TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Selama ini, Bhinneka Tunggal Ika seringkali hanya dimaknai sebagai jembatan bagi perbedaan suku, ras, dan agama.
Namun, dari pusat peradaban Yogyakarta, sebuah narasi baru sedang disusun, bahwa keberagaman juga tentang 'lintas cara.'
Melalui aksi 1.000 anak tuli yang merapalkan Pancasila, Komisi Nasional Disabilitas (KND) ingin menegaskan bahwa inklusi adalah identitas baru kemerdekaan kita.
Upaya memperluas cakrawala keberagaman tersebut dimatangkan dalam sebuah pertemuan di Gedhong Wilis, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Senin (27/4/2026).
Komisioner KND, Fatimah Asri Mutmainnah, menemui Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X untuk menggalang dukungan bagi dua agenda besar yang akan menjadikan Yogyakarta sebagai panggung utama advokasi disabilitas nasional.
Fatimah Asri, yang akrab disapa Teh Aci, menjelaskan bahwa kehadiran KND di Yogyakarta membawa misi untuk menyuarakan isu disabilitas lebih luas melalui simbol-simbol kebangsaan.
Agenda pertama adalah seminar kebangsaan bertema disabilitas sebagai bagian dari keberagaman Indonesia yang dijadwalkan pada 1 Juni 2026, bertepatan dengan Hari Lahir Pancasila.
Seminar tersebut merupakan pembuka menuju puncak acara berupa pemecahan rekor Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) menjelang peringatan kemerdekaan 17 Agustus 2026.
Baca juga: Fakta Terungkap, Para Pengasuh Little Aresha Daycare Lakukan Kekerasan Atas Perintah Ketua Yayasan
Dalam aksi tersebut, 1.000 anak tuli akan membacakan teks Pancasila atau teks Proklamasi secara bersama-sama menggunakan bahasa isyarat.
Pemilihan Yogyakarta sebagai lokasi kegiatan menurut Teh Aci didasarkan pada kekuatan nilai historis dan sosial wilayah ini.
KND menilai suara-suara perubahan akan memiliki dampak lebih besar jika digemakan dari daerah yang dipandang sebagai pusat pergerakan.
“Kegiatan ini diadakan dalam rangka ketugasan KND, yakni melakukan pemantauan dan advokasi dalam pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Dan kami memilih DIY sebagai lokasi karena kami ingin isu disabilitas ini disuarakan di Jogja. KND menganggap Jogja sebagai pusat peradaban, di mana suara-suara gerakan sangat kuat ketika disuarakan dari Jogja,” papar Teh Aci seusai pertemuan.
Lebih dari sekadar pemecahan rekor, dua kegiatan ini dirancang untuk menggugah kesadaran publik bahwa disabilitas adalah bagian tak terpisahkan dari kemajemukan bangsa.
Paradigma keberagaman harus mulai bergeser dari sekadar identitas primordial menuju pengakuan terhadap keragaman cara berinteraksi.
“Intinya, tujuan dua kegiatan adalah bagaimana disabilitas ini perlu disuarakan sebagai bagian dari keragaman, jadi bagian dari Bhinneka Tunggal Ika. Sekarang itu sudah bukan lagi kita bicara hanya lintas agama atau budaya, tapi juga lintas cara,” imbuhnya.
Langkah KND ini mendapat sambutan hangat dari Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X.
Dukungan penuh dari Pemda DIY dipandang sebagai konsekuensi logis dari komitmen wilayah ini yang telah lama mengedepankan nilai-nilai inklusivitas dalam tata kelola daerahnya.
Bagi KND, Yogyakarta telah melampaui fase wacana dalam isu disabilitas dan telah memasuki tahap implementasi yang nyata.
Hal ini terlihat dari berbagai kebijakan daerah yang mulai mengadopsi standar aksesibilitas dan pemenuhan hak-hak dasar bagi para penyandang disabilitas.
”Sudah banyak praktik-praktik baik terkait pemenuhan hak penyandang disabilitas di Jogja, baik Kota Yogyakarta maupun di kabupaten lainnya. Maka tak heran jika beliau (Sri Sultan) sangat mendukung kegiatan kami,” ujar Teh Aci.
Melalui rangkaian kegiatan ini, pesan yang ingin disampaikan sangat jelas, bahwa kemerdekaan Indonesia yang dirayakan setiap Agustus harus bisa dirasakan getarannya oleh semua orang, termasuk melalui gerak isyarat 1.000 anak tuli. (*)
