TRIBUNJABAR.ID - JAKARTA - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum menggelar apel pagi secara virtual sebagai bagian dari penguatan komitmen integritas dan peningkatan kualitas layanan publik, dalam menghadapi evaluasi pembangunan Zona Integritas oleh Tim Penilai Internal Kementerian Hukum.
“Pembangunan Zona Integritas bukan sekadar pemenuhan dokumen, tetapi perubahan perilaku yang harus dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan,” ujar Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan, Mutia Farida, saat memimpin apel tersebut.
Dalam arahannya, Mutia menegaskan bahwa seluruh jajaran BPSDM Hukum perlu menunjukkan kesiapan menyeluruh menjelang penilaian. Ia menekankan bahwa tidak hanya tim kelompok kerja yang memahami inovasi dan program unggulan, tetapi seluruh pegawai, termasuk unsur pendukung, harus mampu menjelaskan kontribusi organisasi dalam membangun tata kelola yang bersih dan melayani.
Menurut dia, kesiapan data dukung yang lengkap, substantif, dan dapat dipertanggungjawabkan menjadi faktor penting dalam proses verifikasi lapangan. Hal ini mencerminkan keseriusan organisasi dalam memastikan bahwa setiap program yang dijalankan memiliki dampak nyata terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang hukum.
Selain itu, Mutia juga menyoroti pentingnya efisiensi anggaran yang tetap berorientasi pada hasil. Dalam kondisi keterbatasan, setiap penggunaan anggaran harus memiliki korelasi langsung dengan peningkatan kompetensi aparatur serta kualitas pelayanan kepada masyarakat. Upaya digitalisasi pun terus didorong sebagai langkah strategis untuk menyederhanakan proses birokrasi dan meningkatkan aksesibilitas layanan.
Penguatan budaya disiplin turut menjadi perhatian dalam amanat tersebut. Kehadiran tepat waktu dan konsistensi dalam menjalankan tugas dinilai sebagai indikator penting dalam membangun budaya kerja yang profesional dan berintegritas. BPSDM Hukum diharapkan tidak hanya menjadi tempat pembelajaran, tetapi juga pusat keunggulan dalam penerapan nilai-nilai integritas.
Melalui apel pagi ini, komitmen pimpinan dan seluruh pegawai kembali ditegaskan untuk menghadapi evaluasi secara optimal. Upaya tersebut diharapkan tidak hanya berdampak pada capaian predikat kelembagaan, tetapi juga memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum.
Merespons langkah penguatan komitmen Zona Integritas menjelang tahapan evaluasi nasional tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Jawa Barat, Asep Sutandar, memberikan dukungan penuh dan membagikan semangat keberhasilan dari tingkat wilayah.
"Kami di Kanwil Kemenkum Jabar mendukung penuh semangat dan kesiapan BPSDM Hukum dalam menghadapi evaluasi Tim Penilai Internal. Seperti yang ditekankan dalam apel tersebut, esensi sejati dari pembangunan Zona Integritas bukanlah sebatas pemenuhan data dukung administratif, melainkan wujud nyata perubahan budaya kerja”.
“Pengalaman empiris kami di Jawa Barat saat berjuang dan berhasil merengkuh predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada tahun 2025 lalu menjadi bukti bahwa kolaborasi seluruh elemen pegawai tanpa terkecuali adalah kunci utama. Kami sangat yakin, dengan fondasi integritas yang kuat dan inovasi yang berorientasi pada kualitas SDM, BPSDM Hukum akan meraih hasil yang maksimal dan terus menjadi kawah candradimuka pencetak aparatur negara yang profesional," tegas Asep Sutandar.
