TRIBUNNEWS.COM, PATI –  APBD Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026 menjadi sorotan tajam setelah tersebar informasi terkait rencana pembelian kursi pijat bernilai Rp180 juta

Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra mengatakan informasi tersebut tidak sepenuhnya benar dan ia telah membatalkan pengadaan tersebut.

Risma menjelaskan anggaran Rp180 juta tersebut sebenarnya merupakan total alokasi untuk beberapa item furnitur (meubelair). Kursi pijat tersebut hanya salah satu bagian di dalamnya dengan harga sekitar Rp40 juta.

"Sudah saya cek kursi itu tidak 180 juta. Anggaran yang 180 itu ada beberapa mebelair, itu termasuk kursi itu. Dan itu harganya sekitar 40 jutaan," ungkap Chandra di Sekretariat Daerah Kabupaten Pati, Kamis (23/4/2026).

Meski harganya lebih rendah dari isu yang beredar, Chandra tetap memilih membatalkan pembelian tersebut.

Menurutnya, fasilitas tersebut lebih banyak mendatangkan mudarat ketimbang manfaat bagi kepentingan publik saat ini. 

Ia pun langsung menginstruksikan agar barang tersebut dikembalikan segera setelah mendapatkan informasi tersebut.

Disusun Saat Sudewo Masih Aktif

Chandra mengungkapkan bahwa rencana anggaran ini sebenarnya telah disusun pada tahun 2025, sebelum dirinya menjabat sebagai Plt Bupati. 

Saat itu Sudewo masih aktif menjabat sebagai Bupati Pati. Sudewo kini nonaktif karena menjadi tersangka korupsi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Baca juga: Berbalut Rompi Oranye KPK dan Terborgol, Sudewo Mengaku Rindu Warga Pati

Selain kursi pijat, Chandra juga mengaku telah membatalkan sejumlah rencana renovasi dan penambahan fasilitas di Pendopo Kabupaten.

"Anggaran perencanaan untuk pembongkaran dan penambahan fasilitas pendopo pun saya cancel, karena kita masih butuh banyak anggaran untuk perbaikan jalan. Pokoknya yang tidak perlu-perlu dibatalkan saja," tegasnya.

Chandra menekankan saat ini Pemerintah Kabupaten Pati akan lebih memprioritaskan alokasi dana untuk pembangunan infrastruktur, terutama perbaikan jalan yang menjadi kebutuhan mendesak masyarakat. 

Ia berharap efisiensi anggaran ini dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh warga Kabupaten Pati.