TRIBUN TIMUR, MAKASSAR - Akademisi Pascasarjana FISIP Universitas Hasanuddin, Adi Suryadi Culla, menantang Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel Muhidin M Said agar memastikan Musda Golkar Sulsel berlangsung sebagai ajang pertarungan terbuka antar kader.
Hal itu disampaikan di tengah menguatnya wacana aklamasi yang disebut-sebut mengemuka dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar.
Adi Suryadi Culla menilai peran DPP Golkar penting dalam menentukan arah kebijakan dan kepemimpinan partai.
Meski demikian, proses penjaringan kandidat ketua di daerah tidak boleh dibatasi.
Kekuatan utama dalam Musda Golkar Sulsel dinilai tetap bertumpu pada dukungan akar rumput.
Yakni para pemilik suara di tingkat DPD II kabupaten/kota dan organisasi sayap Golkar.
“Saya sebenarnya melihat bahwa putusan terakhir itu ada di DPP Golkar. Terkait figur potensial, ujung tombaknya memang di DPP,” ujar Adi Suryadi, Jumat (24/4/2026).
Namun, menurutnya, proses politik di tingkat bawah tetap menjadi faktor penentu utama yang tidak bisa diabaikan.
“Yang paling dibutuhkan itu proses yang demokratis. Suara dukungan itu muncul dari akar rumput. Termasuk munculnya figur Usman Marham dan kader-kader potensial lainnya,” katanya.
Dalam dinamika menuju Musda Golkar Sulsel, sejumlah nama mulai mencuat sebagai figur potensial yang diperbincangkan di internal partai.
Di antaranya Ketua DPD II Golkar Makassar Munafri Arifuddin.
Selanjutnya mantan Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin (IAS), Rahman Pina, serta Ketua DPD II Golkar Pinrang Usman Marham yang belakangan ikut masuk dalam radar bursa calon Ketua DPD I Golkar Sulsel.
Munafri Arifuddin dinilai sebagai salah satu figur muda yang memiliki basis politik kuat di Kota Makassar.
Sebagai Ketua DPD II Golkar Makassar, ia memiliki pengaruh strategis di wilayah ibu kota provinsi yang kerap menjadi barometer politik Sulsel.
Sementara itu, Ilham Arief Sirajuddin merupakan figur senior yang pernah menjabat Wali Kota Makassar.
IAS kembali disebut-sebut aktif membangun komunikasi politik dengan sejumlah pemilik suara menjelang Musda Golkar Sulsel.
Nama lain yang turut menjadi perhatian adalah Usman Marham.
Saat ini Usman Marham menjabat Ketua DPD II Golkar Pinrang.
Ia dikenal sebagai kader yang memiliki pengalaman di struktur DPP Golkar selama dua periode, serta memiliki kedekatan dengan sejumlah elit partai di tingkat pusat.
Di samping itu, Usman Marham belum lama ini menjadi satu-satunya Ketua DPD II Golkar di Sulsel menemui Bahlil Lahadalia.
Usman juga merupakan Wakil Ketua Umum DPP Golkar, Idrus Marham.
Adapun Idrus Marham merupakan salah satu politisi senior yang dipercaya Bahlil dalam dinamika internal partai.
Adi menegaskan, seluruh kader memiliki peluang yang sama untuk maju sebagai calon Ketua DPD I Golkar Sulsel, selama memiliki legitimasi politik yang kuat serta restu dari DPP Partai Golkar.
“Siapa pun kader bisa jadi figur potensial, termasuk Usman Marham. Semua berpeluang maju asalkan punya legitimasi dan restu dari DPP,” ujarnya.
Ia juga menyoroti wacana Musda yang mengarah pada skema aklamasi.
Menurutnya, hal tersebut perlu ditempatkan secara hati-hati agar tidak menutup ruang kompetisi internal partai.
Menurut Adi, legitimasi politik menjadi kunci utama dalam menentukan arah dukungan, baik melalui mekanisme voting maupun musyawarah mufakat.
“Pada akhirnya yang dibutuhkan adalah legitimasi. Baik lewat voting maupun musyawarah, tetap harus ada legitimasi yang kuat dari calon,” jelasnya.
Ia mengingatkan, jika proses Musda terlalu dikendalikan secara sentralistik oleh DPP, maka hal itu berpotensi mengurangi kualitas demokrasi internal Partai Golkar.
“Kecuali DPP mengarahkan secara sentralistik seluruh DPD untuk mendukung satu figur. Itu tidak demokratis kalau dipaksakan,” tegasnya.
Meski demikian, ia menilai mekanisme konsensus masih dapat dianggap demokratis sepanjang tetap berbasis pada legitimasi, bukan intervensi.
“Proses konsensus itu tetap demokratis jika berbasis legitimasi, bukan pemaksaan,” ujarnya.
Lebih jauh, Adi menilai munculnya banyak nama dalam bursa calon ketua menunjukkan bahwa Golkar masih mempertahankan tradisi keterbukaan dalam proses regenerasi kepemimpinan.
Ia menyebut Golkar berbeda dengan partai yang sangat bergantung pada figur tunggal, karena memiliki ruang suksesi yang terbuka bagi banyak kader.
Karena itu, ia mendorong agar Musda Golkar Sulsel benar-benar menjadi arena kompetisi terbuka yang menghadirkan pertarungan gagasan dan kekuatan politik antar kader tanpa pembatasan jumlah calon.
“Kalau pertarungan terbuka diterapkan, Musda Golkar Sulsel ini justru akan makin seru,” pungkasnya.
Sebelumnya Muhidin M Said belum memutuskan jadwal Musda Golkar Sulsel.
Muhidin menegaskan pemilihan ketua definitif Golkar Sulsel diupayakan berlangsung secara mufakat atau aklamasi.
Langkah ini dinilai penting untuk menjaga soliditas dan stabilitas internal partai.
“Kita harapkan mufakat supaya tidak terjadi gonjang-ganjing. Siapa pun yang terpilih harus didukung oleh seluruh kader Golkar di Sulsel,” kata Muhidin.
Politisi asal Soppeng itu menilai aklamasi menjadi pelajaran penting dari pengalaman sebelumnya.
Menurutnya, kontestasi internal yang berujung kubu-kubuan terbukti berdampak pada kinerja politik Golkar di daerah.
“Kita sudah pengalaman yang lalu, Golkar tidak solid saat pencalonan bupati, wali kota, maupun DPRD. Karena itu, kita ingin Golkar satu suara,” tegasnya.
Muhidin melanjutkan, figur ketua yang akan dipilih harus memiliki kemampuan merekatkan kembali hubungan antar-kader serta mendapat dukungan menyeluruh dari struktur partai.
Sejumlah nama potensial disebut berkembang, baik dari kalangan kepala daerah maupun tokoh internal partai.
Namun demikian, ia memastikan seluruh nama yang mencuat akan dikonsultasikan terlebih dahulu ke DPP Golkar di Jakarta sebelum keputusan final diambil.
“Kita diskusikan dulu di DPP. Siapa pun yang diputuskan nanti harus mendapat restu pusat dan didukung penuh oleh kader di Sulsel,” jelasnya. (*)
