TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Pengamat Ekonomi Universitas Mercu Buana Yogyakarta (UMBY), Widarta mendorong pemerintah untuk menguatkan UMKM di tengah pelemahan rupiah.

Kurs rupiah terhadap dollar AS masih berada di kisaran Rp 17.300 membuat APBN semakin tertekan. Sebab proyeksi rupiah terhadap dollar AS hanya Rp 16.500. Ditambah lagi dengan harga minyak dunia yang melambung di atas proyeksi APBN.

"Itu (rupiah melemah) juga berarti meningkatkan beban hutang luar negeri kita. Jelas itu akan berisiko memperlambat pertumbuhan ekonomi kita, akibat penurunan konsumsi rumah tangga, karena daya beli turun," katanya, Jumat (24/4/2026).

Pelemahan rupiah juga dapat berdampak pada inflasi, sebab harga barang-barang impor akan terkerek naik. Tentunya biaya produksi perusahaan maupun UMKM akan meningkat. 

Dalam kondisi tersebut, perusahaan maupun UMKM akan melakukan rasionalisasi. Wujud efisiensi yang paling nyata adalah pengurangan pegawai.

"Perusahaan atau UMKM yang terkait dengan ekspor impor, terutama impor nanti juga akan mengadakan rasionalisasi. Wujud yang paling nyata adalah pengurangan pegawai, berarti terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK)," ujarnya.

Berkaca dari krisis tahun 1998, Indonesia masih bisa bertahan di tengah pelemahan rupiah karena tidak tergantung pada impor dengan mengandalkan UMKM. Untuk itu, pemerintah harus memperkuat ekonomi dalam negeri, khususnya UMKM.

Selain itu, Indonesia jangan tergantung pada impor. Swasembada pangan bisa menjadi salah satu opsi, paling tidak mengurangi impor pangan. 

Tak hanya swasembada pangan, Indonesia juga harus mulai memikirkan upaya untuk swasembada energi. Mengingat harga minyak dunia yang masih fluktuatif.

"Kita harus memperkuat ekonomi kerakyatan, ekonomi yang berbasis kepada rakyat, seperti UMKM. Kita harus banyak mengadakan (memperkuat) ekspor, jangan tergantung pada impor. Perlu dipikirkan untuk swasembada energi. Kalau swasembada pangan sepertinya kita sudah ke arah situ, misalnya impor beras semakin berkurang," imbuhnya.