TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyatakan bahwa pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi perlintasan sebidang kereta api, khususnya di wilayah padat penduduk seperti Bekasi.
Prabowo menginstruksikan pembenahan 1.800 perlintasan sebidang untuk mencegah kecelakaan lalu lintas.
"Secara garis besar, memang kita perhatikan lintasan-lintasan kereta api ini banyak yang tidak dijaga. Di Jawa ada 1.800 titik yang juga lintasan seperti ini. Ini dari zaman Belanda, sudah berapa puluh tahun. Kita akan selesaikan semua itu. Saya sudah perintahkan segera kita akan perbaiki semua lintasan tersebut," ujar Prabowo usai menjenguk para korban kecelakaan kereta api di RSUD Bekasi, Selasa (28/4/2026).
Ia menambahkan, pembangunan flyover di atas perlintasan sebidang di Bekasi amat mendesak.
Pemerintah pusat bakal memberikan bantuan pada Pemda Bekasi agar pembangunan flyover dapat segera terealisasi.
"Kami segera akan atasi, Pemerintah Daerah Bekasi telah mengajukan dibuat flyover. Saya sudah setujui segera dibangun flyover langsung oleh Bantuan Presiden," ucap Prabowo.
Pembenahan perlintasan sebidang ini penting demi meningkatkan keselamatan lalu lintas.
"Nanti pelaksananya (pembangunan) kita tunjuk. Kita perhitungkan (anggaran) sekitar hampir Rp 4 triliun," ujarnya.
Prabowo pun menyampaikan belasungkawa secara langsung kepada para korban dan keluarga, serta memastikan pemerintah akan bergerak cepat untuk menangani dampak kecelakaan tersebut.
"Tentunya kita semua prihatin dengan kecelakaan yang telah terjadi. Atas nama pribadi dan atas nama pemerintah, saya ucapkan belasungkawa atas kejadian yang telah terjadi," ujarnya.
Menteri PPPA Arifah Fauzi mengusulkan perubahan penempatan gerbong khusus perempuan pada rangkaian KRL.
Usulan ini menyusul tabrakan yang melibatkan KRL dan Kereta Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur pada Senin (27/4/2026) malam.
Arifah mengatakan, usulan tersebut sudah disampaikan kepada PT Kereta Api Indonesia (KAI).
Baca juga: Danantara Percepat Flyover Bekasi Respons Tragedi Maut KRL-Argo Bromo
Selama ini, gerbong khusus perempuan ditempatkan di bagian depan dan belakang rangkaian kereta untuk menghindari penumpukan penumpang.
“Kalau tadi kami ngobrol dengan KAI, kenapa ditaruh di paling depan dan belakang itu supaya tidak terjadi rebutan. Tapi dengan peristiwa ini, kami mengusulkan kalau bisa gerbong perempuan ditempatkan di tengah,” ujar dia saat mengunjungi korban di RSUD Bekasi, Jawa Barat, Selasa (28/4/2026).
Arifah beralasan, perubahan gerbong khusus perempuan ini menjadi bagian tengah dinilai lebih aman, terutama dalam situasi darurat atau kecelakaan.
Dengan posisi tersebut, gerbong perempuan tidak berada di titik paling rawan saat terjadi kecelakaan.
Ia menjelaskan, gerbong bagian depan dan belakang dapat diisi penumpang laki-laki, sementara yang khusus perempuan berada di bagian tengah rangkaian.
“Jadi yang laki-laki di ujung depan dan belakang sementara yang perempuan di tengah,” jelasnya.
Meski demikian, usulan ini masih akan dibahas lebih lanjut bersama pihak terkait.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengaku tak sependapat dengan usulan pemindahan gerbong wanita pada rangkaian KRL Commuter Line ke tengah, buntut insiden tabrakan antara KRL dan Kereta Api Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur pada Senin (27/4/2026) malam.
Usulan pemindahan gerbong wanita di KRL ke bagian tengah ini sebelumnya diungkap oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi.
Menurut AHY, baik wanita maupun laki-laki memiliki kedudukan sama dan berhak atas keamanan yang sama dalam penggunaan transportasi publik.
Pemberian jaminan keamanan dalam penggunaan transportasi publik ini juga tak boleh memandang gender, karena baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama untuk memperoleh keamanan.
"Jadi yang kita fokuskan adalah bukan perempuan dan lakinya, tetapi bagaimana sistem transportasi kereta dan sistem transportasi publik lainnya ini aman, selamat, menghadirkan rasa aman, nyaman."
"Dan juga safety first itu benar-benar bukan hanya menjadi jargon, tapi benar-benar bisa kita terapkan dengan baik," ucap AHY di RSUD Kota Bekasi, Selasa (28/4/2026).
Meski demikian, AHY menyadari akan adanya kekhawatiran karena posisi perempuan yang notabene adalah kelompok rentan, justru mendapat risiko tertinggi, seperti insiden tabrakan KRL dan KA Argo Bromo Anggrek kemarin.
"Memang belum pernah terjadi sebelumnya ada tumbukan dari KRL dari belakang dihantam. Dan kebetulan yang paling belakang adalah kereta khusus wanita."
"Jadi pasti ada concern mengapa justru yang paling rentan yang kita siapkan secara khusus selama ini gerbongnya, justru yang mendapatkan bisa dikatakan risiko yang paling tinggi," ungkap AHY.
Korban meninggal dunia akibat kecelakaan kereta di perlintasan Stasiun Bekasi Timur kini bertambah.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menyampaikan per Selasa (28/4/2026) siang ini jumlah korban meninggal dunia menjadi 15 orang.
Menurutnya rincian korban meninggal dunia di antaranya 10 jenazah di RS Polri, 3 jenazah di RSUD bekasi, 1 jenazah di RS Bela, dan 1 jenazah di RS Mitra Keluarga Bekasi Timur.
Kombes Budi menuturkan untuk korban luka-luka tercatat sebanyak 76 orang.
"Total korban luka dan meninggal dunia 91 orang," ungkapnya.
RS Bhayangkara Tk.I Pusdokkes Polri melakukan proses identifikasi korban meninggal dunia dalam kecelakaan kereta api di Bekasi.
Sebanyak 10 kantong jenazah telah diterima sejak Selasa (28/04/2026) pukul 03.00 WIB.
Kepala RS Bhayangkara, Brigjen Pol. dr. Prima Heru Yulihartono, menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban atas peristiwa tersebut.
Baca juga: Terekam Kesaksian Masinis KA Argo Bromo Anggrek Syok saat Kejadian, Khawatirkan Penumpang KRL
Ia mengungkapkan seluruh jenazah yang diterima berjenis kelamin perempuan.
Hingga saat ini, tujuh keluarga korban telah melapor ke Posko Antemortem untuk memberikan data terkait anggota keluarga yang hilang.
Menurut Prima, proses identifikasi dilakukan dengan metode pencocokan data antemortem dari pihak keluarga dengan data postmortem yang diperoleh dari jenazah.
Proses ini melibatkan tim gabungan dari Pusident Polri, Polda Metro Jaya, Polres, hingga Mabes Polri.
Ia menjelaskan, setelah seluruh data terkumpul, tim akan melakukan rekonsiliasi guna memastikan kecocokan sebelum identitas korban diumumkan secara resmi.
Pihak rumah sakit juga mengimbau masyarakat yang merasa kehilangan anggota keluarga agar segera melapor ke Posko Antemortem.
Keluarga diminta membawa data pendukung seperti foto korban (terutama yang memperlihatkan kondisi gigi), identitas diri, ijazah, maupun dokumen lain yang memuat data sidik jari.