TRIBUNKALTENG.COM, PALANGKA RAYA - Peringatan Hari Bumi setiap 22 April menjadi pengingat pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Namun peringatan di 2026 ini, di Kalimantan Tengah, kerusakan justru kian nyata, terutama di Daerah Aliran Sungai (DAS) Kapuas.

Organisasi non-pemerintah yang fokus pada perlindungan lingkungan, Save Our Borneo (SOB), menemukan kerusakan di DAS Kapuas itu disebabkan aktivitas perusahaan di sektor Hutan Tanaman Industri (HTI).

Direktur SOB, M Habibi, mengatakan aktivitas HTI menyebabkan deforetasi seluas 78 ribu hektare.

“Akibat aktivitas dua perusahaan di sekitar DAS Kapuas menyebabkan hilangnya tutupan hutan sekitar 33 persen atau kurang lebih 24 ribu hektare dalam kurun 2020 sampai 2024,” ujarnya saat konferensi pers di Palangka Raya, Rabu (22/4/2026).

Habibi menjelaskan, kondisi DAS Kapuas yang berada di wilayah hulu membuat dampak kerusakan menjadi lebih luas, terutama terhadap sistem aliran sungai.

“Karena berada di hulu Sungai Kapuas dan anak-anak sungainya, aktivitas itu memengaruhi debit air dan sedimentasi. Dampaknya, banjir bisa terjadi hingga dua kali dalam setahun,” ucapnya.

Selain itu, SOB juga menyoroti implementasi kebijakan Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 yang dinilai belum efektif menekan laju deforestasi.

Dalam dokumen rencana kerja daerah, kata Habibi, terdapat target perlindungan kawasan konservasi yang dinilai tinggi, namun tidak diiringi dengan implementasi di lapangan.

“Maka pertanyaan kami, bagaimana target tersebut bisa diwujudkan jika di lapangan masih terjadi pembukaan hutan,” ucap Habibi.

Tak hanya itu, SOB juga menemukan sejumlah kawasan yang seharusnya menjadi kawasan konservasi justru mengalami pembukaan lahan dan beralih fungsi menjadi area tanaman industri.

Habibi menilai, kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kebijakan dan praktik di lapangan.

“Ketika satu sisi menargetkan penyerapan karbon, tetapi di sisi lain masih terjadi penghancuran hutan, ini menjadi paradoks,” kata dia.

Lebih lanjut, dalam momentum Hari Bumi ini, SOB menyerahkan laporan hasil monitoring deforestasi kepada instansi terkait di Kalteng.

Laporan tersebut memuat temuan serta rekomendasi kepada pemerintah pusat dan daerah, termasuk evaluasi kebijakan, penguatan pengawasan, serta penghentian aktivitas deforestasi yang dinilai memperparah kerusakan ekologi DAS Kapuas.

"Kami meminta pemerintah melakukan moratorium terhadap pembukaan lahan dalam area konsesi hutan tanaman di wilayah yang beresiko tinggi, khususnya di wilayah DAS prioritas seperti di DAS Kapuas," tutup Habibi.