TRIBUNNEWS.COM - Kanselir Jerman Friedrich Merz menilai Amerika Serikat sedang "dipermalukan" oleh kepemimpinan Iran.
Ia menyatakan bahwa pemerintahan Donald Trump kalah di meja perundingan dari Teheran, mengutip The Guardian.
Sebelumnya, Donald Trump membatalkan kunjungan para negosiator AS ke Islamabad untuk pembicaraan tidak langsung dengan delegasi Iran.
Putaran sebelumnya di ibu kota Pakistan dua minggu sebelumnya, saat JD Vance, wakil presiden AS, memimpin delegasi, berakhir tanpa kemajuan.
Penilaian Merz terhadap perundingan AS-Iran yang buntu ini diperkirakan akan memperdalam keretakan transatlantik antara AS dan sekutu NATO-nya, serta bertentangan dengan upaya Trump yang mencoba menggambarkan situasi tersebut secara positif.
Sehari sebelumnya, presiden AS mengatakan kepada Fox News:
"Kita memiliki semua kartu. Jika Teheran ingin berbicara, mereka dapat datang kepada kita atau menghubungi kita."
Berbicara kepada mahasiswa di Marsberg, Senin (27/4/2026), Merz menegaskan bahwa pihak Trump-lah yang justru tertekan dalam negosiasi.
“Jelas bahwa Iran sangat pandai dalam bernegosiasi, atau lebih tepatnya, sangat terampil dalam tidak bernegosiasi, membiarkan Amerika datang ke Islamabad lalu pulang tanpa hasil apa pun,” ujarnya.
“Seluruh bangsa dipermalukan oleh kepemimpinan Iran, terutama oleh apa yang disebut Garda Revolusi. Karena itu, saya berharap situasi ini segera berakhir.”
Baca juga: Iran Tawarkan Kesepakatan Akhiri Blokade Hormuz Tanpa Bahas Nuklir, Trump Belum Luluh
Iran mengajukan proposal baru pada Senin (27/4/2026) untuk kesepakatan gencatan senjata yang berfokus pada pembukaan Selat Hormuz, dengan pembahasan soal nuklir, rudal, sanksi, dan isu lain ditunda, menurut pejabat kawasan.
Berdasarkan rancangan undang-undang yang sedang disiapkan parlemen Iran, para pengirim barang akan dikenakan biaya atas "layanan" melintasi selat tersebut, yang sebelumnya gratis sebelum perang.
Pejabat Iran menyatakan bahwa Teheran hanya bersedia membahas isu nuklir setelah blokade AS dicabut.
Para negosiator Iran juga menghadapi tekanan domestik dari Korps Garda Revolusi Islam serta opini publik untuk tidak membahas program nuklir.
Para mediator menilai pendekatan ini sulit berhasil karena tidak akan memenuhi tujuan utama AS, yakni mengakhiri program nuklir Iran secara permanen.
“Hormuz hanyalah dampak dari perang, jadi bagaimana bisa dibahas lebih dulu?” ujar seorang diplomat yang mengetahui pembicaraan tersebut.
Organisasi Maritim Internasional (IMO) PBB menolak gagasan pungutan biaya bagi kapal yang melintasi Selat Hormuz.
Sekretaris Jenderal IMO, Arsenio Dominguez, menegaskan:
“Tidak ada dasar hukum untuk mengenakan pajak, bea, atau biaya apa pun di selat untuk navigasi internasional.”
Namun, tawaran “Hormuz lebih dulu” menunjukkan pergeseran posisi Teheran.
Sebelumnya, Iran menggunakan ancaman blokade minyak dan gas sebagai alat tawar untuk memperoleh jaminan keamanan.
Setelah kegagalan perundingan Islamabad, Trump memberlakukan blokade balasan terhadap pengiriman yang menggunakan pelabuhan Iran, sehingga memperparah krisis ekonomi negara tersebut.
Dana Moneter Internasional memperkirakan, ekonomi Iran akan terkontraksi 6,1 persen tahun ini, dengan inflasi tahunan mendekati 70 persen.
