TRIBUNMANADO.CO.ID - Setelah melakukan dua kali aksi damai di Perbatasan Kabupaten Bolaang Mongondow dan Pusat Kota Kotamobagu.

Gelombang aspirasi masyarakat Bolaang Mongondow Raya (BMR) dari Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) kembali bergema di ibu kota Indonesia.

Sebanyak 50 orang yang tergabung dalam Aliansi Percepatan Pembentukan Pemekaran Provinsi Bolmong Raya (AP3BMR) serta aktivis dan mahasiswa peduli pemekaran, menggelar aksi unjuk rasa di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, pada Kamis, 23 April 2026.

Massa aksi datang dengan membawa sejumlah spanduk dan poster yang mendesak Pemerintah Pusat untuk segera mencabut moratorium daerah otonomi baru (DOB).

Tuntutan utama mereka adalah percepatan pembentukan Provinsi Bolaang Mongondow Raya (PBMR) yang dinilai sudah menjadi kebutuhan mendesak bagi kesejahteraan masyarakat BMR.

"Dua dekade adalah waktu yang cukup panjang bagi kami menunggu untuk dimekarkan," ujar Parindo Potabuga Koordinator Lapangan (Korlap) dalam aksi tersebut.

"Kami hadir disini bukan untuk kepentingan elit politik tertentu, tetapi untuk kepentingan semua masyarakat BMR. Kami bangkit mendesak pemerintah dibawah pimpinan Prabowo Subianto untuk segera cabut Moratorium," ujarnya lagi.

Tak sampai disitu, menurut koordinator aksi Riskal Mehi tujuan AP3BMR menyuarakan hal ini sampai ditelinga ibukota negara, adalah bahwa karena jarak koordinasi antara pusat, provinsi dan daerah saat ini menghambat akselerasi pembangunan lima kabupaten/kota di BMR.

"Jangan pernah menyediakan kuburan bagi kebenaran, karena kebenaran tidak akan pernah mati," tegasnya. 

"Mekarkan provinsi Bolmong Raya, Kami mendesak Presiden Prabowo segera perintahkan cabut Moratorium," teriak mantan Ketua KPMIBS ini.

Aksi tersebut berlangsung dengan tertib dan aman.

Massa hanya memenuhi satu lajur jalan di depan Istana untuk memastikan arus lalu lintas tetap mengalir.

Puluhan personel kepolisian tampak berjaga di sekitar lokasi guna mengawal jalannya penyampaian pendapat.

AP3BMR pun akan melakukan dialog hingga aksi damai di dua titik lainnya, yakni Kemendagri dan Mabes Polri. (Nie)

Baca juga: Demo Aliansi Masyarakat Peduli Binadou di Boltara, Desak Pemda Cabut Dukungan Provinsi BMR