BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN – Isu pengambilalihan rekening kas masjid oleh pemerintah ramai beredar di media sosial dalam beberapa hari terakhir.

Narasi tersebut muncul melalui meme dan potongan video yang menampilkan seolah-olah ada kebijakan baru dari pemerintah terkait pengelolaan dana masjid.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalimantan Selatan, Muhammad Tambrin menegaskan, informasi yang beredar tersebut tidak benar.

Ia juga menyatakan, hal tersebut tidak pernah menjadi kebijakan Kementerian Agama Republik Indonesia.

Baca juga: Sidak di MAN 2 Banjarmasin, Kemenag Kalsel Ingatkan PPDB Harus Sesuai Ketentuan

“Isu itu hoaks. Tidak ada kebijakan pemerintah, khususnya Kementerian Agama, untuk mengambil alih pengelolaan dana kas masjid,” ujar Tambrin, Senin (27/4/2026).

Tambrin mengingatkan masyarakat untuk lebih cermat dalam menyaring informasi di media sosial menyusul beredarnya isu pengambilalihan rekening kas masjid oleh pemerintah.

Menurutnya, pengelolaan kas masjid tetap berada di tangan pengurus masing-masing, seperti Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) atau takmir, tanpa campur tangan pemerintah dalam bentuk penguasaan dana.

“Pernyataan itu tidak pernah disampaikan oleh Menteri Agama. Konten tersebut sengaja diframing dan menyesatkan,” katanya.

Ia menambahkan, pemerintah selama ini hanya berperan dalam pembinaan tata kelola masjid agar lebih profesional, transparan, dan akuntabel, bukan mengambil alih pengelolaan keuangan.

Tambrin menekankan pentingnya literasi digital di tengah maraknya arus informasi yang tidak seluruhnya dapat dipertanggungjawabkan.

Baca juga: Nasib Guru Madrasah yang Diduga Cabuli Sejumlah Muridnya, Kemenag Ambil Tindakan pada sang ASN PPPK

Masyarakat diimbau untuk melakukan verifikasi sebelum mempercayai maupun menyebarkan informasi, serta memastikan sumber berasal dari kanal resmi.

“Media sosial harus digunakan secara bijak. Jangan langsung membagikan informasi yang belum jelas kebenarannya,” ujarnya.

Ia berharap masyarakat tetap menjaga suasana kondusif serta tidak mudah terprovokasi oleh isu yang belum terverifikasi. (Banjarmasinpost.co.id/Muhammad Syaiful Riki)