TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI - Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya (PBD) komitmen memperkuat strategi pembangunan keluarga melalui Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Program Bangga Kencana Tahun 2026

Rakorda Program Bangga Kencana 2026 yang melibatkan Pemprov PBD berlangsung di Manokwari Papua Barat, Kamis (23/4/2026). 

Momentum ini menjadi wadah penting bagi pemerintah daerah dua provinsi dalam menghadapi berbagai tantangan kependudukan.

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Papua Barat, Philmona Maria Yarollo, menyebut pelaksanaan program Bangga Kencana terus menunjukkan progres positif meski dihadapkan pada kondisi geografis yang sulit serta keterbatasan sumber daya. 

Ia menegaskan, capaian kinerja program di Papua Barat-PBD saat ini berada pada kategori baik dengan nilai 82,3 persen.

Bahkan sejumlah indikator utama telah melampaui target, terutama terkait pembangunan berwawasan kependudukan dan pengendalian angka kelahiran.

“Capaian ini menunjukkan kerja keras semua pihak, meskipun kita masih menghadapi berbagai tantangan di lapangan,” ujarnya.

Baca juga: BKKBN Papua Barat: 10 Persen Target MBG di SPPG Diberikan ke Ibu Hamil, Menyusui dan Balita non-PAUD

Namun demikian, kata Philmona, masih terdapat persoalan serius yang perlu mendapat perhatian, seperti tingginya angka kelahiran remaja, rendahnya partisipasi masyarakat, belum meratanya tenaga penyuluh, serta keterbatasan akses layanan kesehatan dan keluarga berencana di daerah terpencil.

"Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap peningkatan risiko stunting, kematian ibu dan bayi, serta kualitas keluarga secara keseluruhan," tuturnya.

Untuk menjawab tantangan itu, BKKBN menetapkan sejumlah fokus program tahun 2026, antara lain: Penguatan edukasi remaja melalui Generasi Berencana (Genre), peningkatan layanan KB modern, pemanfaatan teknologi digital dalam tata kelola program.

"Serta percepatan penurunan stunting melalui gerakan orang tua asuh, taman asuh anak, dan pemberdayaan keluarga dari usia remaja hingga lanjut usia," ujarnya merinci.

Sementara itu, Staf Ahli Gubernur Papua Barat Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Nency Titty L. Wyzer, menekankan bahwa pembangunan keluarga merupakan fondasi utama dalam menciptakan sumber daya manusia unggul dan berdaya saing.

Menurutnya, Indonesia saat ini berada pada fase bonus demografi yang harus dimanfaatkan secara optimal, sekaligus menghadapi tantangan meningkatnya jumlah penduduk lanjut usia.

Baca juga: BKKBN Papua Barat Bersiap Intervensi Serentak 10 Pasti dalam Pencegahan Stunting

“Tanpa perencanaan dan intervensi yang tepat, bonus demografi tidak akan memberikan dampak maksimal bagi pembangunan,” ujarnya.

Ia menambahkan, persoalan seperti stunting, ketimpangan layanan kesehatan, serta kualitas pengasuhan anak membutuhkan pendekatan lintas sektor yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Melalui Rakorda ini, pemerintah dua provinsi bersama pemangku kepentingan diharapkan mampu menyusun langkah strategis yang lebih terarah sekaligus memperkuat kolaborasi dalam pelaksanaan program Bangga Kencana.

Rakorda juga dirangkaikan dengan penandatanganan kerja sama lintas sektor serta pemberian penghargaan kepada mitra kerja yang berkontribusi dalam pelaksanaan program tahun sebelumnya.

Dengan penguatan komitmen bersama, Program Bangga Kencana diharapkan mampu mendorong terwujudnya keluarga berkualitas serta mempercepat penurunan stunting di Papua Barat-PBD menuju Indonesia Emas 2045.