Laporan Wartawan Tribun-Papua.com, Noel Iman Untung Wenda

TRIBUN-PAPUA.COM, WAMENA - Kabupaten Mamberamo Tengah kembali menjadi sorotan publik setelah aksi demonstrasi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berujung pada pemalangan kantor bupati. Aksi tersebut dipicu oleh tuntutan pembayaran insentif serta hak-hak pegawai yang belum diselesaikan oleh pemerintah daerah.

Wakil Bupati Mamberamo Tengah, Itaman Tago, meminta bupati segera melakukan evaluasi internal guna memastikan roda pemerintahan tetap berjalan optimal. Ia juga menekankan pentingnya pembagian kewenangan yang jelas antara pimpinan daerah.

Menurutnya, sebelumnya para ASN telah menyampaikan aspirasi mereka yang diterima langsung oleh bupati, wakil bupati, sekretaris daerah, serta jajaran pemerintah daerah. Dalam pertemuan tersebut, pemerintah berjanji akan menyelesaikan tuntutan ASN dalam waktu satu minggu.

Baca juga: Pemkab Biak Numfor Gandeng KPKNL Kelola Piutang Rp64 Miliar Demi Genjot PAD

Namun hingga Senin, 27 April 2026, penyelesaian tersebut belum maksimal. Kondisi ini berdampak pada terganggunya pelayanan publik serta aktivitas pemerintahan di Mamberamo Tengah.

“Itu harus dievaluasi. Mana yang menjadi tugas wakil, mana yang menjadi kewenangan bupati harus jelas. Kalau tidak ada pembagian tugas, bagaimana persoalan di daerah bisa diselesaikan,” tegas Itaman Tago di Memberamo Raya, Selasa, (28/04/2026).

Ia menyatakan kesiapannya untuk membantu menyelesaikan berbagai persoalan apabila diberikan kewenangan yang jelas. Menurutnya, ketidakjelasan peran justru memperlambat penyelesaian masalah yang terjadi di tengah masyarakat.

Baca juga: Bupati Biak Numfor Lepas 250 Atlet Papua Perebutkan Hadiah Rp149 Juta di Hadi Open

Wakil bupati berharap evaluasi segera dilakukan agar pemerintahan di Mamberamo Tengah dapat berjalan lebih efektif, solid, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Ia mengingatkan bahwa kondisi seperti ini dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

“Jangan sampai ke depan kejadian seperti ini terulang lagi. Ini menjadi contoh buruk dan penilaian publik bahwa pemerintah tidak mampu menyelesaikan persoalan kecil,” ujarnya.

Aksi demonstrasi ASN ini menjadi peringatan bagi pemerintah daerah untuk segera mengambil langkah konkret dalam menyelesaikan hak-hak pegawai sekaligus memperbaiki tata kelola pemerintahan.(*)