TRIBUNKALTARA.COM, TANJUNG SELOR- Pemprov Kaltara terus mendorong Percepatan akses keuangan bagi masyarakat, termasuk di wilayah perbatasan dan daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).

Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Pemprov Kaltara, Pollymaart Sijabat menegaskan akses keuangan menjadi fondasi penting dalam mendorong pembangunan ekonomi daerah, terutama di wilayah dengan tantangan geografis seperti Kaltara.

“Masih ada masyarakat kita di wilayah perbatasan dan daerah 3T yang belum memiliki akses layanan keuangan yang memadai. Ini menjadi perhatian serius bagi kita semua,” ujarnya, Jumat (24/4/2026).

Ia menekankan, seluruh pemangku kepentingan harus bersinergi untuk memastikan masyarakat hingga pelosok dapat menikmati layanan keuangan, termasuk akses perbankan dan kepemilikan rekening.

Baca juga: Bupati Tana Tidung Ibrahim Ali Apresiasi Program Gencarkan, Dorong Edukasi Keuangan Masyarakat

Pollymart Sijabat mengatakan terdapat sejumlah agenda prioritas yang didorong untuk segera direalisasikan.

Pertama, peningkatan inklusi keuangan digital melalui program Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai), khususnya di wilayah perbatasan dan Pos Lintas Batas Negara (PLBN).

“Kami ingin masyarakat di perbatasan juga bisa dengan mudah mengakses layanan keuangan, tanpa harus datang ke kantor bank,” katanya.

Kedua, penguatan program Satu Rekening Satu Pelajar (Kejar) yang tidak hanya berfokus pada pembukaan rekening, tetapi juga sebagai sarana edukasi dan literasi keuangan di lingkungan sekolah.

“Program Kejar ini penting untuk membentuk kebiasaan menabung sejak dini dan meningkatkan pemahaman keuangan bagi pelajar,” jelasnya.

Baca juga: Pemkab Malinau Ingatkan OPD Lengkapi Dokumen Laporan Keuangan Dalam Waktu Seminggu

Ketiga, percepatan digitalisasi keuangan daerah, termasuk penggunaan QRIS di pasar tradisional guna meningkatkan transparansi transaksi.

Selain itu, Pemprov Kaltara juga mendorong penguatan literasi keuangan melalui program “Satu Desa Satu Edukasi Keuangan” sebagai upaya melindungi masyarakat dari praktik penipuan dan investasi ilegal.

Pollymaart menambahkan, sinergi antara program bantuan sosial dengan akses pembiayaan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) juga menjadi fokus utama, agar berdampak langsung pada penurunan angka kemiskinan.

“Kalau datanya tepat dan intervensinya sesuai, maka program ini akan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” pungkasnya.

(*)

Penulis : Desi Kartika Ayu