TRIBUNNEWSMAKER.COM - Fenomena ribuan anak yang putus sekolah di Kota Bandung, Jawa Barat, kembali menjadi perhatian serius berbagai pihak, terutama pemerintah daerah dan pemerhati pendidikan.
Kondisi ini dinilai bukan sekadar masalah pendidikan semata, tetapi sudah menjadi persoalan sosial yang kompleks dan saling berkaitan.
Dari hasil berbagai temuan di lapangan, faktor ekonomi masih menjadi penyebab utama yang membuat banyak anak terpaksa menghentikan pendidikannya di tengah jalan.
Biaya sekolah, kebutuhan hidup sehari-hari, hingga tekanan ekonomi keluarga menjadi beban yang tidak mampu lagi ditanggung oleh sebagian orang tua.
Selain itu, perubahan gaya hidup di era digital juga turut memberikan dampak signifikan.
Baca juga: Fakta Baru Kasus Enuh Nugraha Alumni ITB, Dikenal Cerdas & Berprestasi, Jadi ODGJ Setelah Patah Hati
Kecanduan gadget dan penggunaan media sosial yang tidak terkontrol disebut membuat sebagian anak kehilangan fokus terhadap pendidikan dan lebih memilih aktivitas yang bersifat hiburan.
Tidak hanya itu, kurangnya pengawasan dari orang tua serta lingkungan pergaulan yang kurang mendukung juga memperparah kondisi tersebut.
Banyak anak yang akhirnya lebih tertarik menghabiskan waktu di luar sekolah dibandingkan mengikuti kegiatan belajar mengajar.
Pemerintah daerah bersama dinas terkait kini tengah berupaya melakukan pendataan ulang serta mencari solusi untuk menekan angka putus sekolah.
Program bantuan pendidikan dan pendekatan ke keluarga menjadi salah satu langkah yang mulai digencarkan.
Kondisi ini menjadi alarm bagi semua pihak bahwa pendidikan tidak hanya tanggung jawab sekolah, tetapi juga keluarga dan masyarakat secara luas.
Jika tidak segera ditangani, dikhawatirkan akan berdampak pada kualitas sumber daya manusia di masa depan.
Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bandung membeberkan faktor utama di balik tingginya angka anak putus sekolah di wilayahnya.
Selain permasalahan ekonomi yang klasik, fenomena kecanduan gawai atau gadget kini muncul sebagai penyebab signifikan anak-anak enggan melanjutkan pendidikan.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung, Asep Saeful Gufron, menjelaskan bahwa faktor ekonomi masih mendominasi alasan orangtua menghentikan sekolah anaknya.
Banyak anak yang akhirnya diminta membantu mencari nafkah daripada belajar di kelas.
"Penyebab anak putus sekolah itu, kemarin banyak yang faktor ekonomi. Jadi si anak itu sama orang tuanya daripada sekolah lebih baik kerja, misalnya jadi tukang parkir, terus dagang di pasar dan sebagainya," ujar Asep saat dihubungi, Senin (27/4/2026).
Selain itu, Asep juga mengungkap faktor lain yang telah menyebabkan ribuan anak tersebut harus putus sekolah.
Selain keterbatasan ekonomi orangtua, faktor kecanduan bermain ponsel juga ternyata menjadi salah satu penyebabnya.
"Jadi si anaknya itu, sama sekali tidak mau sekolah karena kecanduan gadget HP. Ini kondisi di lapangan seperti itu. Makanya, kita terus berupaya meyakinkan orang tua supaya anak itu mau sekolah lagi," katanya.
Sementara untuk menjamin pendidikan bagi anak yang putus sekolah di Kota Bandung tersebut, pihaknya memastikan sudah mengadakan berbagai macam program di antaranya, program kesetaraan paket A, B, dan C.
"Selain program kesetaraan, kita terus komunikasikan, kalau misalnya si anaknya dan orang tuanya mendukung masuk ke sekolah formal, kita fasilitasi karena kemarin banyak yang sudah kita fasilitasi juga," ucap Asep.
Dia memastikan, anak putus sekolah yang mengambil program kesetaraan tersebut sudah dilayani karena pola pembelajarannya dilakukan di setiap kecamatan masing-masing, kemudian pihaknya mendatangkan guru tutor.
"Jadi yang jelas, si anak tersebut nanti kalau mau melanjutkan itu sudah ada secara administratif dan dia minimal paham pola pembelajarannya seperti apa," ujarnya.
Sementara bagi siswa yang tidak mampu, pihaknya juga menjamin biaya pendidikan mereka agar mereka bisa tetap bersekolah dan mendapatkan ijazah supaya masa depannya bisa tetap terjamin.
