TRIBUNJAMBI.COM - Di tengah carut-marut persoalan angkutan logistik pertambangan di Sumatera, langkah progresif diambil oleh dua pemimpin daerah bertetangga yakni Provinsi Bengkulu dan Provinsi Sumatera Selatan.
Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, melakukan pertemuan strategis dengan Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, di Kantor Gubernur Sumsel, Jumat (24/4/2026).
Pertemuan ini melahirkan kesepakatan krusial: mendorong pembangunan jalan khusus batu bara sebagai solusi permanen atas konflik sosial dan kemacetan.
Langkah sinkronisasi antara Bengkulu dan Sumsel ini seolah menjadi "sentilan" bagi provinsi tetangga, termasuk Jambi, yang hingga kini masih berjuang keras menuntaskan persoalan serupa di jalur lintas umum.
Isu penataan angkutan batu bara menjadi poin paling panas dalam diskusi tersebut.
Kedua gubernur sepakat bahwa penggunaan jalan umum untuk aktivitas pertambangan sudah saatnya diakhiri melalui penyediaan infrastruktur khusus yang didanai oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP).
"Kita ingin ada solusi bersama, khususnya terkait angkutan batu bara agar lebih tertib dan tidak menimbulkan persoalan di lapangan," ungkap Helmi Hasan dalam rilis resminya.
Herman Deru pun mempertegas bahwa persoalan lintas wilayah tidak bisa diselesaikan secara parsial. Sinergi antarprovinsi menjadi kunci agar mobilitas komoditas tidak mengorbankan keselamatan masyarakat pengguna jalan.
Konektivitas Darat hingga Jalur Kereta Api
Selain isu batu bara, pertemuan tersebut membahas percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN) berupa Tol Bengkulu-Sumsel.
Saat ini, pembangunan baru merampungkan Seksi I (Kota Bengkulu-Bengkulu Tengah). Akselerasi Seksi II dan III kini didorong agar segera terkoneksi dengan Tol Trans Sumatera.
Ambisi ini sejalan dengan hasil koordinasi Wakil Gubernur Bengkulu, Mian, bersama Menteri PPN/Bappenas Rachmat Pambudy.
Baca juga: Fraksi DPRD Provinsi Jambi Soroti Jalan Khusus Batubara, Dorong Percepatan
Baca juga: Akhiri Polemik, Jokowi Siap Buka-bukaan Semua Ijazahnya di Persidangan
Pemerintah Provinsi Bengkulu bahkan mengusulkan pembangunan jalur kereta api menuju Sumatera Selatan sebagai pendorong roda ekonomi regional.
Menteri Rachmat Pambudy menjelaskan bahwa pemerintah pusat memberikan perhatian serius pada infrastruktur penting di daerah, meski saat ini fokus utama ada pada pengembangan SDM.
Pembahasan lebih lanjut akan terus dilakukan guna memastikan proyek ini masuk dalam skala prioritas nasional.
Inovasi Tata Kelola Pemerintahan
Menariknya, di sela bahasan infrastruktur, Helmi Hasan turut membagikan keberhasilan kebijakan Work From Anywhere (WFA) yang diterapkan di Bengkulu.
Kebijakan ini diklaim mampu memangkas anggaran tanpa menggerus kualitas pelayanan publik.
"WFA ini kita dorong sebagai langkah efisiensi, namun ASN tetap harus hadir dan bekerja langsung di tengah masyarakat," tambah Helmi Hasan.
Sinergi Bengkulu dan Sumsel ini diharapkan menjadi cetak biru bagi provinsi lain di Sumatera untuk mulai duduk bersama menyelesaikan hambatan logistik dan mempercepat konektivitas yang selama ini terhambat oleh batas administratif.
Pemkab Batang Hari Desak Selesaikan Jalan Khusus
Terlalu banyak dampak negatif yang harus ditanggung masyarakat Kabupaten Batang Hari akibat jalan umum masih terus digunakan sebagai jalur angkutan tambang.
Hal ini membuat Pemkab Batang Hari mendesak agar jalan khusus yang kini sedang dibangun oleh PT Sinar Anugerah Sukses (PT SAS) untuk segera bisa diselesaikan.
Pj Sekda Batang Hari, Mula P. Rambe, baru-baru ini mengatakan, secara aturan jalan khusus menjadi sesuatu yang harus dikejar dan didorong percepatannya, disamping secara ekonomi memang sangat dibutuhkan oleh pemerintah.
