan atribut jabatan Gubernur, serta peci hitam.
Di latar belakang, tampak lambang Garuda Pancasila yang besar menghiasi dinding ruangan yang elegan dengan wallpaper motif klasik.
Melalui video itu, ia menyampaikan pesan yang berfokus pada apresiasi terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam aksi, khususnya karena situasi tetap terjaga kondusif hingga akhir kegiatan.
Baca juga: POPULER KALTIM: Demo 21 April 2026 Sempat Memanas dan 7 Fraksi DPRD Sepakat Usulan Massa Aksi
Di sela-sela pernyataannya, video menampilkan cuplikan suasana di lapangan.
Tampak dalam video barisan polisi dengan perlengkapan anti-huru-hara justru bersalaman dan berangkulan dengan para mahasiswa.
Tampak pula momen aparat membagikan minuman dingin kepada massa aksi di balik pagar berduri, menciptakan suasana "Bumi Etam" yang damai meski di tengah penyampaian kritik.
Apresiasi untuk Mahasiswa, Masyarakat, dan Aparat
Dalam narasi videonya, Rudy Mas’ud secara khusus menyampaikan ucapan terima kasih kepada berbagai elemen yang terlibat dalam menjaga situasi tetap aman.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak, adik-adik mahasiswa, lapisan masyarakat, TNI, POLRI yang menjaga keamanan situasi kondusif sampai berakhirnya penyampaian aspirasi di Bumi Etam,” ucap Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud.
Mahasiswa sebagai “Mata dan Telinga” Pemerintah
Lebih lanjut, Rudy Masud menekankan peran strategis mahasiswa dan masyarakat dalam proses evaluasi kinerja pemerintah.
Ia menyebut bahwa keterlibatan publik sangat dibutuhkan sebagai bentuk kontrol sosial.
Istilah “kontrol sosial” sendiri merujuk pada mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap kebijakan dan tindakan pemerintah, agar tetap sesuai dengan kepentingan publik dan tidak menyimpang dari aturan.
"Kami sangat berharap adik-adik mahasiswa, masyarakat, dan seluruh lapisan bisa selalu menjadi mata telinga kami di dalam melaksanakan perbaikan dan evaluasi kinerja kerja Pemprov Kalimantan Timur, di dalam melaksanakan kontrol sosial serta evaluasi menyeluruh," lanjutnya.
Pesan untuk Generasi Muda Kaltim
Di akhir pernyataannya, Rudy Masud menyampaikan pesan khusus kepada generasi muda, terutama mahasiswa yang menjadi bagian penting dalam aksi tersebut.
Ia menekankan bahwa masa depan Kalimantan Timur berada di tangan generasi saat ini, sehingga peran aktif mereka sangat dibutuhkan dalam pembangunan daerah.
“Pastinya di tangan kalianlah masa depan Kalimantan Timur akhirnya akan ditentukan takdirnya. Sekali lagi terima kasih, masukan adik-adik mahasiswa dan seluruh elemen yang menjadi tetap kontrol sosial. Masukan hari ini sangat berarti dan sangat berkelas. Semoga ke depan kami dan seluruh Pemprov Kalimantan Timur berakselerasi untuk bisa memperbaiki kinerja kerja kami ke depannya,” tutup Rudy Masud dalam pernyataannya.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi penutup yang menegaskan komitmen pemerintah untuk terus melakukan perbaikan kinerja berdasarkan masukan masyarakat.
Lihat video lengkapnya KLIK LINK DI SINI
7 Fraksi Setuju Hak Angket, DPRD Kaltim Janji Tindak Lanjuti Tuntutan Aksi 21 April
Gedung DPRD Kalimantan Timur merespons gelombang unjuk rasa yang dilakukan Aliansi Masyarakat Perjuangan dan mahasiswa, Selasa (21/4/2026), dengan menyetujui pengguliran hak angket.
Sebanyak tujuh fraksi di DPRD Kaltim secara resmi menyatakan sepakat untuk menggulirkan hak angket sebagai respons atas tuntutan massa aksi.
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, bersama perwakilan tujuh fraksi menegaskan bahwa seluruh pimpinan fraksi telah membubuhkan tanda tangan sebagai bentuk komitmen terhadap aspirasi yang disampaikan di Jalan Teuku Umar, Samarinda.
