TRIBUNTRENDS.COM - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menegur Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Masud, terkait polemik penggunaan APBD untuk sejumlah fasilitas yang dinilai tidak prioritas, termasuk pengadaan kursi pijat.
Menurut Bima Arya, seorang kepala daerah seharusnya menempatkan kinerja dan kepentingan publik di atas kenyamanan pribadi, terlebih ketika kebijakan anggaran tersebut menjadi sorotan masyarakat.
Ia menegaskan bahwa esensi seorang pemimpin bukan terletak pada fasilitas yang dinikmati, melainkan pada capaian kerja dan manfaat yang dirasakan rakyat.
"Yang paling terakhir senang itu pemimpin. Yang paling terakhir enak itu pemimpin. Pemimpin itu bukan berorientasi pada fasilitas. Pemimpin itu pada karya dan kinerja," ujar Bima Arya di Plaza Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (27/4/2026).
Teguran tersebut muncul sebagai respons atas gelombang protes dan aksi demonstrasi di Kalimantan Timur yang mempersoalkan sejumlah pos anggaran yang dianggap kurang efisien oleh masyarakat.
Baca juga: Gubernur Kaltim Rudy Masud Bandingkan Adiknya dengan Adik Prabowo, Gerindra: Hati-hati Berkomentar
Bima Arya menjelaskan bahwa pemerintah pusat telah turun tangan dengan memberikan pendampingan serta mengirim tim inspektorat untuk menelaah catatan pada APBD daerah tersebut.
"Setiap perkembangan pasti kita sikapi. Ada dari Irjen yang kami turunkan ke sana gitu ya, teman-teman dari Otda yang juga berkomunikasi mengingatkan. Ya intinya, semangat efisiensi itu harus terus dipegang," tuturnya.
Meski Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyatakan bahwa pengadaan tersebut sudah sesuai prosedur formal, Bima Arya menekankan pentingnya mempertimbangkan aspek kepatutan dan etika dalam penggunaan anggaran publik.
“Walaupun secara formal prosedur itu sudah ditempuh ya, pembahasan-pembahasan itu, tapi kan kemudian ada prinsip efisiensi, ada juga soal etika. Nah ini yang harus diperhatikan betul oleh Pak Gubernur," kata Bima.
Mantan Wali Kota Bogor itu juga mendorong pemerintah daerah untuk tidak ragu membatalkan program atau pengadaan yang tidak memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.
"Ya kalau tidak prioritas ya batalkan saja. Ya kalau tidak dirasakan oleh warga, tidak usah dilanjutkan lagi, begitu," tegasnya.
Bima menegaskan bahwa keputusan akhir mengenai keberlanjutan anggaran kursi pijat tersebut berada di tangan pemerintah daerah, namun tetap dalam pengawasan pemerintah pusat dengan penekanan pada prinsip efisiensi.
"Ya kita serahkan kepada pemerintah daerah, yang kita ingin agar dikembalikan lagi kepada prinsip efisiensi," tuturnya.
Gubernur Kalimantan Timur, Rudi Mas’ud, mengambil langkah tegas dengan meniadakan keterlibatan keluarga dalam jabatan strategis di lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim.
Kebijakan ini muncul di tengah sorotan publik terkait polemik renovasi rumah jabatan (rujab) senilai Rp25 miliar.
Rudi menegaskan bahwa keputusan tersebut merupakan upaya untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan memastikan pemerintahan berjalan secara profesional.
"Mulai esok, kami meniadakan keterlibatan keluarga dalam posisi strategis yang berkaitan dengan pemerintah provinsi," ujarnya melalui akun Instagram h.rudymasud, Minggu (26/4/2026).
Ia juga menyoroti posisi wakil ketua tim ahli gubernur untuk percepatan pembangunan (TAGUPP) yang sebelumnya menjadi perhatian publik.
"Termasuk (posisi) wakil ketua tim ahli gubernur untuk percepatan pembangunan," kata dia.
Baca juga: Soal Rumah Dinas Gubernur Kaltim Rp5 M, Rudy Masud Minta Maaf, Ganti Kursi Pijat Pakai Uang Pribadi
Menurutnya, kebijakan ini penting untuk mencegah potensi konflik kepentingan sekaligus memperkuat penerapan prinsip meritokrasi dalam pemerintahan.
