Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Anggota DPD RI asal Lampung, Bustami Zainudin, menegaskan penanganan banjir di Kota Bandar Lampung tidak bisa hanya difokuskan pada wilayah hilir, tetapi harus menyasar akar persoalan di bagian hulu.

Hal tersebut disampaikan Bustami dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema “Roadmap Penanganan Banjir Bandar Lampung: Solusi Infrastruktur, Lingkungan, dan Kebijakan” yang digelar di kampus IIB Darmajaya, Bandar Lampung, Selasa (28/4/2026). 

Menurutnya, banjir yang kerap terjadi merupakan dampak dari kebijakan yang tidak berjalan optimal, termasuk berkurangnya ruang terbuka hijau (RTH) dan lemahnya pengawasan pembangunan.

“Banjir ini jangan hanya bicara di hilir. Kita harus bicara dari belakang atau hulunya. Penyebabnya harus kita akui, kalau memang ada kebijakan yang tidak berjalan, ya kita koreksi,” kata Bustami.

Ia menyoroti kondisi Kota Bandar Lampung yang dinilai sudah minim ruang terbuka hijau.

Padahal, keberadaan RTH sangat penting sebagai area resapan air untuk mengurangi potensi banjir.

“Hari ini Bandar Lampung hampir tidak ada lagi ruang terbuka hijau. Ini yang harus kita sadari bersama. Penanganan hilir penting, tapi hulu juga harus dikonservasi,” ujarnya.

Bustami juga membandingkan dengan kebijakan di Jakarta yang setiap tahunnya mengalokasikan anggaran untuk pengadaan dan pengembangan ruang terbuka hijau ramah anak.

Selain itu, ia menekankan pentingnya pengawasan terhadap pembangunan fisik di lapangan.

Menurutnya, masih banyak bangunan yang diduga tidak sesuai izin, namun luput dari tindakan tegas aparat berwenang.

“Masa bangunan besar seperti itu tidak terlihat? Kalau tidak sesuai izin, kenapa tidak ditegur? Ini soal ketegasan. Yang punya kewenangan harus berani bertindak,” tegasnya.

Bustami berharap ke depan ada langkah konkret dan ketegasan dari pihak berwenang dalam mengendalikan pembangunan serta memperkuat konservasi wilayah hulu, guna menekan risiko banjir di Bandar Lampung.

(Tribunlampung.co.id/Riyo Pratama)