Baca juga: Tiga Investor Jalan Khusus Batu Bara Jambi Didesak Segera Rampung
Baca juga: Fakta-fakta Penembakan saat Acara Makan Malam Presiden Trump di White House
Dukungan Pemkab terhadap PT SAS, juga berhubungan dengan segala permasalahan yang terkait langsung dengan masyarakat Batang Hari, mulai dari kemacetan yang tak berkesudahan yang membuat warga menderita, hingga kecelakaan yang telah menelan korban jiwa, serta perekonomian yang ikut terganggu.
Pemkab Batang Hari katanya juga telah mendengar langsung pemaparan manajemen PT SAS, dari progres pembangunan jalan khusus, hingga kendala yang dihadapi.
Dalam pertemuan itu, juga dihadiri semua dinas terkait di lingkungan Pemkab Batang Hari, desa dan perwakilan masyarakat serta jajaran manajemen PT SAS. Pemda harus mengetahui perkembangannya mengingat kebutuhan jalan khusus sudah kian mendesak khususnya di Kabupaten Batang Hari.
Pemkab katanya juga siap hadir dan berperan jika ada kendala yang dihadapi PT SAS selama proses pembangunan di wilayah Kabupaten Batang Hari, karena bagaimanapun, percepatan pembangunan jalan khusus untuk kepentingan masyarakat luas.
Jalan khusus menjadi sesuatu yang harus dikejar dan didorong percepatan nya. Apalagi untuk membuat jalan khusus, APBD tentu tidak akan sanggup, maka ketika ada swasta yang bersedia, harus dikejar dan didukung, tegasnya lagi.
Pihak PT SAS kata Rambe, dalam pemaparanya juga telah menyampaikan kesiapan mereka untuk menindaklanjuti berbagai masukan dari Pemkab Batang Hari dan Forkopimda serta warga yang hadir, serta berkomitmen menjalankan pembangunan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Sekedar informasi, PT SAS saat ini sedang membangun jalan khusus sepanjang 108 kilometer, dari mulut tambang di Kabupaten Sarolangun, melewati wilayah Batang Hari, Muaro Jambi hingga ke TUKS di Kota Jambi.
Ada tiga investor di Provinsi Jambi yang saat ini sedang membangun jalan khusus, PT SAS tercatat sebagai satu-satunya perusahaan tambang pemegang IUP diantara tiga investor tersebut.
Pemuda Katolik Kota Jambi Tagih Jalan Khusus Batu Bara
Tragedi maut yang merenggut nyawa Lawu Tri Angga, mahasiswa Fakultas Kehutanan Universitas Jambi (Unja) di jalur Mendalo pada Rabu (11/3/2026) dini hari, menyulut reaksi keras dari berbagai elemen masyarakat.
Tak hanya warga yang meradang, organisasi kemasyarakatan seperti Pemuda Katolik Komisariat Cabang (Komcab) Kota Jambi kini turut angkat bicara menagih komitmen Pemerintah Provinsi Jambi.
Insiden yang melibatkan truk bertonase besar di depan JNE Mendalo tersebut dianggap sebagai bukti nyata kegagalan perlindungan keselamatan publik di jalan raya.
Kondisi jalur pendidikan yang padat, gelap, dan berlubang kini disebut-sebut sebagai ‘medan pertaruhan nyawa’ bagi puluhan ribu mahasiswa.
Baca juga: Sum Indra Tolak Usulan Jalan Khusus Batubara PT SAS Dialihkan ke Sumsel
Baca juga: Nahkodai PSI Jambi, Intip Harta Kekayaan Romi Hariyanto Tembus Rp9,1 Miliar
Terkait hal itu, Ketua Pemuda Katolik Kota Jambi, Darwin Sijabat, menyampaikan keprihatinan mendalam dan belasungkawa sedalam-dalamnya atas peristiwa tersebut.
Dia juga mengecam keras atas carut-marutnya tata kelola transportasi logistik tambang yang terus memakan korban jiwa.
Darwin menegaskan, duka ini tidak boleh hanya berhenti pada seremoni belaka dan berpendapat, peristiwa tersebut adalah tamparan keras bagi pemangku kebijakan.
“Mahasiswa yang seharusnya membawa pulang gelar sarjana, justru harus pulang dalam peti jenazah. Kami menagih janji Pemerintah Provinsi Jambi, mana jalan khusus batu bara yang selama ini digaungkan?,” katanya dalam pernyataan resminya, Sabtu (14/3/2026).
Darwin menambahkan, percampuran kendaraan logistik besar dengan kendaraan masyarakat umum di kawasan padat seperti Mendalo adalah ‘bom waktu’ yang terus meledak.
