TRIBUNTRENDS.COM - Pernyataan Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, memicu sorotan setelah ia membandingkan posisi sang adik dengan tokoh nasional.
Nama Hijrah Mas'ud ikut menjadi perbincangan karena sempat mengisi jabatan strategis di lingkar pemerintahan daerah.
Ia diketahui pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TAGUPP).
Dalam keterangannya, Rudy menyamakan posisi tersebut dengan peran Hashim Djojohadikusumo di tingkat nasional.
Hashim sendiri merupakan adik dari Presiden Prabowo Subianto yang kini menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden untuk Energi dan Lingkungan Hidup.
Perbandingan ini disampaikan Rudy saat berbicara dengan awak media di Hotel Atlet Samarinda.
Baca juga: Sosok Hijrah Masud, Adik Rudy Masud Dicopot Kakak dari Wakil TGUPP Pemprov Kaltim, Sebulan Menjabat
Momen tersebut terjadi pada Kamis (24/4/2026), tak lama setelah aksi demonstrasi berlangsung di Samarinda.
Pernyataan itu kemudian menyebar luas dan memicu reaksi, termasuk kritik dari kader Partai Gerindra.
Sorotan publik semakin tajam ketika warganet mempertanyakan keterlibatan keluarga dalam pemerintahan daerah.
Menanggapi hal itu, Rudy segera menegaskan bahwa tidak ada lagi keterlibatan keluarga dalam lingkar kekuasaannya.
Bendahara DPD Gerindra Kaltim, Sabaruddin Panrecalle, menilai perbandingan tersebut tidak sebanding karena menyangkut kewenangan Presiden.
Penunjukan Hashim oleh Prabowo merupakan bagian dari hak prerogatif kepala negara sehingga tidak dapat disamakan dengan kebijakan di tingkat daerah.
“Tidak apple to apple, kalau bandingkannya ke Presiden. Beliau simbol negara,” ujar Sabaruddin, dikutip dari TribunKaltim, Sabtu (25/4/2026).
"Kalau mau membandingkan, bandingkan gaya kepemimpinan, cara mengambil keputusan, atau bagaimana merespons masyarakat. Jangan menyentuh hak prerogatif Presiden," tambahnya.
Ia mengaku keberatan atas pernyataan tersebut, terlebih disampaikan di ruang publik.
Menurutnya, ucapan pejabat memiliki dampak luas sehingga harus disampaikan dengan pertimbangan matang.
“Saya pikir kepala daerah perlu lebih hati-hati berkomentar, apalagi membawa nama tokoh nasional atau partai. Ini bisa menimbulkan kegaduhan. Masyarakat melihat dan menilai,” ujarnya.
Baca juga: Tanggung Biaya Kursi Pijat, Gubernur Kaltim Rudy Masud juga Coret Nama Adik: Tiadakan Keterlibatan
Kritik serupa juga disampaikan kader Gerindra sekaligus Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi.
Ia menilai perbandingan tersebut tidak tepat karena peran Hashim berbeda dengan posisi dalam struktur pemerintahan daerah.
Selain itu, Hashim tidak terlibat dalam pengelolaan pemerintahan sehari-hari dan tidak masuk dalam struktur formal.
“Beliau tidak ikut campur dalam urusan pemerintahan. Ini sangat berbeda. Di daerah sudah ada wakil gubernur, sekda, asisten, hingga kepala OPD yang menjalankan fungsi pemerintahan,” kata Reza.
Selain itu, ia juga menyoroti posisi Hijrah dalam tim ahli gubernur yang dinilai dapat memunculkan persepsi negatif terkait keterlibatan keluarga dalam pemerintahan.
Kepala daerah, lanjut Reza, seharusnya memaksimalkan peran perangkat resmi yang sudah ada.
Ia juga meminta kepala daerah fokus pada capaian program pembangunan dibanding polemik pernyataan.
“Saya rasa yang lebih penting adalah evaluasi kebijakan dan program. Kepala daerah sebagai tokoh sentral harus mengayomi dan berpihak kepada rakyat, bukan justru memunculkan kontroversi,” katanya.
Terkait ucapannya yang menyinggung Hashim, Rudy sudah menyampaikan permintaan maaf sekaligus menegaskan bahwa dirinya tidak bermaksud untuk membandingkan keluarganya dengan adik presiden.
Rudy juga berjanji untuk lebih berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan.
"Saya memohon maaf atas pernyataan sebelumnya. Tidak ada maksud membandingkan pihak mana pun. Ke depan, saya akan lebih berhati-hati dalam berkomunikasi ke publik," ujarnya dikutip dari TribunKaltim, Senin (27/4/2026).
(TribunTrends/Kompas)
