Tribunlampung.co.id, Bandung - Disentil Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi soal kinerja penyapu jalan yang dinilai belum efektif, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan akhirnya buka suara.
Ia mengakui sistem pengawasan terhadap para petugas selama ini memang masih bermasalah dan belum berjalan maksimal.
Farhan merespons penilaian Gubernur Jabar Dedi Mulyadi soal sekitar 1.500 penyapu sampah di jalan yang dianggap belum berdampak signifikan terhadap kebersihan Kota Bandung.
Dedi Mulyadi menilai jumlah petugas penyapu sampah di jalan yang cukup banyak itu seharusnya mampu membuat kondisi Kota Bandung jauh lebih bersih. Namun fakta di lapangan justru menunjukkan sebaliknya.
Menanggapi hal itu, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengakui bahwa keberadaan penyapu sampah di jalan memang belum efektif membersihkan kota.
Baca juga: Jawa Barat Terapkan Pajak Kendaraan Listrik, Dedi Mulyadi Tekankan Kontribusi untuk Pembangunan
Menurutnya, selama ini sistem pengawasan masih dilakukan secara manual, padahal seharusnya sudah menggunakan sistem digital.
"Jadi pas libur Nataru saya ngelihat kok tukang sapu enggak efektif ya."
"Saya minta jam 4 pagi mulai, tapi ternyata setelah kita coba dorong berbagai macam, ketahuan, ternyata memang kontrolnya enggak pakai digital, beda dengan Gaslah yang sudah sangat digital," ujarnya di Balai Kota Bandung, Kamis (23/4/2026), sebagaimana dilansir dari TribunJabar.
Dengan kontrol yang masih manual itu, kata Farhan, banyak petugas datang terlambat ke lokasi yang sudah ditentukan, biasanya dengan alasan rumah mereka cukup jauh.
"Nah, jadi akhirnya pada Pak KDM ulang tahun saya ke sana. Saya konsultasi berdua dengan Pak KDM dalam sekali."
"Saat yang dibahas sampah beliau nanya, 'eta anu sapu kumaha?' Ceuk saya teh, 'Pak, punteun Pak, hampura Pak, ini tukang sapu saya teh tidak efektif'," kata Farhan.
Atas hal tersebut, lanjut Farhan, Dedi Mulyadi akhirnya meminta dirinya segera menyelesaikan persoalan petugas penyapu sampah di jalan tersebut. Farhan pun kemudian menindaklanjuti arahan dari Gubernur Jabar itu.
"Kemudian saya harus menemukan evidence dulu. Maka pada 19 April 2026 kemarin kan kita meluncurkan sebuah program percobaan Anu Sasapu Bandung, semua camat lurah turun di 46 titik," ucapnya.
Farhan juga mengakui efektivitas petugas penyapu sampah di jalan memang masih rendah.
Sebab, ketika pihaknya meminta petugas mulai bekerja pukul 04.00 WIB, sebagian justru datang terlambat. Padahal, sampah seharusnya sudah bersih sebelum pukul 06.00 WIB.
"Nah, makanya kita akan kolaborasi dengan provinsi, nanti provinsi akan menurunkan pasukan sapu-sapu juga ya."
"Dalam dua shift kita akan membantu di satu shift yang ketiga. Sedangkan daerah lain tetap tiga shift menggunakan tenaga dari pemerintah kota," ujar Farhan.
Semua petugas itu nantinya akan dilacak menggunakan aplikasi. Farhan mengatakan selama ini jumlah petugas yang tercatat di data sering tidak sesuai dengan yang benar-benar bekerja di lapangan.
"Iya betul itu, makanya terjadi inefisiensi nah itu yang sedang kita bereskan sekarang. Kan ini sudah kita identifikasi yang identifikasi saya berdua sama Pak Gubernur waktu itu di Lembur Pakuan," katanya.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menilai keberadaan 1.500 penyapu jalan milik Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandung, belum berdampak signifikan terhadap kebersihan kota.
Menurut Dedi, jumlah petugas yang besar seharusnya mampu membuat kondisi Kota Bandung jauh lebih bersih. Namun, fakta di lapangan justru menunjukkan sebaliknya.
"Saya undang Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung, problemnya di penyapu (jalan) yang ada 1.500 tapi menurut saya tidak berfungsi dengan baik," ujar Dedi, Rabu (22/4/2026).
Secara hitungan kerja, kata Dedi, setiap petugas seharusnya dapat menangani wilayah yang relatif kecil sehingga hasilnya bisa terlihat nyata.
"Ini mau saya ajak ketemu untuk dipetakan, yang 1.500 itu dalam hitungan saya bisa 1 orang hanya 300 meter daerah garapannya," katanya.
Namun, kondisi kebersihan di lapangan dinilai belum mencerminkan optimalnya kinerja para petugas. Dedi menduga ada petugas yang tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya.
"Jadi saya lihat yang dari 1.500 itu mungkin hanya tanda tangan aja tapi kerjanya enggak. Coba kalau 1.500 disebar di Kota Bandung kan kelihatan, sekarang gak kelihatan," ucapnya.
Sebagai perbandingan, Dedi menyebut kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menangani kebersihan di jalan Provinsi mulai menunjukkan hasil.
"Provinsi Jabar kan sudah menyebarkan yang di jalan Provinsi sudah mulai bersih. Lihat dari arah Lembang sampai Setiabudi, sekarang sudah bersih,” ucapnya.
Untuk mempercepat penanganan kebersihan di Kota Bandung, Pemprov Jabar akan menurunkan tambahan 100 petugas kebersihan.
"Ketika berhenti jalan Provinsinya, sekarang ada 100 lagi tambahan tenaga kebersihan Provinsi Jabar yang akan ditempatkan di Kota Bandung," katanya.
Ke depan, sebagian pengelolaan kebersihan jalan di Kota Bandung juga akan diambil alih oleh Pemerintah Provinsi.
"Jadi jalan Provinsi dan sebagian jalan Kota Bandung untuk nanti dikelola oleh Provinsi, tenaga kebersihannya oleh provinsi," ucapnya.
Dedi optimistis langkah tersebut dapat memperbaiki kondisi kebersihan Kota Bandung dalam waktu dekat.
"Jadi nanti Insya Allah Bandung dalam sebulan ini pasti bersih," ucapnya.
