SERAMBINEWS.COM – Aksi unjuk rasa di Kalimantan Timur berujung ricuh, namun respons Gubernur Rudy Mas’ud justru jadi sorotan.
Orang nomor satu di provinsi itu memilih tidak menemui massa dan meninggalkan lokasi tanpa memberikan keterangan.
Peristiwa ini terjadi pada Selasa (21/4/2026) malam, setelah demonstrasi yang berlangsung sejak siang hari memanas.
Ketegangan sempat tak terhindarkan hingga aparat keamanan akhirnya memukul mundur massa.
Berdasarkan pantauan di lapangan, situasi mulai mereda sekitar satu jam setelah kericuhan. Di saat itulah Rudy Mas’ud terlihat keluar dari Kantor Gubernur Kalimantan Timur.
Ia meninggalkan kantor sekitar pukul 21.10 WITA dengan pengawalan ketat aparat. Langkahnya terlihat cepat, langsung menuju rumah jabatan yang berjarak sekitar 100 meter dari lokasi.
Namun yang menjadi perhatian, Rudy tidak memberikan pernyataan apa pun.
Baca juga: Turun Rp 50.000 Per Mayam, Segini Harga Emas di Pidie Pada 22 April 2026
Sejumlah wartawan yang telah menunggu mencoba meminta klarifikasi, baik terkait tuntutan massa maupun penyebab kericuhan. Tapi upaya itu tak membuahkan hasil.
Gubernur Kalimantan Timur tersebut tetap bungkam dan berlalu begitu saja, sebelum akhirnya masuk ke kediaman dinasnya tanpa sepatah kata pun.
Sikap ini langsung memicu perhatian publik. Di tengah situasi yang masih hangat, ketidakhadiran dialog dari pimpinan daerah justru memunculkan berbagai spekulasi di masyarakat.
Hingga kini, belum ada penjelasan resmi terkait alasan Gubernur Rudy Mas’ud tidak menemui massa maupun tanggapan atas aksi yang berujung ricuh tersebut.
Kapolda Kalimantan Timur, Endar Priantoro, mengonfirmasi bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur sebenarnya berada di dalam gedung saat aksi berlangsung.
Namun, pihak pemerintah provinsi memutuskan untuk tidak menerima massa yang meminta audiensi langsung.
“Gubernur ada tadi di kantor, tapi memang tidak menerima mereka untuk audiensi,” ujar Endar di lokasi kejadian.
Ketegangan mulai memuncak sekitar pukul 18.00 WITA. Aksi saling lempar antara massa dan petugas tak terhindarkan, hingga akhirnya polisi mengerahkan water cannon untuk membubarkan kerumunan pada pukul 20.03 WITA.
Baca juga: Muncul Wacana Jalan Tol Akan Dikenai Pajak, Menkeu Purbaya Ngaku Belum Tahu: “Tiba-tiba Saja"
Demonstrasi ini membawa tiga tuntutan utama, yaitu evaluasi kebijakan Pemprov Kaltim, penghentian praktik KKN, serta desakan agar DPRD memaksimalkan fungsi pengawasan.
Namun, isu yang paling memicu kemarahan massa adalah terkait gaya hidup pejabat di tengah kondisi ekonomi saat ini.
Beberapa poin anggaran yang menjadi sorotan tajam meliputi:
Sikap bungkam dari pihak pemerintah provinsi dinilai memperkeruh situasi dan menyisakan kekecewaan mendalam bagi massa aksi. Komunikasi yang buntu ini diprediksi akan terus
memicu tanda tanya publik terkait respons nyata pemerintah terhadap tuntutan yang disampaikan.
