SRIPOKU.COM, MARTAPURA – Pemerintah Kabupaten OKU Timur melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) melakukan aksi proaktif guna memastikan pemenuhan hak sipil Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Melalui layanan "jemput bola", petugas melakukan perekaman data dan penerbitan KTP elektronik secara langsung di Lapas Kelas IIB Martapura, Senin (27/4/2026).

Kegiatan ini difokuskan bagi warga binaan yang belum memiliki data kependudukan valid atau NIK nonaktif.

Langkah ini sangat krusial mengingat validitas data kependudukan merupakan syarat utama untuk mengakses layanan kesehatan nasional.

Plt. Kepala Dinas Dukcapil OKU Timur, Hj. Sri Suhartati, S.E., M.M., yang memantau langsung jalannya pelayanan, menegaskan bahwa status hukum sebagai warga binaan tidak boleh menghalangi seseorang mendapatkan hak dasar sebagai warga negara.

"Kami ingin memastikan tidak ada satu pun warga binaan yang kehilangan haknya karena kendala administrasi. NIK yang tidak aktif berdampak besar, terutama dalam mengakses layanan kesehatan. Karena itu, kami hadir langsung ke sini," ujar Sri Suhartati.

Dalam kegiatan tersebut, tim teknis berhasil merekam data 82 WBP. KTP elektronik mereka pun langsung dicetak di lokasi menggunakan perangkat mobile biometrik.

Sri menjelaskan, validasi data ini menjadi pintu masuk agar para WBP dapat terintegrasi ke dalam skema Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan.

"Ketika data sudah valid, mereka bisa masuk skema PBI. Artinya, jika membutuhkan layanan medis, tidak lagi terkendala biaya maupun administrasi karena sudah ditanggung negara," tambahnya.

Pihak Disdukcapil mengapresiasi kerja sama pihak Lapas Kelas IIB Martapura yang kooperatif sehingga proses mulai dari pemindaian iris mata hingga pengambilan foto biometrik berjalan tertib.

Program ini menjadi bukti komitmen Pemkab OKU Timur dalam menghadirkan pelayanan publik yang inklusif dan menjangkau kelompok rentan.

Baca juga: Siapkan Tenaga Kerja Andal, 80 Pencaker Muara Enim Ikuti Pelatihan Berbasis Kompetensi