TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, Lampung Barat - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Provinsi Lampung membahas implementasi kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha di Lampung Barat.

Hal itu dilakukan saat audiensi dengan Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus di Lamban Dinas, Senin (27/4/2026).

Audiensi dipimpin langsung Kepala BPJPH Provinsi Lampung Saluddin, didampingi jajaran. Turut hadir Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pirwan serta sejumlah Kepala Perangkat Daerah.
  
Saluddin mengatakan, pertemuan ini menjadi momentum untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam meningkatkan layanan sertifikasi halal di Lampung, khususnya Lampung Barat.

Menurutnya, melalui kerja sama ini diharapkan proses pendampingan, pendaftaran, hingga penerbitan sertifikat halal bagi pelaku usaha dan UMKM dapat berjalan lebih mudah, cepat, dan tepat sasaran.

"Kami ingin memastikan seluruh pelaku usaha, khususnya UMKM di Lampung Barat, tidak terkendala mengurus sertifikat halal. Ini penting untuk perlindungan konsumen dan daya saing produk," ujar Saluddin.
 
Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus menyambut baik audiensi tersebut. Menurutnya, langkah ini merupakan wujud komitmen bersama dalam mendorong pelaku usaha dan UMKM naik kelas, meningkatkan daya saing produk, serta memberikan jaminan kehalalan produk bagi masyarakat secara luas.

"Pemerintah Kabupaten Lampung Barat siap mendukung penuh. Target kita pengusaha di Lampung Barat, baik produk siap saji maupun bahan olahan, bersertifikat halal," tegas Parosil.

Parosil mengaku ini akan menjadi terobosan dan motivasi baru bagi Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, sebab sejauh ini banyak pelaku usaha yang mempertanyakan prosedur sertifikat halal.

"Pada dasarnya masyarakat antusias menyambut sertifikasi halal, akan tetapi masih terkendala oleh kurangnya pengetahuan terkait prosedurnya. Perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat terkait proses pengurusan jaminan produk halal," tandas dia.

(TRIBUNLAMPUNG.CO.ID/rls)