Selain itu, diserahkan pula Dana Bagi Hasil (DBH) triwulan pertama bulan April 2026 kepada seluruh daerah, di mana Kabupaten Poso menerima alokasi sebesar Rp15 miliar untuk menunjang belanja daerah tahun berjalan.

Dalam arahannya, Gubernur Anwar Hafid menegaskan bahwa Musrenbang bukan sekadar agenda tahunan, melainkan forum strategis untuk menyelaraskan arah pembangunan dari tingkat desa hingga provinsi.

“Kalau tidak disatukan, masing-masing berjalan sendiri. Di sinilah kita pastikan arah pembangunan jelas dan terintegrasi,” ujarnya.

Ia juga menyoroti isu-isu strategis seperti kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan yang memerlukan kolaborasi lintas sektor agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar tepat sasaran.

“Program harus menyentuh akar persoalan. Kita butuh sinergi kuat dan evaluasi berkelanjutan agar hasilnya nyata,” tegasnya.

Sementara itu, Bupati menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Poso siap mendukung penuh program prioritas Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, khususnya dalam penanganan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan, serta penguatan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal.

Baca juga: Matindas Janusanti Rumambi Apresiasi Paskah Nasional V, Tekankan Kerukunan dan Kepedulian Sosial

“Musrenbang ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Kami di Kabupaten Poso berkomitmen untuk memastikan setiap program pembangunan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Bupati.

Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh kepala daerah se-Sulawesi Tengah, unsur Forkopimda, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya, sebagai bentuk komitmen bersama dalam mewujudkan pembangunan yang terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan di Provinsi Sulawesi Tengah. (*)