BANGKAPOS.COM, BANGKA – Ketimpangan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di Kabupaten Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung menjadi perhatian serius legislatif setempat. Perbedaan harga yang dinilai cukup signifikan dibandingkan wilayah lain di Pulau Sumatera memicu keluhan dari para petani.

Kondisi ini dinilai berpotensi mempengaruhi kesejahteraan petani di tengah meningkatnya biaya perawatan kebun. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mulai mengintensifkan pengawasan dan mendorong langkah konkret dari dinas terkait.

Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Bangka Selatan, Hendri menegaskan pihaknya terus mengawal polemik perbedaan harga TBS kelapa sawit yang terjadi saat ini.

Persoalan tersebut menjadi perhatian dalam rapat kerja bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait LKPJ Bupati 2025. Perlu adanya langkah komunikasi yang lebih intensif dengan perusahaan crude palm oil (CPO) serta pemerintah provinsi.

“Kami memberikan atensi serius kepada dinas terkait untuk melakukan upaya komunikasi dengan pihak perusahaan CPO dan pemerintah provinsi terkait perbedaan harga TBS kelapa sawit yang cukup signifikan dibandingkan dengan harga di Pulau Sumatera,” ujar dia kepada Bangkapos.com, Kamis (23/4/2026).

Hendri menjelaskan bahwa perbedaan harga TBS yang terjadi saat ini merupakan keluhan langsung dari para petani di Kabupaten Bangka Selatan.

Kondisi tersebut semakin memberatkan petani, mengingat biaya perawatan kebun seperti pupuk terus mengalami kenaikan. Situasi ini, menurutnya, harus segera ditangani agar tidak berdampak lebih luas terhadap sektor perkebunan sawit rakyat.

Komisi II DPRD Bangka Selatan telah melakukan pembahasan bersama dinas terkait serta mengumpulkan berbagai data dan informasi sebagai bahan kajian.

Hasil dari proses tersebut nantinya akan disampaikan kepada pimpinan DPRD sebagai rekomendasi yang bersifat serius. Hendri menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan legislatif terhadap kebijakan yang berdampak langsung pada masyarakat.

“Pembahasan dengan dinas terkait dan pengumpulan data serta kajian sudah kami lakukan, selanjutnya akan kami sampaikan ke pimpinan sebagai rekomendasi yang serius,” jelas Hendri.

Berdasarkan data per Kamis (23/4/2026) harga TBS kelapa sawit di sejumlah perusahaan CPO di Bangka Selatan masih bervariasi. 

Di antaranya, harga di beberapa perusahaan seperti PT Bumi Sawit Sukses Pratama (BBSP) mengalami kenaikan Rp130 dari sebelumnya Rp2.870 per kilogram. Kini untuk jenis tenera dibeli dengan harga Rp3.000 dan dura Rp2.456 per kilogram.

Di PT Tama Buana Taja (TBJ) tetap stabil seharga Rp3.000 per kilogram. Di PT Mentari Sawit Makmur (MSM), PT Banka Agro Plantari (BAP) dan PT Bhumi Palmindo Kencana (BPK) ketiga perusahaan ini kompak menaikan harga sebesar Rp30.

Semula harga beli Rp2.900 kini menjadi Rp2.930 per kilogram. Meski terdapat sedikit kenaikan dibandingkan hari sebelumnya, perbedaan harga tersebut tetap menjadi sorotan.

“Walaupun ada sedikit peningkatan, perbedaan harga ini masih menjadi perhatian karena belum signifikan,” sebutnya.

Hendri menambahkan, dalam mengawal persoalan ini, pihaknya berpedoman pada sejumlah regulasi yang mengatur perlindungan dan pemberdayaan petani. Regulasi tersebut di antaranya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2018 yang mengatur pedoman penetapan harga pembelian TBS kelapa sawit produksi pekebun. dilanjutkan Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2019, serta Peraturan Daerah Bangka Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani, nelayan, dan pembudidaya ikan.

Dengan landasan tersebut, ia berharap adanya kebijakan yang mampu mendorong peningkatan harga TBS secara lebih signifikan.

Komisi II DPRD Bangka Selatan menegaskan akan terus mengawal perkembangan persoalan ini hingga ditemukan solusi yang berpihak pada petani. 

Hendri menyebut pihaknya tidak ingin ketimpangan harga terus berlarut tanpa kejelasan. Ia juga mengajak seluruh pihak terkait untuk bersama-sama mencari jalan keluar yang adil dan berkelanjutan.

“Persoalan ini akan terus kami kawal bersama Komisi II DPRD Bangka Selatan agar ada solusi yang berpihak pada petani,” pungkas politikus Partai Demokrat ini.

(Bangkapos.com/Cepi Marlianto)