“Kita bersepakat atas usulan massa aksi. Unsur ketua fraksi terpenuhi semua, tujuh fraksi. Aman,” tegas Ekti.
Meski seluruh pimpinan fraksi telah memberikan persetujuan, Ekti menegaskan bahwa DPRD tetap harus berjalan sesuai koridor hukum.
Ia menyebut hak angket tidak dapat langsung diputuskan di lapangan hanya melalui pakta integritas.
Baca juga: Apa Itu Hak Angket? 7 Fraksi di DPRD Kaltim Setuju Gulirkan sebagai Respons Tuntutan Aksi 21 April
Menurutnya, dalam waktu dekat unsur pimpinan akan menggelar rapat khusus guna memastikan langkah politik tersebut memiliki landasan hukum yang kuat sesuai Tata Tertib (Tatib) DPRD.
“Setelah ini akan kita rapatkan dalam rapat pimpinan bersama pimpinan dan ketua-ketua fraksi untuk menyikapi kelanjutannya,” ujarnya.
Di tengah kesepakatan tersebut, Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, tidak tampak di lokasi aksi.
Menanggapi hal itu, Ekti menjelaskan bahwa yang bersangkutan sedang menjalankan agenda kedinasan di luar daerah.
“Beliau hari ini kemungkinan sampai sore karena sedang retret di Magelang,” ungkapnya.
Ekti memastikan, meskipun Ketua DPRD tidak hadir, proses pengambilan keputusan tetap berjalan sah dan solid.
Ia menegaskan seluruh unsur pimpinan dan fraksi berada dalam satu frekuensi untuk mendengarkan aspirasi masyarakat.
“Ini satu suara. Wakil ketua, ketua fraksi, semuanya satu suara. Kita mendengar aspirasi masyarakat. Tentu di DPRD ada tahapannya dan akan segera kami rapatkan untuk kelanjutannya,” pungkasnya.
Sebelumnya, Ekti Imanuel bersama sejumlah anggota dewan menemui massa aksi di depan Kantor DPRD Kaltim, Karang Paci.
Dalam pertemuan tersebut, DPRD menyatakan menerima seluruh aspirasi yang disampaikan demonstran, termasuk tuntutan evaluasi kinerja Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji.
Aspirasi tersebut dituangkan dalam dokumen pakta integritas yang ditandatangani anggota DPRD yang hadir.
Dokumen itu memuat komitmen untuk menindaklanjuti tuntutan massa.
Tiga poin utama yang disuarakan dalam aksi tersebut meliputi evaluasi program pemerintah, penghentian praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta politik dinasti di lingkungan Pemprov Kaltim, serta dorongan penggunaan hak angket DPRD untuk mengkaji kebijakan gubernur dan wakil gubernur.
“Kami akan menandatangani ini, dimulai dari saya,” ujar Ekti di hadapan massa.
Penandatanganan tersebut turut diikuti unsur pimpinan fraksi dan anggota komisi.
Langkah ini dinilai mampu meredakan situasi. Tidak lama setelah pertemuan, massa membubarkan diri dengan tertib.
Meski demikian, sejumlah peserta aksi menyampaikan kekecewaan karena Ketua DPRD Kaltim tidak hadir secara langsung.
“Seharusnya beliau hadir dan menyampaikan sikap langsung,” teriak salah satu peserta aksi.
Selain Ekti, sejumlah anggota dewan lain yang turut menemui massa antara lain Reza Pahlevi dan Subandi.
Sebelumnya, massa berkumpul di Masjid Baitul Muttaqiren Islamic Center, Jalan Slamet Riyadi, Samarinda, sejak pagi hari.
Massa yang tergabung dalam Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim (AMPK) datang dengan truk komando yang dilengkapi pengeras suara.
Mahasiswa dari berbagai elemen turut hadir dengan konvoi kendaraan bermotor sambil membawa bendera organisasi dan spanduk berisi tuntutan.
Jumlah massa diperkirakan mencapai ratusan orang. Mereka kemudian melakukan koordinasi sebelum long march menuju Gedung DPRD Kaltim di Jalan Teuku Umar.
Usai beraksi di DPRD, massa bergerak menuju Kantor Gubernur Kaltim di Jalan Gajah Mada.
Aksi tersebut diwarnai orasi-orasi tajam. Salah satu orator menyoroti dugaan praktik politik dinasti serta kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat.
