TRIBUNKALTARA.COM, TANJUNG SELOR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) kini tengah mempertajam evaluasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Tahun Anggaran 2025.
Fokus utama dewan adalah memastikan seluruh data yang disajikan pemerintah daerah akurat dan valid.
Sekretaris Panitia Khusus (Pansus) LKPj DPRD Kaltara, Herman, menegaskan kelengkapan data dari setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bersifat krusial.
Hal ini terungkap dalam rapat klarifikasi yang digelar di Tarakan sebagai tindak lanjut dari hasil monitoring lapangan sebelumnya.
Herman menjelaskan, kualitas rekomendasi yang akan diberikan oleh legislatif sangat bergantung pada transparansi data yang diberikan pihak eksekutif.
"Kami mendorong seluruh OPD menyampaikan data secara komprehensif. Dari sinilah nantinya akan lahir rekomendasi yang benar-benar tepat sasaran dan konstruktif bagi perbaikan kinerja pemerintah daerah ke depan," ungkap Herman, Minggu (26/4/2026).
Baca juga: Pansus LKPj DPRD Kaltara Konsultasi ke Kemendagri, Perkuat Pengawasan Kinerja Gubernur
Rapat konfirmasi ini bukan sekadar forum tanya jawab, melainkan bagian inti dari penyusunan rekomendasi strategis yang nantinya akan dibawa ke rapat paripurna DPRD Kaltara.
Pansus memfokuskan pembahasan pada validasi data hasil pengecekan lapangan tahun anggaran 2025.
Langkah tegas ini diambil untuk memastikan bahwa setiap program kerja pemerintah daerah tidak hanya terlaksana secara fisik, tetapi juga tepat sasaran sesuai dengan perencanaan awal.
"Kita harus pastikan seluruh program dan kegiatan pemerintah daerah berjalan sesuai perencanaan serta target yang telah ditetapkan," tegasnya.
Melalui pendalaman berbasis data ini, Pansus LKPj memperkuat fungsi pengawasan DPRD Kaltara. Upaya ini diharapkan dapat menjaga transparansi, akuntabilitas, serta mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat Kalimantan Utara di masa mendatang.
(adv)
Penulis : Desi Kartika Ayu
