Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Noel Iman Untung Wenda

TRIBUN-PAPUA.COM, WAMENA - Sejumlah organisasi kepemudaan yang tergabung dalam Forum Pribumi, KNPI, OKP, Cipayung Plus, dan BEM se-Papua Pegunungan berencana menggelar aksi unjuk rasa damai di Wamena, Senin (27/4/2026).

Aksi tersebut dijadwalkan berlangsung mulai pukul 09.00 hingga 15.00 WIT, dengan titik aksi di Kantor DPR Provinsi Papua Pegunungan dan aksi ini berlangsung juga di beberapa Kota besar di Papua, Jakarta, Bali secara serentak seluruh Indonesia.

Kegiatan ini digelar sebagai bentuk penyampaian aspirasi terkait konflik bersenjata yang terjadi di sejumlah wilayah, seperti Puncak, Bokondini, dan Yahukimo, yang telah menimbulkan korban dari kalangan masyarakat sipil.

Baca juga: Tabrak Lari di Megapura Jayawijaya Akibatkan Satu Pelajar Tewas dan 3 Orang Luka

Penanggung Jawab aksi Yusuf Yikwa, menyampaikan bahwa aksi ini merupakan tanggung jawab bersama organisasi kepemudaan untuk menyuarakan kondisi kemanusiaan di Papua.

“Kami dari OKP dan Cipayung Plus sebagai penanggung jawab aksi damai ini ingin menyampaikan aspirasi terkait konflik bersenjata yang telah mengorbankan masyarakat sipil di beberapa daerah,” ujarnya.

Baca juga: Pengamat Sebut Meluasnya Krisis Kemanusiaan Pertegas Papua Tidak Baik

Dalam rencana aksi tersebut, massa berencana membawa sejumlah tuntutan yang menyoroti situasi Papua yang mereka nilai sebagai darurat militer dan kemanusiaan.

Mereka meminta pemerintah pusat, termasuk Presiden Republik Indonesia, untuk membuka akses bagi jurnalis internasional serta tim kemanusiaan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk turun langsung ke Papua.

Selain itu, massa aksi mendesak agar pemerintah menarik pasukan militer non-organik dari wilayah Papua serta mendorong dilakukannya dialog damai antara pemerintah Indonesia dan kelompok bersenjata guna mencari solusi konflik yang telah berlangsung lama.

Baca juga: Bupati Jayawijaya Lepas 42 Calon Jamaah Haji yang Sudah Menanti Sejak 2014

Para peserta aksi menegaskan bahwa jika tuntutan tersebut tidak mendapat tanggapan, mereka akan melakukan konsolidasi yang lebih luas di seluruh wilayah adat Papua untuk menentukan langkah lanjutan.

Aksi ini direncanakan berlangsung secara damai dengan harapan dapat menjadi sarana penyampaian aspirasi masyarakat kepada pemerintah, sekaligus mendorong terciptanya solusi yang adil dan berkelanjutan bagi Papua.(*)