Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi

POS-KUPANG.COM, KUPANG – Anggota Komisi III DPRD NTT Dr. Inche D. P Sayuna meminta seleksi dewan Komisaris dan Direksi pada PT Kawasan Industri Bolok (KIB) dan PT Flobamor agar menghindari tekanan politik dan praktik KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).

"Jangan ada intervensi politik dari siapapun terhadap proses rekruitmen komisaris dan direksi BUMD agar kita bisa mendapatkan orang yang tepat untuk mengelola BUMD ini," katanya, Rabu (21/4/2026). 

Politisi Golkar ini mengatakan, dua perusahaan daerah ini sudah cukup lama dengan dukungan anggaran dari APBD. Namun, keberadaannya belum memberikan kiprah yang baik sebagai penopang APBD. 

Selama itu pula, buruknya manajemen dan kerugian menerus membuat BUMD ini meninggalkan utang yang tidak sedikit dan dimana-mana.

Baca juga: DPRD NTT Genjot Akses KUR: UMKM Didorong Tumbuh, Hambatan Pembiayaan Disorot

Pengelolaan tidak sehat membuat keterpurukan perusahaan semakin mendalam. 

"Modal penyertaan yang dikasih dari APBD habis terpakai untuk rutinitas BUMD-nya. Unit usaha yang dipercayakan untuk dikelola juga tidak bisa dipertanggungjawabkan," kata Ketua Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Provinsi NTT ini. 

Dengan proses seleksi untuk merombak manajemen, Inche Sayuna berharap BUMD ini kembali dengan citra lebih baik. Apalagi, Pemerintah juga memberikan suntikan modal dari APBD Provinsi NTT sebagai penyertaan modal. 

Hadirnya manajemen baru dan sumber daya yang tepat maka kedua BUMD ini akan memiliki budaya kerja yang lebih transformatif. Paling penting adalah manajemen memiliki pemikiran terbuka dan komunikatif serta memiliki jiwa enterpreneur. 

"Itu harus menjadi mindset manajemen yang baru supaya jangan terus merugi. Haruslah dipahami bahwa mengapa ada bisnis yang tetap eksis puluhan tahun meskipun ekonomi naik-turun, sementara yang lain gagal sebelum mencapai tahun pertama?" ujarnya. 

Bagi Inche Sayuna, perusahaan yang terus tumbuh baik bukan saja menyangkut modal besar atau produk yang canggih. Tetapi, terletak pada core business concept atau konsep bisnis inti yang kokoh. 

Konsep ini ibarat, kata dia, seperti 'jiwa bisnis' yang tanpanya, perusahaan mudah kehilangan arah, membuang sumber daya kemudian tenggelam di tengah persaingan yang ketat.

"Inilah kelemahan dari kedua BUMD ini dalam evaluasi kami di DPRD. Core bisnisnya tidak jelas," katanya. 

Untuk itu, kehadiran manajemen baru bisa memperhatikan konsep bisnis yang tepat dan realistis dari kedua BUMD ini. Agar perusahaan ini bisa lebih fokus dan memiliki identitas yang kuat dari setiap udaha yg akan digeluti.

Dia mendorong adanya efisiensi ketat dan pembenahan berbagai persoalan yang selama ini tidak pernah usai. Setelah itu, ujar dia, dilanjutkan dengan penentuan target yang terarah dan jelas serta terus mencatat pencapaian dari waktu ke waktu. 

"Jangan terus berharap untuk APBD tambah terus tapi mulai dengan dana yang ada untuk membuktikan bahwa kedua BUMD ini bisa diandalkan untuk menopang daerah selain misi pelayanan kepda masyarakat yang memang menjadi jalan layanannya," ujarnya. 

Wakil Ketua Komisi III DPRD NTT Vinsensius Pata mendorong pelaksanaan seleksi dilakukan dengan profesional. Baginya, kecacatan dalam tahap seleksi akan membuat perusahaan ini kian terpuruk. Bahkan tidak bisa memberi pendapatan bagi Pemerintah. 

"Perusahaan ini dibangun untuk kepentingan daerah. Seleksi ini ini harus profesional, tidak boleh karena suka atau tidak suka," katanya, Rabu (21/4/2026) di kantornya. 

Politikus PDIP itu mengatakan, setiap orang yang ikut dalam seleksi ini, paling tidak memiliki rekam jejak atau berkinerja baik. Itu menjadi tolak ukur kemajuan perusahaan daerah, yang pada ujungnya memberi topangan untuk NTT. 

Dia tidak ingin perusahaan daerah justru hanya menjadi lahan menampung orang-orang yang tidak memiliki pemahaman tentang aturan main perusahaan. Vinsensius menekankan, rekruitmen harus berdasarkan profesi. 

"Jangan sekadar tampung orang. Betul-betul profesional mengurus itu. Hindari yang namanya rekruitmen karena keluarga, KKN," katanya. 

Vinsensius juga mendorong adanya audit internal secara rutin. Keterbukaan dan akuntabilitas dalam pengelolaan sebuah perusahaan, ujar dia, sangat penting untuk memastikan Keberlangsungannya. 

Selama ini, dia menilai dua perusahaan daerah ini tidak serius dalam pengelolaan manajemen. 

Hal itu terjadi karena kekeliruan sejak awal seleksi Komisaris, Direksi hingga karyawan. Alhasil, sistem yang terbentuk menjadi tidak sehat. 

Karena kondisi perusahaan yang tidak baik, kata dia, dua perusahaan ini tidak ditargetkan dukungan PAD maupun penyertaan modal dari Pemerintah dalam tahun ini.  

Sebagai informasi, seleksi Komisaris dan Direksi pada dua perusahaan itu telah selesai pada tahap administrasi. 39 nama dinyatakan lolos dalam seleksi administrasi. Mereka berasal dari berbagai latar belakang, termasuk mantan rektor hingga sejumlah pensiunan ASN. (fan)