TRIBUNTRENDS.COM - Di tengah derasnya arus informasi yang membanjiri ruang publik, Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, menyuarakan kegelisahannya.
Dalam pandangannya, kondisi ini berpotensi membentuk persepsi publik yang tidak seimbang terhadap kinerja pemerintah daerah.
Menurut Rudy, sejumlah indikator penting yang mencerminkan kemajuan Kalimantan Timur justru luput dari sorotan.
Baca juga: 7 Fraksi Kompak Lawan Gubernur Kaltim! Rudy Masud Tak Takut Ancaman Hak Angket: Silakan, Saya Siap
Salah satu yang ia tekankan adalah capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang menempatkan provinsinya di posisi empat besar secara nasional.
“Tidak pernah di-publish bahwa kinerja Pemprov Kaltim itu nomor empat secara nasional. Setelah DKI, Yogyakarta, dan Kepri,” katanya.
Rudy menegaskan bahwa keseimbangan dalam penyampaian informasi menjadi kunci penting, terutama dalam menjaga citra Kalimantan Timur sebagai wilayah strategis penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).
Ia mengingatkan bahwa dominasi narasi negatif dapat berdampak luas, tidak hanya bagi pemerintah, tetapi juga bagi masyarakat dan perkembangan daerah secara keseluruhan.
“Kita harus jaga kredibilitas Kalimantan Timur. Jangan gara-gara situasi negatif terus yang disampaikan, nanti merugikan kita semua,” katanya lagi.
Lebih jauh, ia mendorong media untuk turut mengangkat kisah-kisah positif yang dinilai memiliki dampak konstruktif.
Menurutnya, banyak perkembangan nyata di lapangan yang layak menjadi perhatian publik, namun belum mendapatkan ruang yang memadai.
“Kalau mau viral, yang positif. Misalnya, hotel ini 20 tahun tidak hidup, sekarang sudah berfungsi. Jembatan yang 13 tahun tidak beroperasi, sekarang sudah terkoneksi. Itu yang harus di-publish,” katanya.
Baca juga: Alasan Rudy Masud Rekrut Saudara Kandung Masuk Tim Ahli TAGUPP, Bantah Tudingan Nepotisme
Di sisi lain, Rudy juga menanggapi keluhan para jurnalis terkait pembatasan akses peliputan pasca demonstrasi.
Ia menjelaskan bahwa hal tersebut tidak lepas dari perbedaan pendekatan komunikasi di internal pemerintah provinsi.
Sebagian pihak di lingkungan Pemprov Kaltim, kata dia, lebih menginginkan penyampaian informasi dilakukan melalui juru bicara agar lebih terstruktur dan terkendali. Namun, Rudy sendiri mengaku memiliki pendekatan berbeda.
“Kenapa teman-teman Pemprov membatasi? Karena mereka maunya kalau saya ngomong itu lewat jubir,” ujar Rudy.
“Saya tanya, Anda senang lewat jubir atau langsung? Mau langsung kan? Nah, mereka enggak mau,” kata Rudy.
Ia menambahkan bahwa penggunaan juru bicara sebenarnya bertujuan untuk memastikan setiap informasi yang disampaikan telah melalui proses klarifikasi yang matang, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat.
“Kalau belum jelas, tidak bisa dilakukan klarifikasi. Makanya mintanya lewat jubir,” katanya.
Sebelumnya, gelombang demonstrasi yang melibatkan ribuan massa sempat mengguncang kawasan Gedung DPRD dan Kantor Gubernur Kalimantan Timur.
Aksi tersebut dipicu oleh kritik terhadap sejumlah kebijakan pengadaan di tengah upaya efisiensi anggaran.
Beberapa isu yang menjadi sorotan publik di antaranya adalah anggaran rumah dinas gubernur senilai Rp 25 miliar, serta pengadaan kendaraan dinas mewah yang mencapai Rp 8,5 miliar.
Dalam konteks itulah, perdebatan mengenai peran media, transparansi pemerintah, dan persepsi publik semakin menguat menciptakan dinamika yang menuntut keseimbangan antara kritik dan apresiasi terhadap pembangunan daerah.
***
(TribunTrends/Kompas)
