BANGKAPOS.COM--Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi anak kini menghadapi tantangan di lapangan.
Di sejumlah sekolah, makanan yang dibagikan justru tidak dikonsumsi, memunculkan fenomena “bosan menu” hingga berujung pada potensi pemborosan anggaran.
Fenomena Piring Tak Tersentuh
Di berbagai sekolah, pemandangan kotak makan yang masih utuh mulai menjadi perhatian.
Sejumlah siswa mengaku jenuh dengan menu yang disajikan berulang, terutama lauk yang dinilai kurang variatif.
Kondisi ini membuat tujuan awal program MBG yakni memastikan anak-anak mendapatkan asupan gizi yang cukup tidak sepenuhnya tercapai.
Bahkan, sebagian siswa lebih memilih membeli makanan di kantin dibanding mengonsumsi makanan yang telah disediakan.
Merespons temuan tersebut, Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah cepat dengan membentuk tim optimalisasi.
Tim ini bertugas mengevaluasi sekaligus memastikan program berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
“Melalui penyisiran penerima manfaat ini, kami ingin menghindari pemborosan karena makanan tidak dimakan siswa,” ujar Nanik S Deyang dalam keterangannya, Senin (20/4/2026).
BGN juga akan memilah sekolah penerima manfaat.
Sekolah swasta dengan biaya tinggi berpotensi tidak lagi masuk dalam program, sementara sekolah negeri di kawasan tertentu akan diseleksi melalui kuesioner kepada siswa.
Dari hasil inspeksi mendadak di sejumlah sekolah di Jakarta, ditemukan banyak makanan tidak tersentuh. Alasan yang muncul pun sederhana: siswa merasa bosan.
“Ada yang bilang lauknya telur terus, ada juga yang lebih memilih makan di kantin,” ungkap Nanik.
Temuan ini menjadi sinyal bahwa selain aspek gizi, variasi menu juga berperan penting dalam keberhasilan program.
Selain dari lapangan, kritik juga datang dari berbagai pihak, termasuk legislatif. Program MBG dinilai perlu difokuskan pada siswa yang benar-benar membutuhkan, bukan diberikan secara merata tanpa mempertimbangkan kondisi ekonomi.
BGN mengakui, di beberapa sekolah, makanan bahkan dibawa pulang dan tidak dikonsumsi oleh siswa.
“Ada laporan makanan dibawa pulang dan diberikan ke asisten rumah tangga. Ini menunjukkan program belum tepat sasaran,” kata Nanik.
Evaluasi ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan agar program MBG difokuskan pada anak-anak dengan kebutuhan gizi tinggi.
Tim optimalisasi yang dibentuk tidak hanya melakukan pengawasan, tetapi juga perbaikan sistem distribusi. Fokus awal dilakukan di Jakarta sebelum diperluas ke daerah lain.
Langkah ini diharapkan mampu memastikan bahwa program tidak hanya besar secara anggaran, tetapi juga efektif dalam pelaksanaan.
Fenomena makanan tak tersentuh menjadi pengingat bahwa keberhasilan program tidak hanya bergantung pada niat baik, tetapi juga pada implementasi yang tepat.
Ketika makanan bergizi tidak dikonsumsi, yang tersisa bukan hanya sisa makanan, melainkan juga evaluasi besar terhadap efektivitas kebijakan.
Pemerintah kini dihadapkan pada tantangan untuk memastikan program MBG benar-benar memberi dampak nyata bagi generasi masa depan.
Editor: jonisetiawan
