SURYA.CO.ID SURABAYA — Pemkot Surabaya menyiapkan strategi pendanaan alternatif untuk menjaga keberlanjutan pembangunan.
Strategi ini untuk menutup defisit anggaran imbas menurunnya dana transfer dari pemerintah pusat pada 2026.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menjelaskan bahwa salah satu opsi yang dikaji adalah skema Kerja Sama Pemerintah-Badan Usaha (KPBU) dengan pola Availability Payment (AP).
"Kita masih mempelajari dengan KPBU-AP dan akan kita koordinasikan dengan DPRD," kata Wali Kota Eri ketika dikonfirmasi di Surabaya, Kamis (23/4/2026).
Wali Kota Eri mengatakan bahwa langkah ini diambil agar pembangunan tetap berjalan meskipun ruang fiskal daerah semakin terbatas.
Baca juga: DD Dialihkan Untuk KMP, Para Kades di Tulungagung Bingung Kekurangan Anggaran Untuk Membangun Desa
"Harapannya pembangunan tetap berjalan tanpa membebani APBD,” ujar mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya ini.
Berdasarkan data APBD, penurunan paling terasa terjadi pada komponen Transfer ke Daerah (TKD).
Realisasi TKD pada 2025 yang mencapai Rp2,88 triliun (26 persen dari total pendapatan daerah sebesar Rp11,06 triliun) menurun menjadi Rp2,205 triliun pada 2026 (20,25 persen dari total pendapatan daerah yang diproyeksikan sebesar Rp10,89 triliun).
Kondisi ini semakin diperberat dengan turunnya Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) dari Rp56,724 miliar pada 2025 menjadi Rp29,327 miliar di 2026, atau merosot hingga 48,3 persen.
Penurunan kontribusi TKD ini berdampak langsung pada kemampuan fiskal Pemkot dalam membiayai program pembangunan.
Baca juga: Eri Cahyadi Pacu PAD Surabaya Lewat Reklame di Taman, Ruang Hijau dan Estetika Tetap Prioritas
Di sisi lain, terdapat peningkatan pada komponen penerimaan pembiayaan daerah. Pada 2026, penerimaan pembiayaan ditarget sekitar Rp1,86 triliun, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.
Peningkatan ini antara lain berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) serta potensi pembiayaan lain yang dimanfaatkan untuk menutup kebutuhan belanja.
Meski membantu menjaga keseimbangan APBD, Eri menegaskan bahwa pembiayaan bukan solusi jangka panjang untuk menopang pembangunan.
"Pembiayaan itu sifatnya penyeimbang. Tapi untuk pembangunan berkelanjutan, kita butuh skema yang lebih kuat dan tidak membebani fiskal, salah satunya melalui KPBU,” tegasnya.
Melalui skema KPBU-AP, pemerintah tidak membayar di awal pembangunan, melainkan melakukan pembayaran secara bertahap berdasarkan ketersediaan layanan atau infrastruktur yang telah dibangun oleh pihak swasta.
Skema ini berbeda dengan utang, karena pembayaran dilakukan sesuai performa layanan yang diberikan.
Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Eri Irawan, menjelaskan bahwa KPBU menjadi salah satu solusi strategis di tengah keterbatasan fiskal dan tantangan ekonomi saat ini.
“Dengan KPBU, pembangunan bisa dipercepat tanpa harus menunggu kesiapan anggaran penuh. Jadi manfaatnya bisa lebih cepat dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Ia menyebutkan, berbagai sektor tengah disiapkan untuk masuk dalam skema ini, mulai dari infrastruktur jalan, bangunan, rumah pompa, hingga penerangan jalan umum.
DPRD bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan dinas terkait juga akan segera membahas proyek prioritas yang akan ditawarkan kepada investor pada Mei hingga awal Juni 2026.
Menurutnya, dalam kondisi ekonomi yang penuh tantangan, peningkatan pendapatan dari pajak bukan pilihan yang ideal karena berpotensi membebani masyarakat.
Karena itu, kolaborasi dengan pihak swasta menjadi langkah yang lebih realistis.
“KPBU ini bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa menambah beban masyarakat. Pemerintah tetap bisa membangun, masyarakat juga merasakan manfaatnya lebih cepat,” imbuh politisi PDI P ini.
