TRIBUNTRENDS.COM - Di tengah gelombang kritik yang kian membesar, gaya hidup dan kebijakan Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, menjadi bahan perbincangan publik.
Mulai dari polemik rumah dinas bernilai fantastis hingga kendaraan dinas mewah, semua bermuara pada satu pertanyaan besar: seberapa peka pejabat terhadap kondisi rakyatnya?
Situasi ini memicu reaksi tidak hanya dari masyarakat, tetapi juga dari partai politik yang menaunginya, Partai Golkar.
Merespons derasnya demonstrasi warga, Partai Golkar akhirnya mengeluarkan arahan tegas kepada seluruh kader yang menduduki jabatan publik.
Baca juga: Pegawai Pemprov Kaltim Iba Lihat Rudy Masud Nyetir Sendiri, Dukung Pembelian Kursi Pijat Rp125 Juta
Pesan ini disampaikan langsung oleh Sekretaris Jenderal Golkar, M Sarmuji, saat ditemui di kawasan Gelora Bung Karno.
"Dan kepada seluruh kader Partai Golkar di jabatan apapun, tetapi jabatan publik, baik itu di parlemen maupun menjadi eksekutif di kementerian, atau di gubernur, kepala daerah, bupati, wakil bupati, wali kota, kami mengimbau sekaligus memberikan arahan DPP Partai Golkar, ayo kita peka terhadap suasana," kata Sarmuji kepada wartawan, Jumat (24/4/2026).
Instruksi ini bukan sekadar pernyataan normatif. Ia menjadi penegasan bahwa seluruh kader baik di legislatif maupun eksekutif harus mampu membaca situasi sosial yang berkembang di tengah masyarakat.
Di tengah panasnya aksi di lapangan, Golkar memilih mengambil sikap moderat. Demonstrasi yang dilakukan warga tidak dianggap sebagai ancaman, melainkan bagian dari dinamika demokrasi.
"Jadi gini, setiap aspirasi enggak apa-apa disampaikan saja dengan baik ya," ujar Sarmuji.
Pernyataan ini sekaligus menjadi sinyal bahwa kritik publik tetap memiliki ruang dalam sistem politik, selama disampaikan secara tertib.
Namun, di balik sikap terbuka terhadap kritik, terselip peringatan keras. Sarmuji menegaskan bahwa pejabat publik tidak boleh menunjukkan gaya hidup yang terkesan berlebihan, baik dalam ranah pribadi maupun kedinasan.
"Ayo kita peka terhadap kondisi masyarakat kita. Jangan sampai tampak berlebihan, baik itu yang sifatnya pribadi maupun yang sifatnya dinas," imbuh Sarmuji.
Pernyataan ini seolah menjadi refleksi atas sorotan yang kini mengarah pada sejumlah kebijakan dan fasilitas pejabat yang dinilai tak sejalan dengan semangat efisiensi.
Sebelumnya, gelombang demonstrasi mengguncang Kantor Gubernur Kalimantan Timur.
Massa yang tergabung dalam Aliansi Perjuangan Kaltim turun ke jalan, menyuarakan protes terhadap kebijakan yang dianggap tidak berpihak pada rakyat.
Sorotan utama tertuju pada pengadaan mobil dinas senilai Rp8,5 miliar serta renovasi rumah jabatan yang mencapai Rp25 miliar angka yang memicu reaksi keras di tengah kondisi ekonomi masyarakat.
Aksi yang awalnya berlangsung di DPRD Kaltim itu kemudian berlanjut ke kantor gubernur, bahkan sempat memanas hingga berujung ricuh.
Baca juga: Cobaan Gubernur Rudy Masud, Sudah Didemo Rakyat Kini Ditegur Partai: Tolong Peka Terhadap Suasana
Di tengah situasi yang memanas, Rudy Mas’ud memilih tidak menemui massa aksi. Ia juga tidak memberikan pernyataan kepada media saat meninggalkan lokasi pada malam hari.
Dengan pengawalan ketat, ia berjalan cepat menuju rumah jabatan yang berjarak sekitar 100 meter dari kantor gubernur. Para wartawan yang berusaha meminta tanggapan pun tidak mendapatkan jawaban.
Tanpa sepatah kata pun, ia langsung masuk ke kediaman dinasnya.
Peristiwa ini menjadi cermin betapa pentingnya keseimbangan antara kebijakan, komunikasi, dan sensitivitas sosial dalam kepemimpinan publik.
Di satu sisi, demonstrasi menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat.
Di sisi lain, respons dari partai politik menandakan adanya tekanan internal untuk menjaga citra dan kepercayaan publik.
Kini, sorotan belum mereda. Justru semakin tajam, menunggu bagaimana langkah berikutnya akan diambil baik oleh pemerintah daerah maupun oleh para pemangku kepentingan di tingkat pusat.
***
(TribunTrends/Kompas)