"Ada yang kemarin terancam hampir putus sekolah, kita masukkan ke sekolah free tidak dipungut biaya, itu program Pemerintah Kota Bandung. Minimal si anak tersebut sekolah, itu dapat ijazah. Siapa tahu nanti nanti rubah pemikiran, dia mau kuliah kan sudah ada ijazah," kata Asep.
Jawa Barat mencatatkan angka anak tidak sekolah (ATS) tertinggi di Indonesia.
Berdasarkan data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), terdapat sebanyak 106.196 anak di Jawa Barat yang saat ini tidak mengenyam pendidikan formal.
Menanggapi fenomena tersebut, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan akan mengambil langkah serius.
Dalam waktu dekat, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat akan melakukan pendataan mendalam untuk memetakan sebaran anak tidak sekolah di setiap kabupaten dan kota.
"Ini yang menjadi perhatian kita hari ini. Nanti kita buat data, di mana saja anak-anak yang tidak sekolah itu," ujar Dedi saat ditemui di Kantor Bank Indonesia (BI) Jabar, Kota Bandung, Senin (27/4/2026), dilansir dari Kompas.com.
Strategi jemput bola ke desa-desa
Dedi menjelaskan bahwa pendataan ini bukan sekadar urusan administrasi, melainkan dasar untuk menentukan langkah penanganan yang tepat sasaran.
Setelah data terkumpul, pemerintah akan langsung turun ke lapangan untuk membujuk anak-anak kembali ke bangku sekolah.
"Nanti didatangi oleh aparat desa, dinas pendidikan kabupaten/kota, provinsi, dan tim pengawas untuk didorong kembali sekolah," tutur mantan Bupati Purwakarta tersebut.
Salah satu kebijakan kunci yang disiapkan Pemprov Jabar adalah jaminan biaya pendidikan.
Dedi menegaskan bahwa masyarakat tidak mampu tidak perlu mencemaskan biaya sekolah, baik di institusi negeri maupun swasta.
"Sekolah negeri dan swasta untuk masyarakat tidak mampu gratis. Di tingkat SD juga sudah ditanggung pemerintah daerah," ucap Dedi.
Dedi menekankan, khusus untuk jenjang Sekolah Dasar (SD), pembiayaan sudah sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah kabupaten dan kota.
Oleh karena itu, ia meminta peran aktif orangtua untuk memastikan anak-anak mereka tetap bersekolah.
"Tingkat SD kan free, udah ditanggung oleh bupati, walikotanya. Ini cara mendorong orangtua untuk menyekolahkan anak," katanya menambahkan.
Daftar daerah dengan angka putus sekolah tertinggi di Jawa Barat
Berikut adalah rincian 10 daerah dengan jumlah siswa putus sekolah tertinggi di masing-masing jenjang:
- Jenjang Sekolah Dasar (SD)
Kabupaten Bekasi: 545 siswa
Kabupaten Bogor: 533 siswa
Kabupaten Sukabumi: 485 siswa
Kabupaten Karawang: 418 siswa
Kabupaten Cianjur: 394 siswa
Kabupaten Garut: 383 siswa
Kabupaten Bandung: 345 siswa
Kabupaten Cirebon: 228 siswa
Kabupaten Subang: 221 siswa
Kota Bekasi: 209 siswa
- Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP)
Kabupaten Bogor: 254 siswa
Kabupaten Garut: 218 siswa
Kabupaten Cianjur: 144 siswa
Kabupaten Bandung: 85 siswa
Kabupaten Bekasi: 73 siswa
Kabupaten Sukabumi: 60 siswa
Kabupaten Indramayu: 57 siswa
Kabupaten Karawang: 56 siswa
Kabupaten Cirebon: 39 siswa
Kabupaten Tasikmalaya: 35 siswa
- Jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA)
Kabupaten Garut: 74 siswa
Kabupaten Bandung Barat: 28 siswa
Kabupaten Cianjur: 27 siswa
Kabupaten Tasikmalaya: 24 siswa
Kabupaten Bogor: 24 siswa
Kabupaten Bandung: 23 siswa
Kota Bandung: 17 siswa
Kabupaten Bekasi: 14 siswa
Kabupaten Sukabumi: 9 siswa
Kabupaten Indramayu: 8 siswa
- Jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
Kabupaten Bogor: 99 siswa
Kabupaten Cianjur: 86 siswa
Kabupaten Subang: 77 siswa
Kabupaten Sukabumi: 64 siswa
Kabupaten Garut: 52 siswa
Kabupaten Purwakarta: 48 siswa
Kabupaten Indramayu: 44 siswa
Kabupaten Karawang: 42 siswa
Kabupaten Bandung Barat: 39 siswa
Kabupaten Cirebon: 35 siswa
Pemetaan data ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pemangku kepentingan untuk melakukan intervensi kebijakan yang lebih spesifik, terutama di wilayah-wilayah dengan angka putus sekolah yang menonjol.
(TribunNewsmaker.com/Eri Ariyanto)
