TRIBUNKALTIM.CO - Amerika Serikat mengumumkan hadiah sebesar 10 juta dolar AS (sekitar Rp172,9 miliar) bagi siapa pun yang memberikan informasi yang dapat mengarah pada penangkapan Hashim Finyan Rahim al-Saraji, alias Abu Waala al Wa’eli.
Ia dikenal sebagai sekretaris jenderal milisi Kata’ib Sayyid al-Shuhada (KSS), kelompok bersenjata di Irak yang bersekutu dengan Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC), pasukan elite Iran yang mengoordinasikan dukungan kepada kelompok proksi di luar negeri.
Pengumuman ini disampaikan melalui program Rewards for Justice milik Departemen Luar Negeri AS pada Jumat (24/4/2026).
Baca juga: Usulan Gantikan Iran di Piala Dunia 2026, Pejabat Italia: Memalukan
Pemerintah AS menuduh KSS bertanggung jawab atas serangan terhadap pasukan dan diplomat AS di Irak dan Suriah, serta pembunuhan warga sipil Irak.
“Pemberi informasi berpotensi mendapatkan imbalan dan relokasi,” tulis pernyataan resmi.
Selama satu dekade terakhir, milisi ini telah melakukan berbagai serangan terhadap pasukan dan diplomat AS di Irak.
Dalam perang yang sedang berlangsung di Iran, kelompok tersebut meningkatkan intensitas serangan hingga hampir 1.000 kali, termasuk terhadap Arab Saudi.
Pernyataan dari program Rewards for Justice milik Departemen Luar Negeri AS pada Jumat (24/4/2026) menyebutkan bahwa KSS bertanggung jawab atas pembunuhan warga sipil Irak serta serangan terhadap fasilitas diplomatik dan personel AS di Irak dan Suriah.
Departemen Luar Negeri juga menyatakan bahwa pemberi informasi berpotensi mendapatkan imbalan dan relokasi.
Wa'eli sebelumnya menyatakan dukungan terhadap gerakan Houthi dan pernah mengatakan bahwa KSS merupakan bagian dari kelompok tersebut, menurut Counter Extremism Project.
Mengingat peran KSS dalam memajukan kepentingan Iran di kawasan serta kampanye berkelanjutan mereka melawan pasukan AS di Irak dan Suriah, Departemen Luar Negeri AS menetapkan Wa'eli sebagai Teroris Global yang Ditunjuk Secara Khusus pada 17 November 2023.
Baca juga: Mojtaba Khamenei Disebut Akan Segera Dioperasi, Delegasikan Keputusan ke Garda Revolusi Iran
Mengutip CNBC TV18, Abu Waala al Wa'eli lahir pada 1 Juli 1960 di Baghdad, Irak.
Sebelum bergabung dengan KSS, Wa'eli merupakan anggota Kata'ib Hezbollah (KH), milisi Syiah anti-Amerika yang beroperasi di Irak dan juga aktif di Suriah.
Aktivitasnya saat menjadi anggota KH dilaporkan menyebabkan ia ditangkap dan dipenjara di AS hingga dibebaskan pada 2010.
Pada awal perang saudara Suriah pada awal 2010-an, anggota KH dari sayap Abu Hussein dan Abu Fadak membentuk KSS, dan Wa'eli kemudian bergabung.
KSS memperluas kehadirannya di Irak setelah ISIS menguasai wilayah tersebut pada 2014.
Baca juga: Kapal Pertamina Tertahan di Selat Hormuz, Pakar Sebut Kemlu tak Pahami Karakter Iran
Para pejuangnya tergabung dalam Brigade ke-14 Komite Mobilisasi Populer (PMC), yang merupakan bagian dari pasukan keamanan Irak.
KSS mengikuti arahan Pasukan Quds (IRGC-QF), unit elit IRGC yang mengoordinasikan dukungan Iran kepada kelompok proksi di luar negeri.
Wa'eli diketahui menjalin kontak dengan sejumlah komandan kunci, termasuk almarhum Qasem Soleimani, komandan IRGC.
Ia juga pernah menyatakan bahwa pejuangnya siap dikerahkan ke Yaman untuk mendukung pasukan Houthi.
Setelah kematian Soleimani pada 2020, Wa'eli termasuk di antara pemimpin milisi yang bersekutu dengan penggantinya, Ismail Ghaani.
Pada Oktober 2023, setelah Israel melancarkan perang besar di Gaza, KSS menjadi bagian dari Perlawanan Islam di Irak (IRI), koalisi milisi pro-Iran yang melakukan puluhan serangan terhadap pasukan AS di Irak dan Suriah.
