TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PKB, Lalu Hadrian Irfani, meminta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) tidak gegabah menutup program studi (prodi) yang dinilai kurang relevan dengan kebutuhan industri.
Menurutnya, kebijakan strategis di sektor pendidikan tinggi harus disusun melalui kajian mendalam dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari akademisi, pelaku industri, hingga masyarakat.
"Harus ada kajian mendalam, dan prosesnya perlu melibatkan banyak pihak, termasuk akademisi, pelaku industri, serta masyarakat," ujar Lalu Ari kepada wartawan, Senin (27/4/2026).
Pernyataan itu disampaikan merespons wacana Kemendikti yang akan mengevaluasi, bahkan menutup, sejumlah program studi di perguruan tinggi.
Lalu Ari menilai pemerintah tidak bisa semata-mata mengukur relevansi prodi berdasarkan kebutuhan industri saat ini.
Ia mengingatkan, perkembangan industri bergerak sangat cepat dan kerap berubah dalam waktu singkat.
"Pertumbuhan industri sangat dinamis. Pemerintah sendiri belum tentu bisa memprediksi industri apa yang akan muncul ke depan," katanya.
Karena itu, keputusan menutup prodi dinilai harus mempertimbangkan kebutuhan jangka panjang, bukan sekadar tren pasar sesaat.
Politikus PKB itu juga menyoroti kemungkinan suatu program studi belum terserap optimal di dalam negeri, tetapi justru dibutuhkan di pasar internasional.
Menurut dia, persoalannya bukan selalu pada kualitas atau relevansi prodi, melainkan kesiapan ekosistem industri nasional.
"Bisa saja suatu prodi masih relevan dengan industri di luar negeri, tetapi industrinya belum berkembang di Indonesia. Dalam kondisi seperti itu, bukan prodinya yang tidak relevan, melainkan kita yang belum mampu menciptakan ekosistem industrinya," kata Lalu Ari.
Ia menegaskan, pemerintah tidak hanya bertugas menyesuaikan pendidikan dengan kebutuhan industri, tetapi juga mendorong lahirnya sektor-sektor industri baru.
"Perlu kajian yang benar-benar mendalam agar kebijakan yang diambil tidak justru merugikan masa depan pendidikan dan kebutuhan jangka panjang bangsa," pungkasnya.
Baca juga: Kemendikdasmen Buka Program Pendidikan Jarak Jauh, Sasar 3.500 Anak Putus Sekolah
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kemendikti, Badri Munir Sukoco, menyatakan pemerintah tengah menyiapkan evaluasi terhadap sejumlah program studi.
Langkah itu bertujuan meningkatkan relevansi pendidikan tinggi dengan kebutuhan pasar kerja dan industri strategis nasional.
"Bapak rektor yang ada di sini semuanya, ada kerelaan, nanti mungkin ada beberapa yang harus kami eksekusi dalam waktu tidak terlalu lama terkait dengan prodi-prodi, perlu kita pilih, kita pilah, dan kalau perlu ditutup untuk bisa meningkatkan relevansi," ujar Badri dalam Simposium Nasional Kependudukan 2026 di Badung, Bali, Kamis (23/4/2026).
Pemerintah menilai langkah tersebut diperlukan untuk mengurangi ketimpangan antara jumlah lulusan perguruan tinggi dan kebutuhan dunia kerja.
