Penulis: Andi Zulfikar Darussalam, Dosen di UIN Alauddin Makassar

SETIAP tanggal 21 April, bangsa Indonesia kembali memperingati hari lahir Raden Ajeng Kartini.

Nama Kartini begitu kuat tertanam dalam ingatan kolektif masyarakat Indonesia sebagai simbol perjuangan perempuan.

Sejak bangku sekolah dasar, generasi demi generasi diajarkan bahwa Kartini adalah pelopor emansipasi perempuan pribumi, tokoh yang membuka jalan bagi perempuan Indonesia untuk memperoleh hak pendidikan, kebebasan berpikir, dan kesempatan yang setara dengan laki-laki.

Narasi tersebut begitu mapan.

Lagu “Ibu Kita Kartini” menjadi penguat emosional sekaligus legitimasi budaya bahwa perjuangan perempuan Indonesia seolah berpusat pada satu nama.

Dalam berbagai buku sejarah, Kartini digambarkan sebagai sosok tunggal yang melawan tradisi feodal Jawa yang mengekang perempuan.

Ia menggugat praktik pingitan, ketimpangan pendidikan, dan dominasi budaya patriarki melalui surat-suratnya yang kemudian dibukukan dalam karya terkenal Habis Gelap Terbitlah Terang .

Tidak ada yang salah dengan penghormatan kepada Kartini. Ia memang tokoh penting yang memiliki keberanian intelektual besar pada zamannya.

Namun, dalam konteks Indonesia yang semakin sadar akan pentingnya keadilan sejarah, pertanyaan penting perlu diajukan: benarkah perjuangan perempuan Indonesia hanya dapat direpresentasikan oleh satu tokoh? Apakah sejarah nasional kita terlalu Jawa-sentris sehingga mengabaikan perempuan-perempuan hebat dari wilayah lain Nusantara?

Pertanyaan ini menjadi semakin relevan ketika nama Siti Aisyah We Tenriolle mulai kembali diperbincangkan.

Ia adalah Datu atau Ratu Tanette di Sulawesi Selatan yang memerintah pada 1855–1910, jauh sebelum gagasan emansipasi Kartini dikenal luas di Jawa.

 Jika Kartini dikenal melalui gagasan yang tertuang dalam surat, Aisyah We Tenriolle dikenal melalui kebijakan nyata dalam pemerintahan, pendidikan, dan pelestarian warisan intelektual bangsa.

Aisyah We Tenriolle lahir dari lingkungan bangsawan Bugis yang sangat dekat dengan tradisi intelektual.

Ibunya, Colliq Pujié, dikenal sebagai perempuan cendekia yang aktif mengarsipkan dokumen kerajaan dan mendalami sastra Bugis kuno.

Dari lingkungan inilah Aisyah tumbuh sebagai perempuan yang tidak hanya memahami pemerintahan, tetapi juga memiliki kecintaan besar terhadap ilmu pengetahuan dan sastra.

Salah satu kontribusi terbesarnya adalah mendirikan sekolah bagi rakyat yang terbuka untuk laki-laki dan perempuan dalam satu ruang belajar.

Pada masa itu, langkah tersebut sangat revolusioner. Pendidikan bagi perempuan masih dianggap tidak penting, bahkan sering dipandang bertentangan dengan adat.

Namun Aisyah justru meyakini bahwa kemajuan negeri tidak mungkin dicapai tanpa pendidikan yang merata bagi seluruh rakyat, termasuk perempuan.

Ia tidak hanya berbicara tentang kesetaraan, tetapi mewujudkannya melalui kebijakan konkret.

Sekolah yang ia dirikan memang masih sederhana dengan kurikulum membaca, menulis, dan berhitung, tetapi pada zamannya hal itu merupakan lompatan sosial yang luar biasa.

Ia berhasil mempraktikkan kesetaraan hak pendidikan jauh sebelum Kartini lahir .

Di sinilah letak perbedaan mendasar antara Kartini dan Aisyah.

Kartini memperjuangkan perempuan melalui wacana dan kesadaran intelektual. Aisyah memperjuangkannya melalui institusi dan kebijakan.

Keduanya sama penting, tetapi sejarah nasional justru lebih banyak memberi panggung kepada satu nama, sementara yang lain nyaris hilang dari ingatan publik.

Tidak hanya di bidang pendidikan, Aisyah juga memiliki jasa besar dalam penyelamatan salah satu karya sastra terbesar dunia, yaitu La Galigo.

Naskah ini merupakan epik panjang sastra Bugis yang bahkan sering disebut sebagai salah satu karya sastra terpanjang di dunia, melebihi epik Mahabharata.

Pada masa kolonial, naskah-naskah La Galigo tersebar dan terancam hilang.

Melalui kekuasaannya sebagai ratu, Aisyah bersama ibunya berhasil mengumpulkan naskah-naskah tersebut dari berbagai kerajaan seperti Gowa, Tallo, dan Bone.

