WARTAKOTALIVECOM, Kaltim — Aksi unjuk rasa yang digelar Aliansi Perjuangan Masyarakat Kalimantan Timur di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Samarinda, pada Selasa (21/4/2026) malam berakhir ricuh.
Demonstrasi yang awalnya berlangsung sebagai penyampaian aspirasi terkait transparansi anggaran daerah itu berubah menjadi bentrokan setelah situasi memanas dan massa mencoba merangsek masuk ke kompleks kantor gubernur sekitar pukul 20.03 WITA.
Aparat kepolisian kemudian membubarkan massa menggunakan water cannon.
Sejumlah peserta aksi dilaporkan diamankan, termasuk oleh petugas berpakaian sipil yang berada di lokasi.
Hingga malam hari, suasana sempat tegang sebelum akhirnya berangsur kondusif.
Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas'ud, terpantau meninggalkan lokasi sekitar pukul 21.10 WITA tanpa memberikan keterangan kepada publik.
Ketidakhadiran pernyataan resmi di tengah situasi yang memanas memicu kekecewaan sebagian demonstran yang berharap adanya respons langsung dari pemerintah daerah.
Aksi tersebut dipicu oleh sorotan aliansi terhadap sejumlah alokasi anggaran yang dinilai tidak berpihak pada kebutuhan masyarakat.
Dalam tuntutannya, massa mempertanyakan rencana pengadaan mobil dinas gubernur senilai Rp 8,5 miliar, renovasi rumah dinas sebesar Rp 25 miliar, hingga fasilitas penunjang seperti alat kebugaran dan meja biliar di lingkungan kantor pemerintahan.
Di tengah tekanan ekonomi yang masih dirasakan sebagian warga, kebijakan anggaran semacam itu dinilai berpotensi menggerus kepercayaan publik.
Demonstran menilai prioritas belanja daerah seharusnya lebih diarahkan pada program yang berdampak langsung bagi masyarakat luas, termasuk penguatan sektor ekonomi dan perlindungan sosial.
Selain isu anggaran, massa juga menyoroti persoalan tambang ilegal yang masih marak di Kalimantan Timur.
Aktivitas tersebut dinilai tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga memperbesar risiko bencana dan menghambat pembangunan berkelanjutan di wilayah tersebut.
Hingga pukul 22.15 WITA, kondisi di Jalan Gajah Mada, Samarinda, mulai terkendali meski aparat keamanan tetap berjaga untuk mengantisipasi potensi aksi lanjutan.
Sejumlah lembaga bantuan hukum bersama organisasi mahasiswa dilaporkan telah memberikan pendampingan kepada demonstran yang diamankan.
Peristiwa ini menjadi pengingat pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik di tingkat daerah.
Ketegangan yang muncul memperlihatkan adanya jurang komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, yang jika tidak segera dijembatani berpotensi memicu eskalasi ketidakpuasan lebih luas.
Di sisi lain, stabilitas sosial dan kepastian kebijakan menjadi faktor krusial dalam menjaga iklim investasi dan pembangunan daerah.
Tanpa pengelolaan yang terbuka dan responsif, polemik anggaran dan persoalan lingkungan dapat berkembang menjadi risiko sistemik yang berdampak pada masa depan Kalimantan Timur.
