TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Anggota DPR RI Faujia Helga Tampubolon menceritakan perjuangannya mendorong berbagai program pembangunan untuk Papua Barat Daya yang hingga kini masih terkendala persoalan administrasi dan validitas data di daerah.

Baca juga: Maruarar Sirait Tinjau Permukiman Kumuh Kota Sorong, Renovasi Rumah Dipercepat

Di hadapan awak media, Faujia tak kuasa menahan air mata saat menceritakan sejumlah program yang seharusnya menjadi hak masyarakat Papua Barat Daya, namun terpaksa dialihkan ke daerah lain.

“Saya sampai menangis. Ada program dana BUMDes sebesar Rp75 juta per desa, tetapi harus dialihkan ke provinsi lain karena data kita tidak memenuhi syarat. Padahal itu hak kita,” ujarnya dengan suara bergetar, Senin (27/4/2026).

Baca juga: Papua Barat Daya Dapat Jatah 3.107 Rumah Layak Huni, Menteri PKP: Eksekusi Mulai Mei 2026

Sebagai anggota DPR RI, ia mengaku aktif mengusulkan berbagai program dari kementerian untuk mendukung pembangunan daerah, seperti program perumahan, penanganan kawasan kumuh, hingga pemberdayaan ekonomi desa.

Namun, banyak usulan tersebut tidak dapat direalisasikan karena tidak memenuhi persyaratan administrasi yang ditetapkan pemerintah pusat, terutama terkait kelengkapan data dan legalitas.

“Banyak program yang bisa dibawa ke sini, tetapi terkendala data. Syarat dari kementerian sangat ketat. Jika tidak terpenuhi, program tidak bisa masuk ke dalam sistem,” jelasnya.

Faujia menuturkan, sebagai provinsi baru, Papua Barat Daya masih menghadapi tantangan dalam penataan sistem administrasi, termasuk sinkronisasi data antara pemerintah kabupaten/kota dan provinsi.

Kondisi ini berdampak langsung pada peluang masuknya program strategis dari pusat yang seharusnya dapat mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Ini bukan karena kurangnya perhatian, tetapi karena secara administrasi kita belum sepenuhnya siap. Hal ini harus segera dibenahi bersama,” tegasnya.

Baca juga: Maruarar Sirait: Ada Warga Sorong Menanti Perhatian Pemerintah Hingga 30 Tahun

Ia juga mencontohkan beberapa usulan wilayah yang tidak dapat diproses karena terkendala legalitas lahan dan dokumen pendukung, sehingga harus digantikan dengan lokasi lain yang administrasinya lengkap.

Meski demikian, Faujia menegaskan akan terus memperjuangkan agar Papua Barat Daya mendapatkan porsi program pembangunan yang lebih besar ke depan.

“Saya mohon pemerintah daerah segera memperbaiki data. Jika data siap, banyak program bisa masuk ke Papua Barat Daya,” ujarnya.

Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci agar peluang pembangunan tidak kembali terlewatkan.

“Ini bukan soal siapa yang salah, tetapi bagaimana kita bekerja sama agar hak masyarakat benar-benar terwujud,” pungkasnya. (tribunsorong.com/ismail saleh)