Mereka bekerja selama puluhan tahun untuk menyelamatkan manuskrip berharga itu.

Bersama peneliti Belanda, B. F. Matthes, Aisyah menyunting dan menerjemahkan naskah tersebut sehingga akhirnya dapat dikenal dunia internasional dan tersimpan di Perpustakaan Universitas Leiden .

Tanpa jasa Aisyah We Tenriolle, dunia mungkin tidak akan mengenal La Galigo sebagai warisan intelektual besar dari Indonesia.

Ini bukan sekadar kontribusi lokal, tetapi sumbangan terhadap peradaban dunia. Sayangnya, nama besar itu justru tidak memperoleh tempat yang layak dalam buku sejarah nasional.

Ironisnya, dalam berbagai catatan resmi tentang sejarah pergerakan perempuan Indonesia, nama Aisyah hampir tidak pernah disebut.

Bahkan dalam buku “Sejarah Setengah Abad Pergerakan Wanita Indonesia” terbitan resmi organisasi perempuan nasional, namanya nyaris tidak tersentuh . 

Ini menunjukkan bahwa sejarah bukan sekadar catatan fakta, tetapi juga hasil seleksi kekuasaan: siapa yang diangkat, siapa yang dilupakan.

Guru besar Universitas Indonesia, Hasja W. Bachtiar, pernah menggugat fenomena “pengultusan” Kartini pada era Orde Baru.

Dalam tulisannya, ia menyatakan bahwa bangsa Indonesia sebenarnya mewarisi simbol Kartini dari konstruksi kolonial Belanda, bukan menciptakannya sendiri.

 Kartini dipromosikan oleh tokoh-tokoh Belanda seperti J. H. Abendanon dan C. Th. van Deventer sebagai ikon modernisasi perempuan pribumi .

Pandangan ini tentu tidak dimaksudkan untuk merendahkan Kartini, tetapi untuk menunjukkan bahwa sejarah yang kita terima tidak selalu netral. 

Ada konstruksi politik, kolonial, dan ideologis yang membentuk siapa yang menjadi simbol nasional.

Dalam konteks itu, wajar jika tokoh dari luar Jawa seperti Aisyah We Tenriolle tersisih dari panggung utama sejarah.

Masalahnya bukan pada keberadaan Kartini, melainkan pada monopoli simbol sejarah.

Indonesia terlalu besar untuk hanya memiliki satu ikon perempuan.

Negeri ini dibangun oleh banyak perempuan hebat dari berbagai daerah: dari Aceh hingga Papua, dari Jawa hingga Sulawesi.

Ketika sejarah hanya berpusat pada satu tokoh, maka kita sedang menyederhanakan realitas sekaligus menghapus kontribusi yang lain.

Hari ini, ketika Indonesia memasuki era keterbukaan informasi dan penguatan identitas daerah, sudah saatnya kita memperluas cara pandang terhadap sejarah perempuan. Emansipasi tidak lahir dari satu titik, melainkan dari banyak perjuangan yang berjalan paralel di berbagai tempat dengan bentuk yang berbeda-beda.

Kartini penting sebagai simbol kesadaran intelektual perempuan modern. Namun Aisyah We Tenriolle juga penting sebagai simbol kepemimpinan perempuan yang mampu mengubah masyarakat melalui kebijakan nyata.

Keduanya tidak perlu dipertentangkan, apalagi diposisikan sebagai lawan sejarah. Yang dibutuhkan adalah keadilan memori: memberi ruang yang proporsional bagi semua tokoh sesuai kontribusinya.

Keadilan sejarah bukan berarti mengganti satu pahlawan dengan pahlawan lain.

Ia berarti keberanian untuk mengakui bahwa sejarah bangsa ini lebih kaya daripada yang selama ini diajarkan.

Kita perlu membebaskan sejarah dari sentralisme narasi agar generasi muda memahami bahwa keteladanan perempuan Indonesia tidak hanya lahir dari Jepara, tetapi juga dari Tanette, dari Sulawesi Selatan, dan dari banyak wilayah lain.

Di tengah semangat otonomi daerah dan penguatan identitas lokal, tokoh seperti Aisyah We Tenriolle seharusnya menjadi inspirasi baru bagi generasi muda, khususnya di Indonesia Timur. Ia menunjukkan bahwa perempuan tidak hanya mampu berpikir besar, tetapi juga memimpin, mendidik, dan menjaga warisan peradaban.

Bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang menghormati pahlawannya, tetapi juga bangsa yang berani mengoreksi sejarahnya sendiri.

Sebab sejarah yang adil bukanlah sejarah yang hanya memuliakan yang terkenal, melainkan sejarah yang memberi tempat layak bagi setiap jasa besar, termasuk yang lama tersembunyi di pinggiran. (*)