TRIBUNPALU.COM, BANGKEP - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) terus bergerak cepat menuntaskan persoalan pertanahan di wilayah transmigrasi.

Kabupaten Banggai Kepulauan menjadi fokus dalam Rapat Fasilitasi Penanganan Permasalahan Transmigrasi yang digelar secara luring di kantor bupati dan daring via Zoom.

Rapat itu merupakan titik keempat dalam rangkaian maraton fasilitasi setelah sebelumnya sukses dilaksanakan di Banggai Laut.

Fokus utama kali ini adalah penyelesaian status tanah di Kawasan Transmigrasi Salakan, Satuan Permukiman (SP) Kindandal, Kecamatan Liang.

Sekretaris Daerah Banggai Kepulauan, Mohammad Aris Susanto, menyampaikan, meski penempatan transmigran di UPT Kindandal sudah dilakukan sejak 2018 dengan jumlah pemukim 70 KK, namun warga hingga kini belum mengantongi Sertifikat Hak Milik (SHM).

Baca juga: Rapat Fasilitasi Pemprov Sulteng Dorong Penerbitan SHM Transmigran di Kawasan Tampalore

Kendala utamanya adalah belum terbitnya Sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) yang saat ini masih berproses di Kementerian ATR/BPN.

"Kami berkomitmen menyelesaikan masalah ini melalui kolaborasi. Kami juga mendukung penuh 9 Program Berani Gubernur Anwar Hafid dan Wakil Gubernur Reny Lamadjido demi kesejahteraan masyarakat transmigrasi," ucap Sekda.

Selain tanah, masalah krusial seperti minimnya sarana air bersih dan rusaknya akses jalan menjadi perhatian serius.

Pemkab Banggai Kepulauan pun mulai melakukan intervensi melalui pembangunan bak penampung air hujan sebagai langkah darurat.

Peserta rapat secara online atau daring dihadiri perwakilanDirektur Pengembangan Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia Kristina Andriana.

Hadir pula Dinas Kehutanan Sulawesi Tengah, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sulteng, Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Sulawesi Tengah Tri Wahyudi.

Turut hadir rapat secara daring Kepala Unit Permukiman Transmigrasi Kindandal, Zakir.

Sinergi Lintas Sektor: Dari Pusat Hingga Desa

Plt Kepala Disnakertrans Sulteng yang diwakili Kabid Perencanaan Kawasan Transmigrasi, Sofyan, menekankan pentingnya sinergi untuk menyukseskan 5 Program Unggulan Kementerian Transmigrasi (Transmigrasi Tuntas hingga Patriot).

"Rapat ini bukan sekadar diskusi, tapi langkah konkret untuk memastikan lahan clean and clear. Kita harus memastikan transmigrasi naik kelas, bukan hanya dari sisi infrastruktur tapi juga kemandirian ekonomi," ujar Sofyan.

Kepala Desa Kindandal berharap, impian warga akan fasilitas dasar seperti sekolah PAUD/SD dan air bersih segera terwujud.

"Jika air bersih tersedia, manfaatnya bukan hanya untuk warga trans saja, tapi juga untuk desa-desa tetangga di sekitarnya," tuturnya.

Beberapa poin teknis yang mencuat dalam rapat itu adalah:

• BPKH Wilayah 16 Palu menemukan ada sekitar 1 hektare lahan transmigrasi yang berhimpitan dengan kawasan hutan dan segera dilakukan klarifikasi.
• Pemkab Banggai Kepulauan berencana merevisi Perda Nomor 16 Tahun 2019 tentang Ekosistem Karst untuk menyelaraskan rencana tata ruang dengan kebutuhan pembangunan.
• Beban 210 bidang tanah di Banggai Kepulauan yang ditargetkan segera mendapatkan SHM setelah dokumen administrasi lengkap.

Rapat itu menghasilkan poin kesepakatan utama:

• Percepatan pelengkapan administrasi HPL oleh Disnakertrans Banggai Kepulauan.
• Pembentukan Tim Koordinasi Integrasi Penyelenggara Transmigrasi (KIPT) tingkat kabupaten.
• Penyelesaian tumpang tindih lahan dengan kawasan hutan.
• Pengawalan ketat oleh Pemerintah Provinsi hingga sertifikat SHM terbit.
• Penyediaan data by name by address dan SK penetapan transmigran yang akurat.(*)