Ia mendesak Gubernur Jambi untuk mengambil langkah luar biasa (extraordinary measure) guna mempercepat infrastruktur jalan khusus tersebut.
Sebagai Ketua Pemuda Katolik Kota Jambi, Darwin Sijabat merumuskan empat tuntutan utama kepada pemerintah.
Dia menuntut Evaluasi Total, seperti pengetatan jam operasional truk di kawasan pendidikan.
Dia juga menuntut tansparansi, menurutnya kejelasan progres pembangunan jalan khusus batu bara harus jelas.
Darwin juga menyoroti perbaikan infrastruktur, berupa lampu jalan dan pengaspalan di titik rawan (blackspot).
Selain itu, ketegasan hukum juga disorotinya. Hal itu terkait sanksi terberat bagi penyedia angkutan yang melanggar aturan.
"Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Jangan sampai ada 'Lawu-Lawu' berikutnya hanya karena kita abai demi kepentingan ekonomi sesaat," pungkas Darwin.
Fraksi DPRD Provinsi Jambi Soroti Jalan Khusus Batu Bara
Beberapa Fraksi partai di DPRD Provinsi Jambi menyoroti permasalahan jalan khusus batu bara di Provinsi Jambi.
Beberapa dari antara fraksi itu ialah fraksi PPP, PKB, PAN, dan PDIP.
Mereka menyoroti hal tersebut dalam Rapat Paripurna terkait tanggapan LKPJ Gubernur Jambi, di Gedung DPRD Provinsi Jambi, Senin (6/4/2026).
Rapat tersebut dihadiri Wakil Gubernur Jambi, Sekda Provinsi Jambi, beberapa Kepala OPD Provinsi Jambi, dan beberapa tamu undangan lainnya.
Terkait hal tersebut, Ketua DPRD Provinsi Jambi, M Hafiz Fattah menyebut sembilan fraksi di lembaga itu telah memaparkan pandangan umumnya masing-masing.
Secara garis besar, mereka menyoroti penyelesaian jalan khusus batu bara dan penyelesaian macet di jalan nasional.
Terkait sorotan jalan khusus batubara, dia mengatakan beberapa fraksi meminta untuk dibuatkan pansus terkait percepatan jalan itu.
“Tetapi, ada mekanisme sampai dengan hari ini yang baru mengajukan untuk pembuatan pansus itu baru fraksi Golkar, delapan fraksi lainnya belum, jadi kita masih menunggu,” katanya.
Selain itu, para fraksi terkait meminta kepada pemerintah eksekutif untuk meningkatkan Pendapatan Asli daerah (PAD).
“Mengingat, hari ini tantangan dan perubahan kebijakan yang terjadi pada saat pemerintahan pusat dan daerah terjadi pengurangan beberapa efisiensi,” ujarnya.
Hafiz menjelaskan, mayoritas fraksi meminta evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher, saat rapat paripurna.
Menanggapi hal tersebut, Sekda Provinsi Jambi, Sudirman mengatakan Gubernur Jambi telah mengumpulkan seluruh perusahaan terkait proyek jalan itu.
“Sudah kita fasilitasi beberapa lokasi, ternyata ada hambatan dalam pembebasan lahan,” katanya.
Dia menuturkan, diantara perusahaan tersebut, PT Inti Tirta terkendala izin penggunaan kawasan di Kementerian Kehutanan.
“Kabar terakhir sudah hampir clear Kalau PT SAS, ada konflik sosial yang mesti disikapi,” tuturnya.
Terkait PT SAS, Sudirman menjelaskan persoalan tersebut muncut dari PT SAS yang sudah dituntaskan sampai tahun 2016.
“Begitu tahun 2017 muncul Permendagri terkait dengan batas wilayah. Tadinya seluruhnya masuk ke Kabupaten Muaro Jambi, ternyata pasca putusnya Peraturan Menteri 2017 itu, sebagian masuk wilayah Kota Jambi,” jelasnya.
“Jadi mempertemukan ini yang tidak mudah. Kami pun berupaya dari Pemprov juga untuk mendorong agar terjadi percepatan,” pungkasnya.
DISCLAIMER
Baca juga: TPS Ilegal di Perbatasan Muaro Jambi Ditutup, Diduga Ulah Warga Luar Daerah
Baca juga: Ketinggian Banjir Sarolangun 3-4 Meter, Kapolsek Batang Asai: Air Datang Berantai
Baca juga: Emosi Trump Batal Kirim Delegasi ke Pakistan untuk Negosiasi dengan Iran: Tak Ada Guna!
