TRIBUNKALTENG.COM, PALANGKA RAYA - Kenaikan harga LPG non-subsidi mulai dirasakan pelaku usaha kecil di Kota Palangka Raya. Lonjakan biaya operasional membuat pelaku UMKM harus memutar otak agar usaha tetap berjalan tanpa harus menaikkan harga ke pelanggan.
Salah satunya dialami Novri (24), pelaku usaha katering rumahan dengan nama Dapur Eltie, yang beralamat di Jalan Cendrawasih, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya.
Dalam aktivitas memasaknya, ia menggunakan LPG nonsubsidi ukuran 5,5 kilogram dan 12 kilogram. Namun belakangan, harga gas yang biasa ia beli mengalami kenaikan cukup signifikan.
“Biasanya sekitar Rp230 ribu sudah diantar sampai rumah, sekarang jadi sekitar Rp 280 ribu,” ujarnya, Rabu (22/4/2026).
Kenaikan tersebut bahkan lebih tinggi dibandingkan harga acuan resmi Pertamina, yang mencatat LPG 12 kilogram naik dari Rp202.000 menjadi Rp238.000 per tabung di wilayah Kalimantan Tengah.
Bagi Novri, lonjakan harga terasa lebih membebani karena sudah termasuk biaya distribusi hingga ke rumah.
Kondisi ini memaksanya melakukan berbagai penyesuaian agar penggunaan gas tetap efisien.
“Sekarang benar-benar dijaga, jangan sampai gas terbuang. Masak nasi pun pakai timer supaya tidak boros,” katanya.
Tak hanya itu, ia juga mengubah teknik memasak, terutama untuk menu berbahan dasar daging.
“Kalau masak daging sekarang bertahap. Direbus sampai mendidih, didiamkan sampai dingin, nanti dipanaskan lagi sampai empuk. Jadi lebih hemat gas,” jelasnya.
Untuk menu seperti rendang, ia memilih menggunakan api kecil agar konsumsi LPG bisa ditekan.
Penyesuaian juga dilakukan pada penyajian menu, khususnya untuk pesanan katering kantor.
Novri mencontohkan, untuk paket konsumsi sekitar Rp30 ribu per porsi, ia mulai mengurangi potensi pemborosan.
“Teh dan kopi tidak langsung dibuatkan, tapi disediakan saja. Jadi tamu bikin sendiri supaya tidak mubazir,” ungkapnya.
Selain itu, ia juga menyiasati bahan makanan, seperti membeli roti dalam kemasan besar dan menggunakan selai botolan kecil agar lebih hemat.
Menurutnya, sistem prasmanan memberi ruang lebih fleksibel untuk melakukan efisiensi dibandingkan penyajian per porsi.
“Kalau prasmanan masih bisa diatur dari penyajiannya, jadi bisa disiasati di bagian lain,” katanya.
Di tengah tekanan biaya tersebut, Novri mengaku terpikir untuk beralih ke LPG 3 kilogram bersubsidi atau gas melon.
“Gas sekarang mahal, sempat kepikiran mau ganti ke gas melon saja,” ujarnya.
Ia menilai sebelumnya penggunaan LPG 5,5 kilogram masih relatif sebanding dengan dua tabung LPG 3 kilogram. Namun kini selisih harga semakin terasa.
Sebagai pelaku usaha kecil menengah dengan omzet di bawah Rp 500 juta per tahun, ia menyebut penggunaan LPG bersubsidi sebenarnya masih diperbolehkan.
Namun, ia tetap mempertimbangkan ketersediaan barang di pasaran.
Selain gas, tekanan juga datang dari kenaikan dan keterbatasan bahan pokok lainnya.
“Seperti Minyak goreng dan Gula. Di warung gula naik sudah mencapai Rp20.000 sekian, jadi kami memilih membeli ke ritel modern karena harganya sesuai HET pemerintah tapi pembeliannya kini dibatasi, satu orang cuma boleh beli 1 kilogram,” ungkapnya.
Sementara dari sisi distribusi, Novri mengaku belum menaikkan ongkos kirim kepada pelanggan.
Hal itu karena ia masih mengacu pada penggunaan BBM bersubsidi oleh kurir.
Baca juga: Gas Melon Tembus Rp 45 Ribu di Palangka Raya, Warga Mampu Diminta Tak Gunakan Elpiji Subsidi
Baca juga: Pedagang Mengeluh Kesulitan Dapatkan Gas Elpiji 3 Kilogram di Palangka Raya
“Pertalite sama Pertamax masih relatif stabil, jadi ongkir belum berubah. Tapi minimal belanja untuk dapat free ongkir sudah saya naikkan,” jelasnya.
Di tengah kondisi tersebut, ia memilih bertahan dengan meningkatkan efisiensi produksi, termasuk menggunakan metode yang lebih hemat gas.
Meski penuh tantangan, Novri tetap berupaya menjaga usahanya tetap berjalan, di tengah tekanan harga energi dan bahan pokok yang terus meningkat.
