TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dua kapal tanker milik Pertamina International Shipping yakni Pertamina Pride dan MT Gamsunoro masih tertatan dan terjebak tidak bisa melintasi Selat Hormuz sejak pecah perang Amerika dan Israel dengan Iran.
Menteri Luar Negeri Sugiono mengklaim ada hambatan birokrasi dalam proses negosiasi dengan pihak Iran untuk melepas kedua kapal tanker tersebut, yang menurut Sugiono tidak sinkron antara kebijakan pusat dan implementasi di lapangan.
Namun, pakar kemaritiman Siswanto Rusdi membantah alibi tersebut. Dia menilai persoalan utama justru terletak pada kurangnya pemahaman Indonesia terhadap sistem politik Iran, dimana pengambilan keputusan di Iran sangat terpusat pada pemimpin tertinggi, bukan pada kementerian atau presiden.
Menurutnya, kondisi ini membuat jalur diplomasi konvensional yang ditempuh Indonesia berpotensi tidak efektif. Terlebih jika komunikasi tidak sampai ke level pengambil keputusan tertinggi di negara tersebut.
"Sebetulnya dalam sistem politik Iran kita harus paham yang paling didengar, yang paling memiliki hak apalagi di dalam aspek luar negeri itu adalah pemimpin agungnya yang sekarang Sayid Mojtaba."
"Jadi menteri luar negeri, presiden bisa saja mengusulkan, tetapi di dalam sistem Iran kata putusnya di pemimpin agung tadi. Jadi sebetulnya kurang tepat bila Menlu Sugiono menyebut tidak ada koordinasi di internal Iran," ucap Siswanto dalam Program On Focus Tribunnews.com, Jumat (27/4/2026).
Keputusan strategis seperti isu nuklir hingga kerja sama internasional tetap bermuara pada pemimpin agung. Struktur ini berbeda dengan banyak negara lain yang lebih kolektif dalam pengambilan kebijakan luar negeri.
Baca juga: Dua Kapal Tanker Pertamina Masih Terjebak di Zona Perang Selat Hormuz
Siswanto juga menilai, kegagalan respons dari pihak Iran bukan semata karena hambatan birokrasi, melainkan bisa jadi karena isu yang disampaikan tidak dianggap prioritas.
"Untuk urusan-urusan luar negeri yang penting, nuklir, kemudian perjanjian-perjanjian kerja sama, mungkin dibahas di parlemen tetapi diputuskan di pemimpin agung. Pemimpin agung ini punya penasihat-penasihat, sehingga mereka inilah yang nanti didengarkan oleh Sayid Mojtaba."
"Dari Indonesia mengusulkan ini dan tidak direspons, bisa saja tidak mencapai ke pemimpin agung mungkin karena tidak penting yang dibicarakan atau bisa juga diamnya sudah sebuah keputusan."
"Jadi menurut saya inilah yang menjadi salah satu kelemahan kita bernegosiasi dengan Iran. Pejabat Kemlu, diplomat kita tidak mengerti karakter Iran ini," ungkapnya.
Baca juga: AS Kepung Laut Dunia, Semua Kapal Tanker Iran Terancam Dicegat
Lebih lanjut, Indonesia dinilai perlu membenahi pendekatan diplomasi dengan memahami aspek psikologis, budaya dan sejarah hubungan dengan Iran.
Menurutnya, rekam jejak hubungan kedua negara juga memengaruhi dinamika negosiasi saat ini. Siswanto mencontohkan adanya kasus masa lalu yang dinilai dapat memengaruhi kepercayaan Iran terhadap Indonesia.
"Kita bukan tanpa catatan di mata Iran. Catatan ini sudah kita perbaiki belum? Misalnya yang sudah beredar juga, kita menahan kapal Iran kemudian merampas isinya berikut kapalnya terus kita mau lelang."
"Sementara Iran sejak kapal itu ditangkap sekitar tiga tahun yang lalu sudah bernegosiasi untuk melepaskan. Tetapi kita memimpong, kita lempar sana lempar sini. Saya dapat informasi ini dari pihak kedutaan," terangnya.
Selain faktor diplomasi, Siswanto juga menyoroti aspek teknis di lapangan yang dinilai turut memperumit proses negosiasi. Salah satunya terkait status bendera kapal yang justru berada di bawah yurisdiksi negara lain.
Menurutnya, hal ini membuat posisi Indonesia menjadi tidak cukup kuat dalam proses negosiasi langsung dengan Iran.
"Yang sudah muncul ke permukaan itu gini, bendera kapal. Yang tertahan itu Gamsunoro benderanya Panama, kemudian Pertamina Pride benderanya Singapura. Biasanya yurisdiksi negara bendera yang harus turun tangan menyelesaikan ini, bukan kita."
"Saya melihat dari awal kita sudah terjebak terutama Kementerian ESDM, Kementerian Luar Negeri. Hampir tidak ada tanda petik darah Indonesia kecuali nama di kedua kapal itu. Ya wajar dong Iran tidak merespons segera," jelas Siswanto.
Ia menambahkan, otoritas Iran umumnya akan menelusuri aspek legal formal seperti kepemilikan kapal, muatan, hingga negara bendera sebelum mengambil keputusan. Tanpa kejelasan aspek tersebut, proses negosiasi cenderung akan tertahan.
"Ini yang maju mungkin Pertamina, ESDM. Lah ini benderanya? Seperti itu kerumitannya. Entar dulu kata otoritas maritim Iran, sampai kalian menyelesaikan ini kita nggak akan berunding," ujar Siswanto.
