Tribunlampung.co.id, Lampung Selatan – Menteri Sosial Saifullah Yusuf menargetkan pembangunan Sekolah Rakyat (SR) rampung pada Juni 2026. 

Pria yang akrab disapa Gus Ipul ini memastikan proyek senilai Rp 451,1 miliar tersebut berjalan sesuai jadwal demi mengejar target operasional pada tahun ajaran baru mendatang.

Hal itu disampaikan Gus Ipul saat meninjau progres pembangunan gedung Sekolah Rakyat di kawasan Kota Baru, Lampung Selatan, Minggu (26/4/2026). 

Dengan mengenakan rompi kuning dan helm proyek putih, Gus Ipul tampak mengamati papan site plan di lokasi. 

Dia menjelaskan, program strategis Presiden Prabowo Subianto ini akan menjadi tumpuan pemerintah dalam memutus rantai kemiskinan ekstrem di Indonesia, termasuk Lampung, melalui jalur pendidikan terpadu. 

Berdasarkan data kontrak pengerjaan yang dimulai sejak 15 Desember 2025, proyek ini dijadwalkan rampung pada 20 Juni 2026.

"Sekarang kita berada di area pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat yang pembangunannya oleh Kementerian PU menggunakan dana APBN atas arahan dari Bapak Presiden Prabowo," ujar Gus Ipul di lokasi.

Gus Ipul menambahkan, target penyelesaian di bulan Juni sangat krusial agar fasilitas tersebut siap digunakan pada bulan Juli 2026.

"Diharapkan nanti di bulan Juli bisa selesai dan digunakan untuk proses pembelajaran pada tahun ajaran 2026-2027, termasuk salah satunya yang ada di Provinsi Lampung," imbuhnya.

Hingga saat ini, progres pembangunan fisik di Kota Baru dilaporkan telah mencapai 36,5 persen. Gedung ini berdiri di atas lahan seluas 95.478 meter persegi dengan total luas bangunan mencapai 29.991 meter persegi.

Menariknya, area ini didominasi oleh ruang terbuka hijau seluas 77.674 meter persegi atau sekitar 69,56 persen dari total lahan.

Gus Ipul menjelaskan, satu titik gedung permanen ini dirancang untuk memiliki daya tampung yang besar.

"Satu gedung permanen ini kapasitasnya 1.000 siswa, mencakup jenjang SD, SMP, hingga SMA," jelasnya.

Eks Wakil Gubernur Jawa Timur ini memaparkan bahwa Sekolah Rakyat merupakan bagian inti dari implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025.

Fokus utamanya adalah anak-anak dari keluarga yang masuk dalam kategori kemiskinan ekstrem.

"Penyelenggaraan Sekolah Rakyat ini berkaitan langsung dengan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem. Kita tidak membuka pendaftaran. Yang ada adalah penjangkauan melalui basis data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) untuk keluarga paling tidak mampu," tegas Gus Ipul.

Ia menekankan bahwa tim di lapangan bertindak proaktif dalam menjaring siswa.

"Misalnya, kita melihat di jalan ada anak usia sekolah tapi melakukan kegiatan yang belum sesuai umurnya, maka kita jangkau untuk bisa masuk ke Sekolah Rakyat. Sudah banyak yang kita ajak, yang sebelumnya mereka ikut membantu orang tuanya bekerja atau yang sudah putus sekolah," tuturnya.

Program ini tidak hanya fokus pada pendidikan anak, tetapi juga menyentuh aspek kesejahteraan keluarga secara keseluruhan.

Gus Ipul menyebutkan bahwa sebelum anak bersekolah, pihak Kementerian Sosial akan berdiskusi dan memberikan sosialisasi kepada orang tua.

"Setelah orang tua menyetujui, mereka akan diberdayakan dengan berbagai program strategis Presiden yang lain. Misalnya pembangunan dan renovasi rumah tidak layak huni (RTLH), didorong menjadi anggota Koperasi Desa Merah Putih, hingga mendapatkan bansos lengkap dan jaminan kesehatan nasional (PBI JKN)," papar Gus Ipul.

Dengan skema ini, diharapkan terjadi perubahan taraf hidup yang signifikan. "Diharapkan dalam kurun waktu tertentu nanti anaknya lulus, orang tuanya juga bisa lebih menjadi keluarga yang lebih mandiri," tambahnya.

Pembangunan Sekolah Rakyat di Lampung Selatan menjadi bagian dari sekitar 100 titik pembangunan serupa di seluruh Indonesia.

