Laporan Wartawan TribunPalu.com, Alisan Lasande

TRIBUNPALU.COM, BANGGAI - Masalah tambang nikel di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah disoroti Anggota Komisi II DPRD Banggai, Sukri Djalumang. 

Menurut Anggota Fraksi Nasdem ini menjelaskan masalah ini kerap dibawa ke parlemen. 

Ia mendorong Pemkab efektif mengawasi tambang di beberapa kecamatan.

"Baik terkait lahan maupun persoalan lingkungan," katanya, Selasa (21/4/2026). 

Sukri meminta Kelompok Kerja (Pokja) bentukan Bupati Banggai untuk menyelesaikan dampak pertambangan dimaksimalkan.

"Harus diefektifkan Pokja. Setiap saat masalah datang ke DPRD karena tak tuntas di Pokja," tegas Anggota DPRD dari Dapil III Banggai.

Baca juga: Isu Uang Negara Sisa Rp 120 T Terjawab, Menkeu Purbaya Pastikan APBN Masih Kuat

Ia mengakui tambang nikel kewenangan pemerintah pusat, tapi dampaknya dirasakan masyarakat di daerah.

Peningkatan kinerja Pokja juga dibawa dalam sikap Wakil Rakyat dalam Laporan Kinerja Pertanggungjawaban (LKPj) 2025. 

Penelusuran TribunPalu.com, Sukri kerap menggelar rapat dengar pendapat berdasarkan aduan warga soal tambang.

Dari tahun 2021, 2024, sampai 2025. Mulai dari Kecamatan Toili Barat, Masama, Bunta, sampai di Desa Siuna, Kecamatan Pagimana. (*)