Lebih dari 100 serangan tercatat hingga Januari 2024.
Kedekatan Wa'eli dengan para pemimpin senior IRGC-QF menunjukkan bahwa KSS memainkan peran penting dalam operasi Iran di Suriah dan Irak.
Pemilihan Perdana Menteri Irak: Kandidat Condong ke AS atau Iran
Saat ini, para pemimpin Irak memiliki waktu beberapa hari untuk memilih perdana menteri dan mengakhiri krisis politik yang telah berlangsung lebih dari lima bulan sejak pemilihan parlemen digelar.
Mengutip Al Jazeera, rencana pengumuman perdana menteri pada Selasa (21/4/2026) ditunda untuk konsultasi lebih lanjut dalam Kerangka Koordinasi, blok partai Syiah terbesar yang menguasai 185 dari 329 kursi parlemen.
Menurut Konstitusi Irak, blok tersebut harus memilih perdana menteri paling lambat pada Minggu (26/4/2026).
Berdasarkan Pasal 76 konstitusi, presiden harus meminta kandidat dari blok parlemen terbesar untuk membentuk pemerintahan dalam waktu 15 hari setelah terpilih.
Baca juga: Wacana Timnas Italia Gantikan Iran di Piala Dunia 2026, Legenda Gli Azzurri: Harus Diambil
Nizar Amedi sendiri terpilih sebagai presiden Irak pada 11 April 2026.
Namun, Kerangka Koordinasi dilanda perebutan kekuasaan internal, di tengah upaya Irak menyeimbangkan hubungan dengan dua kekuatan yang bersaing memperebutkan pengaruh, yakni Iran dan Amerika Serikat.
Perang antara keduanya semakin memperumit situasi tersebut.
Pada Januari, blok itu memilih mantan perdana menteri dua periode, Nouri al-Maliki, yang dikenal dekat dengan Iran, sebagai kandidat.
Langkah ini memicu reaksi keras dari Presiden AS Donald Trump, yang mengancam akan menghentikan dukungan terhadap Irak jika al-Maliki kembali menjabat.
Sementara itu, perbedaan internal juga muncul di dalam blok, terutama antara Gerakan Hikma yang dipimpin Ammar al-Hakim dan Gerakan Asa’ib Ahl al-Haq yang dipimpin Qais al-Khazali, sehingga semakin menunda penetapan kandidat.
Dalam pertemuan pada Senin, Koalisi Negara Hukum mencalonkan Bassem al-Badry sebagai kandidat perdana menteri mereka, sementara Koalisi Rekonstruksi dan Pembangunan mengusung Ihsan al-Awadi.
Saat ini, al-Badry menjabat sebagai ketua Komisi Akuntabilitas dan Keadilan (sebelumnya De-Baathification), sedangkan al-Awadi merupakan direktur kantor Perdana Menteri sementara Mohammed Shia al-Sudani.
Hider al-Mola, seorang anggota Koalisi Negara Hukum, yang didirikan oleh al-Maliki, mengatakan penundaan penunjukan perdana menteri disebabkan oleh berulangnya penjadwalan ulang pertemuan Kerangka Koordinasi akibat perbedaan pandangan dan keberatan terhadap para kandidat.
Ia berharap perbedaan tersebut dapat diselesaikan minggu ini, dengan menyebut keseimbangan dukungan jelas condong kepada al-Badry.
Di bawah sistem pembagian kekuasaan Irak yang berlaku sejak 2003 setelah invasi koalisi pimpinan AS, jabatan presiden dipegang oleh Kurdi, perdana menteri oleh Arab Syiah, dan ketua parlemen oleh Sunni.
Kunjungan terbaru Ismail Qaani, kepala Pasukan Quds dari Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC), serta utusan AS untuk Timur Tengah Tom Barrack, turut menambah kompleksitas krisis politik di Irak.
Al-Mola membantah adanya kaitan antara kunjungan tersebut dengan proses pemilihan perdana menteri.
Ia menegaskan peran Iran terbatas pada mendukung hasil kesepakatan blok-blok politik Irak, menyebutnya sebagai urusan internal, sekaligus menekankan perhatian Teheran terhadap stabilitas politik negara itu.
Peneliti politik Saif al-Saadi mengatakan kunjungan Qaani bertujuan meredakan ketegangan regional, di tengah upaya Washington menghalangi tokoh-tokoh pro-Iran membentuk pemerintahan. (*)
