TRIBUNPAPUABARAT.COM, MANOKWARI - Sejumlah organisasi kemasyarakatan (Ormas) di Manokwari menggelar aksi damai menuntut penghentian operasi militer di wilayah Papua menyusul insiden yang diduga menewaskan puluhan warga sipil di Distrik Kembru, Kabupaten Puncak, Papua Tengah.

Aksi gabungan ormas pada Senin (27/4/2026) itu melibatkan Parlemen Jalanan (Parjal), Gerakan Noken Kasuari, hingga Pilar Pemuda Rakyat Papua Barat. 

Massa terpantau membawa spanduk dan berorasi bergantian, menyoroti dampak kemanusiaan akibat konflik bersenjata.

Dalam tuntutannya, massa mendesak penarikan pasukan dari daerah konflik, investigasi independen atas peristiwa penembakan, serta jaminan perlindungan bagi warga terdampak, termasuk pengungsi.

Mereka juga meminta pemerintah memastikan bantuan kemanusiaan berupa pangan, layanan kesehatan, dan pendidikan.

Baca juga: Demo Mahasiswa di Manokwari Berlangsung Tertib, Polisi Utamakan Pendekatan Persuasif

Panglima Parjal Papua Barat, Ronald Mambieuw, menegaskan persoalan Papua bukan semata isu keamanan, melainkan kemanusiaan dan keadilan.

“Negara harus hadir dengan cara yang lebih manusiawi dan adil. Pendekatan militer tidak akan menyelesaikan persoalan,” ujarnya.

Massa mendorong pemerintah membuka ruang dialog yang melibatkan seluruh pihak sebagai langkah penyelesaian konflik jangka panjang.

Perwakilan DPR Papua Barat yang menerima aspirasi menilai aksi damai tersebut sah dan patut menjadi perhatian pemerintah.

Aksi berlangsung tertib dengan pengawalan aparat kepolisian.

Massa berharap pemerintah pusat segera mengambil langkah konkret untuk menciptakan situasi aman, damai, dan menjamin perlindungan bagi masyarakat sipil di wilayah konflik.