BANJARMASINPOST.CO.ID, MARTAPURA - Kabupaten Banjar mendapat sorotan mengenai angka stunting atau gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi. Berdasarkan data dari Sistem Informasi Gizi Terintegrasi (Sigizi) Kalimantan Selatan, wilayah tersebut tercatat memiliki angka stunting tertinggi dibanding kabupaten/kota lain.
Wakil Ketua Tim Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting (TP3S) Banjar, Nashrullah Shadiq, mengungkapkan prevalensi stunting di kabupaten ini sekitar 26,85 persen.
“Kalau dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Kalsel, memang angka stunting Banjar masih yang tertinggi. Ini menjadi pekerjaan rumah (PR) besar bagi kami semua,” ujar Nashrullah.
Menurutnya, tingginya angka tersebut tidak terlepas dari sejumlah faktor. Salah satunya masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan layanan kesehatan dasar seperti posyandu.
Saat ini, cakupan penimbangan bayi di posyandu baru sekitar 77 persen. “Bisa saja bayi yang tidak datang ke posyandu kondisinya baik. Namun karena tidak ditimbang, data akhirnya terlihat lebih tinggi. Ini yang menjadi bias dalam pengukuran,” jelasnya
Baca juga: 144 Ribu Keluarga di Kalsel Berisiko Stunting, Kurangnya Asupan Gizi Hingga Infeksi Jadi Penyebab
Baca juga: Waspada Kencing Tikus
Karena itu, peningkatan partisipasi masyarakat menjadi salah satu strategi utama yang akan digenjot pemerintah kabupaten. TP3S Banjar berencana melakukan konsolidasi hingga tingkat desa dan rukun tetangga (RT) agar masyarakat yang memiliki bayi maupun ibu hamil lebih aktif ke posyandu.
“Tidak hanya tenaga kesehatan, tetapi aparat desa hingga RT juga akan dilibatkan untuk mengajak masyarakat memanfaatkan layanan posyandu,” katanya.
Selain itu, optimalisasi Tim Pendamping Keluarga (TPK) menjadi perhatian. Saat ini cakupan pendampingan keluarga baru sekitar 67 persen, sehingga masih banyak keluarga yang belum mendapatkan edukasi mengenai pola asuh dan pemenuhan gizi.
Di sisi lain, beberapa layanan intervensi gizi dinilai belum maksimal. Misalnya pemberian makanan tambahan (PMT), tablet tambah darah bagi ibu hamil, hingga pemenuhan gizi bagi balita. “Cakupan program-program ini harus kita dorong agar minimal bisa mencapai di atas 90 persen,” ujarnya.
Jika dilihat dari sebaran wilayah, tiga daerah dengan kasus stunting tertinggi berada di wilayah kerja Puskesmas Paramasan, Aluh-Aluh, dan Sungai Tabuk.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah daerah tengah menyiapkan data spasial stunting. Melalui pemetaan ini, wilayah dengan kategori risiko tinggi akan dianalisis lebih detail, termasuk kondisi lingkungan seperti sanitasi dan akses air bersih.
“Dengan data spasial kita bisa mengetahui daerah mana yang masuk kategori merah, sehingga intervensinya bisa lebih tepat sasaran,” kata Nashrullah.
Sedang Dinas Kesehatan Kalimantan Selatan tetap menjadikan penanganan stunting sebagai prioritas utama.
“Meski adanya efisiensi anggaran, program penurunan stunting masih menjadi prioritas dan tetap mendapat dukungan anggaran,” kata Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat (Kesmas), Rahmadi, Senin (27/4).
Rahmadi menyatakan pada 2026 justru terdapat tambahan alokasi anggaran secara khusus. Salah satunya melalui program Pemberian Pangan Keperluan Medis Khusus (PKMK).
Dinkes Kalsel juga menggiatkan sinergi lintas sektor dalam menjalankan program-program prioritas.
“Dinas kesehatan provinsi akan terus berupaya secara optimal bersinergi dengan lintas sektor terkait dalam melaksanakan program-program prioritas yang memiliki daya ungkit besar terhadap penurunan stunting,” jelasnya. (lis/sul)