Rudi menekankan bahwa arah kebijakan ke depan akan lebih fokus pada transparansi dan akuntabilitas.
"Kami juga akan membuka ruang transparansi yang lebih luas agar setiap kebijakan bisa dipahami dan diawasi bersama," ujarnya.
Dengan langkah tersebut, ia berharap tata kelola pemerintahan di Kalimantan Timur semakin bersih, terbuka, dan dipercaya publik.
Rudi juga memberikan klarifikasi terkait pernyataannya sebelumnya yang sempat membawa-bawa pimpinan di tingkat nasional.
Pernyataan tersebut sempat memicu beragam penafsiran di masyarakat dan menjadi sorotan di ruang publik. Rudi menyampaikan permohonan maaf atas hal tersebut dan menegaskan bahwa tidak ada maksud membandingkan pihak mana pun.
"Tidak ada maksud sedikitpun untuk membawa dan membandingkan pihak manapun dalam konteks yang tidak semestinya. ke depan saya akan lebih berhati-hati dalam bertutur kata agar tidak menimbulkan persepsi yang keliru," kata dia.
Terkait perencanaan renovasi rumah dinas Rp25 miliar, Rudy mengatakan perencanaan tersebut sudah ada sebelum dia menjabat.
Rudy mengatakan kan menanggung sendiri biaya yang tidak berhubungan dengan fungsi kedinasan yakni kursi pijat dan akuarium laut.
"Saya akan menanggung secara pribadi item biaya renovasi rumah dinas di luar fungsi kedinasan termasuk kursi pijat dan akuarium air laut, seluruh item dalam renovasi akan kami evaluasi dan audit secara ulang secara terbuka agar masyarakat dapat melihat dengan jelas dan ikut mengawasi," kata dia.
Baca juga: Dugaan KKN dan Renovasi Rumah Dinas, Gubernur Kaltim Rudy Masud Pastikan Diaudit: Ini Rumah Rakyat
Kontroversi mencuat ketika Rudy menyinggung nama Hashim Djojohadikusumo dalam menjawab pertanyaan soal keberadaan adiknya, Hijrah Mas’ud, yang masuk dalam struktur TAGUPP sebagai wakil ketua.
Hal itu terjadi saat bincang santai bersama awak media di Hotel Atlet, Kamis (24/4/26),
Gubernur beralasan, penunjukan tersebut berkaitan dengan kebutuhan tertentu yang bersifat privat dan membutuhkan kepercayaan penuh.
"Semua adalah hak prerogatif Presiden Prabowo. Sama halnya dengan dirinya sebagai kepala daerah memilih tim ahli Gubernur Kaltim. Tentu, akan menunjuk orang-orang yang bisa bekerja dan berkomunikasi baik dengan saya," tuturnya.
Pernyataan tersebut kemudian memantik reaksi cukup keras dari kader Partai Gerindra.
Bendahara DPD Gerindra Kaltim, Sabaruddin Panrecalle menilai perbandingan antara peran Hashim di lingkup nasional dengan posisi Hijrah di daerah tidak bisa disamakan.
Menurut Sabaruddin, posisi Hashim yang dipercaya oleh Presiden Prabowo Subianto merupakan bagian dari hak prerogatif Presiden sebagai kepala negara.
Oleh karena itu, membandingkannya dengan kebijakan kepala daerah dinilai kurang tepat, bahkan berpotensi menimbulkan tafsir keliru di tengah masyarakat.
“Tidak apple to apple, kalau bandingkannya ke Presiden. Beliau simbol negara. Kalau mau
membandingkan, bandingkan gaya kepemimpinan, cara mengambil keputusan, atau bagaimana
merespons masyarakat. Jangan menyentuh hak prerogatif Presiden,” tegas Sabaruddin, Sabtu (25/4/2026).
Ia mengaku tersinggung dengan pernyataan tersebut, terlebih disampaikan dalam forum terbuka di hadapan media.
Sabaruddin mengingatkan, setiap pernyataan pejabat publik memiliki dampak luas, sehingga harus disampaikan dengan kehati-hatian dan pertimbangan matang.
“Saya pikir kepala daerah perlu lebih hati-hati berkomentar, apalagi membawa nama tokoh nasional atau partai. Ini bisa menimbulkan kegaduhan. Masyarakat melihat dan menilai,” ujarnya.
(TribunTrends/Tribunnews/Igman/Tribunnews)
