Laporan Kontributor Tribunjabar.id Karawang, Cikwan Suwandi

KARAWANG, TRIBUNJABAR.ID – Angka Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kabupaten Karawang masih menjadi pekerjaan rumah serius bagi pemerintah daerah.

Berdasarkan data per 10 April 2026, jumlah ATS tercatat mencapai 29.181 anak.

Kepala Dinas Pendidikan dan Budaya Karawang, Wawan Setiawan, mengungkapkan dari jumlah tersebut, sebanyak 17.905 anak sudah kembali bersekolah.

“Sementara yang tersisa terdiri dari 1.259 anak putus sekolah (drop out) dan tidak melanjutkan, serta 10.017 anak yang belum pernah bersekolah,” ujar Wawan, Senin (27/4/2026).

Ia menjelaskan, data ATS tersebut bersumber dari Pusdatin yang disinkronkan dengan data kependudukan. Namun setelah dilakukan verifikasi di lapangan, jumlahnya mengalami perubahan.

Baca juga: Selain Faktor Ekonomi, Kecanduan Gadget Jadi Penyebab Ribuan Anak Putus Sekolah di Kota Bandung

“Dari data awal sekitar 29 ribu hingga 31 ribu, setelah diverifikasi menjadi sekitar 12 ribu hingga 14 ribu anak yang benar-benar masuk kategori tidak sekolah atau putus sekolah,” katanya.

Menurut Wawan, penanganan ATS menjadi salah satu indikator dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan. Ada tiga indikator utama yang menjadi acuan, yakni daya tampung sekolah, kesetaraan pendidikan, dan partisipasi anak usia dini (PAUD).

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemkab Karawang setiap tahun mengalokasikan anggaran sekitar Rp4,9 miliar. Anggaran itu digunakan untuk membantu sekitar 3.000 anak agar bisa kembali mengenyam pendidikan.

“Bantuan itu digunakan untuk kebutuhan seperti seragam, biaya belajar, serta pendidikan nonformal seperti paket A, B, dan C, maupun pelatihan keterampilan,” kata dia.

Meski begitu, jumlah tersebut dinilai masih jauh dari kebutuhan. Pasalnya, masih ada sekitar 8.000 hingga 9.000 anak yang belum tertangani.

“Karena keterbatasan anggaran, penanganannya dilakukan bertahap. Harapannya ke depan anggaran bisa ditingkatkan agar cakupan penanganan ATS lebih luas,” katanya.

Terkait penyebab, Wawan menyebut faktor ekonomi menjadi alasan paling dominan anak tidak melanjutkan pendidikan. Selain itu, kondisi keluarga seperti orang tua berpisah hingga anak yang harus membantu orang tua bekerja juga menjadi faktor lainnya.

“Mayoritas karena ekonomi. Ada juga yang ikut orang tua bekerja atau berpindah tempat tinggal sehingga tidak terdata,” kata dia. 

Baca juga: Siap Hadapi Bhayangkara FC, Bojan Hodak Sebut Mental Pemain Oke dan Evaluasi Finishing

Selain faktor tersebut, kendala administratif juga menjadi tantangan. Tidak sedikit anak yang sebenarnya sudah kembali bersekolah, namun tidak tercatat karena tidak melapor atau melanjutkan pendidikan di luar daerah.

“Ini yang membuat data harus terus diperbarui dan diverifikasi secara berkala,” katanya.

Pemerintah daerah pun berupaya meningkatkan angka partisipasi sekolah secara bertahap dalam lima tahun ke depan, seiring dengan target peningkatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Karawang.  (*)