Ia juga mempertanyakan keberadaan anggota keluarga dalam struktur pemerintahan, seperti Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUP) dan staf ahli gubernur, yang dinilai tidak melalui mekanisme pemilihan publik.
“Kalau itu tidak dipilih rakyat, maka tidak bisa disamakan,” tegasnya.
Orator juga membantah anggapan bahwa aksi tersebut dilatarbelakangi kepentingan tertentu.
“Gerakan ini bukan karena sakit hati, tetapi karena kepentingan rakyat,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa aksi tersebut murni gerakan masyarakat.
“Kita tidak membayar siapa pun, tetapi gerakan ini tetap tersebar luas,” katanya.
Di akhir orasi, massa diingatkan untuk tetap menjaga ketertiban, tidak terprovokasi, serta menjaga kebersihan.
“Jangan sampai ada sampah yang tertinggal, bahkan satu puntung rokok pun jangan,” pesannya.
Ia juga mengajak massa menjaga solidaritas dan tidak mudah diadu domba, termasuk dengan aparat keamanan.
“Jangan mau diadu-adu. Polisi juga manusia, sama seperti kita,” ucapnya.
Namun, situasi di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Jalan Gajah Mada, mulai tidak kondusif menjelang sore.
Ribuan massa yang masih bertahan dilaporkan mulai bertindak anarkis dengan melemparkan sampah dan kayu ke arah halaman kantor serta aparat yang berjaga.
Meski aparat telah berulang kali memberikan peringatan melalui mobil komando agar massa membubarkan diri karena batas waktu penyampaian pendapat telah habis, imbauan tersebut tidak diindahkan.
Sebaliknya, massa mulai menyalakan api di beberapa titik dengan membakar tumpukan sampah plastik, kardus, dan poster aksi.
Ketegangan meningkat saat massa meruntuhkan barikade kawat berduri yang dipasang di sepanjang pagar kantor gubernur.
Dari pantauan di lapangan, pasukan Korps Brimob Polda Kaltim dan Sabhara Polres mulai bergerak untuk melakukan tindakan persuasif dan mendorong mundur massa guna menormalisasi arus lalu lintas serta menjaga keamanan di objek vital tersebut.
“Kami berharap saudara-saudara yang unjuk rasa dapat membubarkan diri,” bunyi imbauan dari mobil komando.
Aksi tersebut merupakan bentuk protes masyarakat yang menuntut evaluasi kebijakan Pemerintah Provinsi Kaltim, transparansi anggaran, serta pengadaan fasilitas dinas yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat.
Gelombang massa dari Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim yang menggelar unjuk rasa besar-besaran akhirnya memantik respons mengejutkan dari internal legislatif Karang Paci khusunya Fraksi Golkar Kaltim.
Fraksi terbesar di DPRD Kaltim ini juga keluar menemui massa aksi di depan Kantor DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Kelurahan Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Selasa (21/4/2026).
Ketua Fraksi Golkar DPRD Kaltim, Husni Fahruddin, yang akrab disapa Ayub, tampil ke muka publik.
Bukan untuk membela diri, tetapi pria yang juga menjabat Sekretaris DPD Partai Golkar Kaltim ini justru menyampaikan permohonan maaf terbuka kepada masyarakat Benua Etam.
Ayub mengakui secara blak-blakan bahwa pihaknya lemah dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran.
Pasca-aksi massa Ayub menegaskan bahwa polemik anggaran yang belakangan ini memanas bukan semata-mata dosa pemerintah provinsi (eksekutif).
"Kami merasa bersalah karena fungsi budgeting dan pengawasan kami tidak berjalan dengan baik. Tidak masuk akal jika kami hanya menyalahkan eksekutif," ujar Ayub dengan nada bicara yang rendah namun tegas.
Menurutnya, DPRD Kaltim seharusnya menjadi garda terdepan dalam mengawal setiap rupiah uang rakyat agar tidak terbuang untuk hal-hal yang kurang mendesak.
Beberapa pos anggaran yang menjadi "peluru" kritik masyarakat antara lain pengadaan senilai Rp8,5 miliar dan Rp25 miliar juga turut di singgungnya.
Ayub mengakui kebijakan tersebut melukai perasaan publik.
Secara hukum mungkin sah, tapi Ayub menilai ada aspek empati yang terabaikan.
