Jakarta (ANTARA) - Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menjalankan tiga langkah untuk meningkatkan tata kelola pengamanan data dalam upaya membangun ketahanan digital.
Sebagaimana dikutip dalam keterangan pers yang dikonfirmasi di Jakarta, Jumat, Sekretaris Jenderal Kemkomdigi Ismail menyampaikan perlunya penerapan pendekatan yang lebih komprehensif dalam menghadapi ancaman siber dan penyalahgunaan data pribadi.
Dalam upaya untuk meningkatkan pengamanan data, ia menjelaskan, pertama pemerintah menyusun kebijakan dan regulasi pendukung yang mencakup undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, sampai peraturan menteri.
Kedua, pemerintah menjalankan peran sebagai orkestrator yang mengoordinasikan berbagai aktivitas terkait pemanfaatan dan pengamanan data serta pengembangan ekosistem digital nasional yang melibatkan banyak pemangku kepentingan.
Ketiga, pemerintah berinvestasi di sektor-sektor strategis yang tidak sepenuhnya dapat ditangani oleh pelaku usaha seperti peningkatan talenta digital, penguatan infrastruktur digital, serta peningkatan konektivitas di wilayah terpencil.
"Biaya untuk menjaga keamanan memang terlihat sangat besar. Namun, ketika terjadi pelanggaran keamanan dalam sebuah perusahaan, dampaknya bisa meruntuhkan fondasi yang telah lama dibangun. Reputasi menjadi taruhannya, dan ini bukan hal yang bisa dianggap sepele," kata Ismail dalam acara R17 Podcast Show (RPS) Vol. 04 bertema "Shaping Secure Data Intelligence for Digital Resilience" pada Kamis (23/4).
Menurut laporan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), kerugian akibat penipuan digital di Asia Timur dan Asia Tenggara selama 2023 diperkirakan mencapai 18 miliar hingga 37 miliar dolar AS.
Wilayah Asia Tenggara disebut sebagai salah satu pusat aktivitas kejahatan terorganisasi berbasis digital.
Laporan Europol menunjukkan pelaku kejahatan siber kini berkembang menjadi broker data berskala besar yang mengeksploitasi dan memonetisasi data pribadi dalam berbagai rantai kejahatan.
Deputi Bidang Operasi Keamanan Siber dan Sandi Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Bondan Widiawan menyoroti pentingnya pembangunan sistem peringatan dini serta penguatan ekosistem threat intelligence yang terintegrasi antara pemerintah dan sektor swasta guna menghadapi ancaman siber.
General Manager Virtus Technology Indonesia Wisnu Nursahid mengatakan bahwa ketahanan siber sekarang menjadi kebutuhan utama organisasi.
Pendekatan keamanan berbasis kecerdasan buatan dinilai dapat meningkatkan akurasi deteksi, mempercepat respons, serta memperkuat perlindungan tanpa menghambat operasi bisnis.
Country Manager Cyble Rangga menyampaikan bahwa meningkatnya jejak digital memperbesar risiko terhadap aset data, terutama dengan maraknya aktivitas di forum dan marketplace dark web.
Pemanfaatan teknologi pemantauan dark web dinilai penting untuk meningkatkan visibilitas dan kecepatan deteksi ancaman.
CEO R17 Group Hengky Witarsa menyampaikan bahwa kolaborasi regulator dengan pelaku industri sangat penting dalam upaya membangun ketahanan digital nasional.
"Ketahanan digital hanya dapat diwujudkan melalui kolaborasi nyata antara regulator dan industri. Kami mendorong pendekatan secure-by-design agar inovasi bisnis dapat berjalan seiring dengan perlindungan data," katanya.