Blokade AS juga menghambat kapal tanker kosong Iran kembali ke pelabuhan untuk penyimpanan, sehingga memperburuk masalah kapasitas penyimpanan dan berpotensi merusak sektor energi dalam jangka panjang.
Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin di Moskow pada Senin (27/4/2026), sebagian untuk mencari solusi atas dampak blokade tersebut.
Menurut media resmi, Putin berjanji akan melakukan segala upaya untuk mendukung kepentingan Iran dan stabilitas kawasan.
Araghchi menyatakan, dunia kini menyadari kekuatan Iran.
“Republik Islam Iran adalah sistem yang stabil, kokoh, dan kuat,” ujarnya.
Baca juga: 5 Populer Internasional: Rusia Jual 22 Ton Emas - Kata Analis soal Target Perang Iran Sebenarnya
Analis hubungan Rusia-Iran, Nikita Smagin, menyebut pembicaraan tersebut mencakup dukungan militer dan ekonomi Rusia, termasuk jalur perdagangan alternatif.
“Jika blokade AS berlanjut, Laut Kaspia dan jalur darat melalui Rusia akan menjadi salah satu sedikit jalur yang tersisa bagi Iran untuk terhubung dengan pasar global,” tulisnya.
Israel sebelumnya menyerang jalur Kaspia pada Maret dengan membombardir Bandar Anzali, pelabuhan Iran.
Namun, jalur tersebut belum mampu menggantikan peran Selat Hormuz yang sebelumnya menjadi pintu bagi lebih dari 90 persen perdagangan Iran.
Direktur proyek Iran di International Crisis Group, Ali Vaez, menilai Trump salah menghitung dampak tekanan ekonomi terhadap Iran.
“Blokade memang memperparah penderitaan ekonomi, tetapi Iran melihat situasi ini sebagai pertempuran eksistensial dan siap menanggung biaya lebih besar,” katanya.
Ia juga menilai, Trump menghadapi tekanan domestik, seperti harga bahan bakar dan inflasi, serta kepentingan geopolitik menjelang pertemuan dengan Xi Jinping dan penyelenggaraan Piala Dunia.
Jika Trump menerima tawaran Iran untuk membuka kembali Selat Hormuz, ia bisa mengklaim kemenangan.
Namun, kesepakatan itu tetap membuat Iran memiliki sekitar 440 kg uranium yang diperkaya tinggi, cukup secara teori untuk belasan hulu ledak nuklir.
Ariane Tabatabai dari Chicago Council on Global Affairs menyatakan Iran juga mampu membangun kembali kekuatan militernya dengan cepat.
“Doktrin militer mereka berbasis pada kemampuan yang murah, mudah dipelihara, dan cepat digunakan,” ujarnya.
Mengutip Al Jazeera, Selasa (28/4/2026), Gedung Putih telah mengonfirmasi bahwa proposal Iran untuk mengakhiri perang sedang dibahas.
Sekretaris Pers Karoline Leavitt menyatakan bahwa meskipun proposal tersebut tengah dipertimbangkan, garis merah AS tetap berlaku.
Mengutip NHK, "garis merah" AS yang dimaksud mencakup pencegahan proliferasi nuklir dan pengendalian ketidakstabilan regional, termasuk penghentian total pengayaan uranium, pembongkaran fasilitas nuklir utama, pengambilan kembali material yang telah diperkaya tinggi, serta penghentian pendanaan terhadap kelompok proksi regional seperti Hamas, Hizbullah, dan Houthi.
Garis merah tambahan juga mensyaratkan pembukaan penuh Selat Hormuz tanpa pungutan biaya.
Sementara itu, seorang pejabat AS mengatakan bahwa Donald Trump tidak senang dengan proposal Iran karena proposal tersebut tidak membahas program nuklir Iran.
“Dia tidak menyukai proposal itu,” kata pejabat AS tersebut, mengutip Reuters.
(Tribunnews.com, Tiara Shelavie)
