POSBELITUNG.CO - Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa kepala sekolah memiliki wewenang penuh untuk menolak distribusi Makan Bergizi Gratis (MBG) jika tidak sesuai standar.
Zulhas mengancam akan menutup Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berulang kali mengirimkan menu yang tidak layak konsumsi atau minim nutrisi.
Sekolah kini tak lagi sekadar penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG), tetapi juga menjadi pengawas utama kualitasnya.
Jika menu yang disajikan tidak sesuai standar, sekolah bahkan berhak menolak—dan penyedia makanan bisa berujung ditutup.
Baca juga: Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Mutasi PNS Kemenhaj 2026
Zulkifli Hasan menegaskan, kepala sekolah memiliki kewenangan penuh untuk mengajukan komplain kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) apabila makanan yang dikirim tidak memenuhi standar gizi maupun kelayakan konsumsi.
“Kalau makanan yang dikirim tidak sesuai standar, kepala sekolah bisa komplain. Sekali, dua kali, tiga kali, bisa ditutup SPPG-nya,” ujar Zulhas saat meninjau MAN 2 dan SMAN 1 Kota Probolinggo, Jawa Timur, Jumat (24/4/2026), dikutip dari Antara.
Dalam kunjungan tersebut, Zulhas secara langsung mengecek menu MBG yang disajikan kepada siswa.
Ia menekankan bahwa pihak sekolah tidak perlu ragu untuk menolak makanan yang dinilai tidak layak.
Menurutnya, kualitas makanan dalam program MBG harus dijaga secara ketat karena berkaitan langsung dengan pemenuhan gizi anak-anak.
Zulhas juga mengingatkan seluruh penyedia layanan makanan atau SPPG agar disiplin menjaga mutu, kebersihan, dan keamanan pangan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.
Ia menegaskan, pelanggaran yang terjadi berulang kali tidak akan ditoleransi dan bisa berujung pada penghentian operasional.
Di sisi lain, Zulhas mengimbau pihak sekolah untuk tidak langsung menyebarkan temuan makanan bermasalah ke media sosial.
Ia menilai langkah tersebut tidak selalu menjadi solusi terbaik.
Sebagai gantinya, sekolah diminta menyampaikan langsung keluhan kepada SPPG agar segera dilakukan evaluasi dan perbaikan.
“Saya juga mengimbau pihak sekolah agar tidak langsung menyebarkan temuan makanan bermasalah melalui media sosial, sehingga tidak perlu membuat konten terkait hal itu,” ujarnya.
Zulhas menyebut, kunjungan ke sekolah-sekolah ini merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto agar para menteri rutin turun ke daerah.
“Saya diarahkan Presiden, satu minggu tiga hari keliling daerah. Kemarin dari Semarang, hari ini Probolinggo dan Pasuruan, besok ke Palembang dan Balikpapan,” kata dia.
Selain memantau program MBG, Zulhas juga mengecek sejumlah isu lain seperti ketersediaan pupuk, harga gabah, hingga kondisi irigasi.
Sementara itu, Aminuddin menyatakan pemerintah daerah turut melakukan pengawasan ketat untuk mencegah terjadinya kasus keracunan makanan di sekolah.
Menurutnya, setiap sekolah telah dibekali standar operasional prosedur (SOP) penanganan makanan.
Jika ditemukan indikasi makanan tidak layak konsumsi, sekolah dapat langsung melakukan penolakan.
"Setiap sekolah telah dibekali standar operasional prosedur (SOP) penanganan makanan. Jika ditemukan indikasi makanan tidak layak konsumsi, sekolah dapat langsung melakukan penolakan," ucapnya.
Dalam kunjungan tersebut, Zulhas juga meninjau pengelolaan limbah dari dapur penyedia MBG.
Ia memastikan limbah yang dihasilkan aman bagi lingkungan, dan jika memungkinkan, limbah organik dapat dimanfaatkan kembali.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan program sekaligus memastikan tidak ada dampak negatif terhadap lingkungan sekitar
(Kompas/Tribunnews (
