Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Calvin Louis Erari

TRIBUN-PAPUA.COM, Nabire - 8 bupati di Provinsi Papua Tengah berkumpul untuk mengadu program unggulan daerah mereka dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Otonomi Khusus (Otsus) dan RKPD Tahun 2027. 

Di meja perundingan ini, setiap kepala daerah hanya diberikan jatah 10 program prioritas untuk disinkronkan dengan kebijakan provinsi demi memastikan anggaran Otsus benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat adat hingga ke tingkat kampung.

Baca juga: Astra Motor Sorong Bawa Vario 125 Street dan Servis Murah ke Halaman Masjid Al Maarif

Acara yang diselenggarakan di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah, Jalan Jenderal Sudirman, Distrik Nabire akan berlangsung selama tiga hari terhitung sejak 28 hingga 30 April 2026.

​Musrenbang yang berlangsung di ibu kota provinsi Papua Tengah tersebut, dihadiri 8 bupati yaitu Bupati Nabire Mesak Magai, Bupati Puncak Jaya Yuni Wonda, Bupati Puncak Elvis Tabuni, Bupati Deiyai Melkianus Mote, Bupati Paniai Yampit, Bupati Dogiyai Yudas Tebai, serta Bupati Intan Jaya Aner Maisini.

​Kepala Baperida Papua Tengah, Elieser Yogi, menjelaskan, Musrenbang kali ini mengusung tema “Penguatan ekonomi lokal dan daya saing daerah berbasis potensi wilayah”.

Baca juga: ASN Mimika Kini Bisa Naik Pangkat Tiap Bulan Tanpa Tunggu Periode April dan Oktober

Tema ini dipilih sebagai upaya konkret pemerintah dalam menggali keunggulan komparatif setiap daerah di Papua Tengah agar mampu bersaing di level nasional.

​"Kami ingin menyempurnakan rancangan RKPD 2027 dengan mengidentifikasi usulan dari 8 kabupaten untuk diintegrasikan ke dalam program prioritas provinsi," kata Elieser dalam sambutannya.

​Selain penyelarasan program, kegiatan ini menekankan pada transparansi dan efektivitas penggunaan Dana Otsus.

Baca juga: Pemerintah Dampingi 200 Pelaku Usaha OAP Biak Taklukkan Sistem Tender Digital

Pemerintah berkomitmen memastikan bahwa alokasi dana tersebut berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, terutama dalam mendorong partisipasi aktif masyarakat adat, perempuan, dan pemuda melalui perencanaan yang inklusif.

​Lanjut Elieser, Musrenbang ini diikuti oleh sekitar 600 peserta dari perwakilan OPD di lingkungan Pemprov Papua Tengah serta delegasi dari delapan kabupaten untuk mempertajam arah kebijakan yang ada.

Pemateri yang hadir di sana adalah Staf Khusus Mendagri, pejabat Kementerian Bappenas, Kepala BPKP, hingga akademisi dari Universitas Terbuka dan mitra pembangunan SKALA.

​Dalam sesi teknis, setiap kabupaten diberikan kesempatan untuk menyampaikan 10 program prioritas mereka.

Baca juga: TNI Benarkan Tembak Mati Pentolan KKB Jeki Murib, Ini Deretan Aksi Kejahatannya

"Program-program tersebut harus selaras dengan visi-misi pembangunan Papua Tengah yang mencakup lima bidang utama, Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi, Infrastruktur, serta Pelayanan Publik lainya," ujarnya.

Elieser berharap pada momen ini tercipta sinkronisasi yang kuat antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten guna menjamin pembangunan yang berkelanjutan, berkeadilan, dan tepat sasaran bagi seluruh rakyat Papua Tengah.(*)