Proyek masif ini diklaim memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat sekitar melalui penyerapan tenaga kerja.

"Pembangunan di sini melibatkan lebih dari 600 pekerja. Itu artinya secara nasional, lebih dari 60 ribu pekerja sekarang sedang melakukan kegiatan di 100 titik lebih," urainya.

Menutup keterangannya, Gus Ipul optimistis terhadap masa depan program ini. Jika tahun lalu siswa Sekolah Rakyat berjumlah 16 ribu orang, tahun ini ditargetkan melonjak menjadi 45 ribu siswa.

"Tahun depan (2027) kita targetkan lebih dari 100 ribu siswa, dan di tahun 2028 insya Allah akan mencapai lebih dari 200 ribu siswa yang mengikuti proses belajar-mengajar di Sekolah Rakyat seluruh Indonesia," pungkasnya.

Jadi Anggota KDMP

Gus Ipul menegaskan bahwa seluruh orang tua siswa SR di Lampung secara otomatis akan terdaftar sebagai anggota Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Kebijakan ini diambil sebagai langkah integrasi antara sektor pendidikan dan pemberdayaan ekonomi keluarga bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian khusus.

"Otomatis. Jadi (orang tua siswa) otomatis akan menjadi anggota dari Koperasi Desa Merah Putih," ujar Gus Ipul saat meninjau Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 32 Lampung Selatan di Natar, Minggu (26/4/2026).

Mengenai skema keanggotaan, Gus Ipul menjelaskan bahwa saat ini pihaknya sedang mematangkan formula bersama kementerian terkait.

"Sedang ada pembicaraan dengan Kementerian Koperasi dan stakeholder yang lain. Apakah nanti iurannya dibebaskan atau dicicil, tergantung kebijakan akhir. Sekarang kita sedang simulasi dan diskusi, tapi tugas kita mendorong seluruh orang tua siswa menjadi anggota koperasi," lanjutnya.

Dalam kunjungannya, Gus Ipul memantau langsung proses belajar-mengajar serta penerapan standard operating procedure (SOP) di SRMA 32.

Ia menyebut siswa di Sekolah Rakyat berasal dari latar belakang keluarga yang istimewa dengan perjalanan hidup yang beragam.

"Ada yang putus sekolah, belum pernah sekolah, atau sekolah tapi tidak bisa mengikuti proses dengan baik. Bahkan ada tantangan luar biasa di mana siswa kelas 1 SMA belum bisa membaca. Ini tantangan bagi guru dan tenaga kependidikan," ungkap Mensos.

Meski begitu, Gus Ipul mengapresiasi kerja keras para pengajar yang mampu melewati dua bulan pertama yang berat hingga kini para siswa dan guru mulai merasa betah.

Gus Ipul melanjutkan, gedung yang saat ini digunakan masih bersifat sementara, sembari menunggu pembangunan sekolah permanen di Kota Baru rampung.

Diketahui, SRMA 32 saat ini masih menempati gedung milik BPSDM Lampung yang berlokasi di Jalan Sebiay, Hajimena, Kecamatan Natar, Lampung Selatan.

"Gedung ini sementara, nanti akan pindah ke gedung permanen yang pembangunannya sudah mencapai lebih dari 30 persen," katanya.

Gus Ipul mengungkapkan, pemerintah juga terus melakukan evaluasi berkala terhadap tata kelola dan kualitas SDM. Data menunjukkan banyak anak putus sekolah saat transisi dari SMP ke SMA. 

Menurutnya, Sekolah Rakyat hadir sebagai salah satu solusi untuk menekan angka anak tidak sekolah (ATS) yang menjadi atensi langsung presiden.

"Ketika anak tidak sekolah, semua kemungkinan buruk bisa terjadi, mulai dari kenakalan remaja hingga terlibat kegiatan negatif. Ini menjadi PR (pekerjaan rumah) dan atensi Bapak Presiden. Kita diajak menoleh kepada mereka, karena mereka adalah anak-anak kita semua," tegasnya.

Berdasarkan aspirasi siswa di SRMA 32 Lampung Selatan, tercatat sebanyak 75 persen siswa berkeinginan melanjutkan ke perguruan tinggi, sementara 25 persen sisanya memilih untuk menjadi pekerja terampil.

Lebih lanjut, Gus Ipul berkomitmen akan memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah untuk memperluas jangkauan pendidikan bagi anak-anak yang berpotensi putus sekolah melalui penguatan pendidikan formal maupun informal.

(Tribunlampung.co.id/Hurri Agusto)