Tetapi, disamping itu, ada komunikasi yang buntu, hingga muncul narasi yang simpang siur di publik soal pembatalan anggaran menunjukkan adanya sumbatan komunikasi.
Fraksi Golkar berjanji ke depan tidak akan ada lagi kebijakan yang berbau kemewahan atau pemborosan.
"Secara hukum mungkin benar, tetapi ada aspek empati yang belum terbangun dengan baik. Kami berjanji tidak akan mengulangi kebijakan yang tidak berempati," tambahnya.
Menanggapi tuntutan massa yang mendesak penggunaan hak angket, Ayub memberikan penjelasan edukatif.
Ia menyebut bahwa dalam mekanisme legislatif, tidak bisa langsung "melompat" ke penyelidikan.
"Tidak bisa langsung hak angket. Ada tahapan. Dimulai dari interpelasi untuk meminta penjelasan, baru kemudian bisa masuk ke penyelidikan melalui hak angket," kata dia.
Ayub juga menekankan posisinya sebagai jembatan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah provinsi, serta mengajak semua pihak untuk kembali duduk bersama dalam dialog yang sehat.
"Kami adalah pelayan masyarakat. Tuan kami adalah rakyat. Kritik akan kami terima, dan kami akan berbenah. Tidak ada lagi yang bisa ditutupi, semua harus terbuka," pungkasnya.
Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud memilih bungkam saat meninggalkan Kantor Gubernur Kaltim, usai massa aksi dibubarkan oleh kepolisian, Selasa (21/4/2026).
Orang nomor satu di Benua Etam itu terpantau keluar dari kantor gubernur sekitar pukul 19.15 WITA dengan masih mengenakan Pakaian Dinas Harian (PDH) berwarna khaki.
Dengan langkah tergesa, ia langsung berjalan menuju rumah jabatan yang berada tepat di samping kantor.
Pengawalan ketat dilakukan oleh ajudan dan personel Satpol PP yang membentuk pagar manusia di sekelilingnya.
Sejumlah awak media yang telah menunggu sejak sore hari berupaya mengajukan pertanyaan terkait jalannya aksi demonstrasi.
Namun, tak satu pun respons diberikan oleh gubernur.
Sikap bungkam ini kontras dengan pernyataan yang sebelumnya disampaikan Rudy Mas'ud menjelang aksi.
Ia memastikan tetap berkantor seperti biasa di tengah rencana demonstrasi besar yang menyasar Kantor Gubernur Kaltim.
Bahkan, berdasarkan keterangan sejumlah sumber, ia sempat terlihat menunaikan salat Zuhur di Masjid Nurul Mu’minin kompleks Pemprov Kaltim pada siang hari.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim, Muhammad Faisal, juga sempat membenarkan keberadaan gubernur di kantor saat dikonfirmasi.
“Di kantor infonya, bisa cek protokol ya,” tulisnya melalui pesan WhatsApp.
Sehari sebelum aksi, Rudy Mas'ud menegaskan bahwa roda pemerintahan tetap berjalan normal.
Ia menyebut seluruh jajaran fokus pada penyelesaian realisasi belanja anggaran daerah.
“Kita sebenarnya hari ini kerja seperti biasa tentang realisasi belanja anggaran agar segera diproses untuk anggaran belanja kegiatan standar pelayanan minimum daerah,” ujarnya.
Ia juga menyatakan kesiapan menerima massa aksi, dengan memastikan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tetap masuk seperti hari biasa.
“Kita besok siap untuk menerima tamu-tamu yang akan hadir. Besok akan berkantor seperti biasa, bersama seluruh SKPD,” katanya.
Namun, terkait kemungkinan menemui langsung para demonstran, ia tidak memberikan kepastian. Keputusan tersebut, menurutnya, bergantung pada situasi di lapangan.
“Tergantung kita lihat nanti,” ujarnya singkat.
Terkait salah satu tuntutan demonstran mengenai audit penggunaan mobil dinas dan rumah jabatan, Rudy Mas'ud menegaskan bahwa proses audit telah berjalan melalui lembaga berwenang.
“Audit sudah dilaksanakan dengan pihak terkait, terutama adalah BPK,” pungkasnya.
(TribunKaltim.co/ray/gre/nev/uws/snw/bds)
