Tribunlampung.co.id, Jakarta - Kehadiran pengamat politik Rocky Gerung dalam pelantikan menteri di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (27/4/2026), sempat menarik perhatian.
Pasalnya, Rocky dikenal sebagai sosok yang kerap melontarkan kritik tajam terhadap pemerintah dan jarang terlihat menghadiri acara resmi di lingkungan kekuasaan.
Pada pelantikan tersebut, Rocky datang mengenakan batik dan berdiri di antara tamu undangan saat Dudung Abdurachman dilantik sebagai Kepala Kantor Staf Presiden (KSP). Di waktu yang sama, Jumhur Hidayat juga dilantik sebagai Menteri Lingkungan Hidup.
Rocky tak menampik bahwa kehadirannya di Istana bisa memunculkan berbagai tafsir.
Namun ia menegaskan dirinya tetap berada di luar lingkar pemerintahan.
Baca juga: Terkuak Isi Perbincangan Rocky Gerung dengan Seskab Teddy Saat Pelantikan Menteri
Menurut Rocky, kehadirannya justru sebagai representasi masyarakat sipil yang tetap kritis terhadap kekuasaan.
“Saya sebagai wakil masyarakat sipil diundang untuk menjadi penanda bahwa kabinet itu juga jadi efektif kalau ada tokoh-tokoh, termasuk mantan narapidana,” ujar Rocky, sebagaimana dikutip dari Tribun-Medan.com.
Pernyataan tersebut juga menyinggung sosok Jumhur Hidayat, yang menurutnya memiliki rekam jejak intelektual kuat meski pernah tersandung persoalan hukum di masa lalu.
Bagi Rocky, latar belakang tersebut tidak otomatis menghapus kapasitas seseorang untuk berkontribusi dalam pemerintahan.
Ia juga mengaku datang untuk mendampingi Jumhur, figur yang sudah lama dikenalnya.
Menurut Rocky, Jumhur bukan sekadar aktivis, tetapi juga seorang pemikir yang memahami isu perburuhan, ekonomi hingga lingkungan.
“Jumhur itu mantan narapidana. Tapi dia seorang intelektual. Dia belajar tentang perburuhan, ekonomi, lingkungan dari ITB. Jadi karena dia saya kenal, maka saya dampingi itu,” kata Rocky.
Kehadiran Rocky di Istana dalam momen pelantikan ini memperlihatkan hubungan yang cukup dinamis antara kelompok masyarakat sipil dan pemerintah.
Di satu sisi ia tetap mempertahankan sikap kritisnya, namun di sisi lain tetap membuka ruang dialog dengan kekuasaan.
Dalam pelantikan yang sama, Presiden Prabowo Subianto juga melantik Hasan Nasbi sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi.
Nama Hasan sebelumnya sempat menjadi sorotan publik setelah komentarnya yang menyarankan media Tempo “memasak kepala babi” usai kantor media tersebut menerima kiriman kepala babi dari orang tak dikenal.
Meski sempat menuai kontroversi, Hasan kini kembali dipercaya bergabung dalam lingkar pemerintahan.
Ia masuk dalam daftar pejabat baru dalam perombakan Kabinet Merah Putih yang diumumkan Presiden Prabowo.
Hasan diketahui lahir di Bukittinggi, Sumatera Barat, pada 11 Oktober 1979.
Ia merupakan lulusan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.
Sebelumnya, Hasan juga pernah menjabat sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan.
Ia kemudian ditunjuk menjadi Komisaris PT Pertamina (Persero) berdasarkan keputusan Menteri BUMN dan pemegang saham perusahaan tersebut.
Kini, melalui Keputusan Presiden Nomor 53/P Tahun 2026, Prabowo kembali menunjuk Hasan sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi untuk sisa masa jabatan periode 2026–2029.
Dalam prosesi pelantikan, Hasan mengucapkan sumpah jabatan di hadapan presiden.
“Demi Allah saya bersumpah akan setia kepada UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya,” ucap Hasan mengikuti sumpah yang dibacakan Presiden.
